Oleh: Farid Duha Situmorang (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berdiri di tengah persimpangan besar sejarah ekonomi bangsa. Di satu sisi, ada cita-cita berdikari, membangun kedaulatan pangan, energi, industri, dan keuangan nasional.
Di sisi lain, cita-cita itu sedang diuji oleh rupiah yang tertekan, pasar modal yang goyah, beban fiskal yang berat, korupsi yang belum jinak, dan pejabat publik yang belum tentu cukup cakap membaca arah zaman.
Kedaulatan ekonomi tidak pernah lahir dari pidato gagah semata. Ia lahir dari disiplin anggaran, tata kelola yang bersih, hukum yang tidak bisa dibeli, dan kebijakan yang dijelaskan kepada rakyat dengan terang.
Presiden boleh membawa visi besar, tetapi visi itu bisa patah jika dijalankan oleh pembantu yang korup, birokrasi yang lamban, dan pejabat yang lebih pandai tampil daripada bekerja.
Lord Acton pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Kalimat itu tidak boleh hanya menjadi kutipan di ruang kuliah, tetapi harus menjadi alarm bagi pemerintahan yang mengelola anggaran raksasa dan program strategis. Sebab dalam negara yang pengawasannya lemah, program mulia sekalipun dapat berubah menjadi ladang rente.
Indonesia pernah membayar mahal pelajaran itu pada krisis 1998. Saat itu, fondasi ekonomi yang tampak kuat ternyata rapuh ketika dihantam krisis Asia, utang luar negeri swasta, pelemahan rupiah, kepanikan perbankan, dan hilangnya kepercayaan publik.
Kebijakan IMF yang mendorong penutupan bank-bank bermasalah ikut memperbesar kepanikan, lalu krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik yang mengguncang kekuasaan Presiden Soeharto.
Pelajaran dari 1998 bukan sekadar bahwa asing bisa menekan negara. Pelajaran yang lebih penting adalah negara akan mudah ditekan jika rumahnya sendiri sudah keropos. Pada masa itu, tekanan eksternal bertemu dengan kronisme, lemahnya pengawasan perbankan, utang valas yang tidak terkendali, dan hilangnya legitimasi kekuasaan di mata rakyat.
Hari ini, sebagian orang melihat gejala yang mengingatkan pada masa itu. Rupiah melemah, pasar saham tertekan, MSCI menjadi sorotan, dan Indonesia mulai memperluas kerja sama global melalui BRICS serta wacana dedolarisasi.
Narasi bahwa kekuatan global tidak selalu nyaman melihat Indonesia ingin berdikari memang tidak bisa diabaikan, tetapi narasi itu juga tidak boleh menjadi selimut untuk menutupi kebobrokan internal.
Tekanan luar memang nyata, terutama karena sistem ekonomi dunia masih sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat. Ketika dolar menguat, negara berkembang langsung merasakan tekanan pada kurs, utang, impor, energi, dan pasar modal.
Namun tekanan itu menjadi jauh lebih menyakitkan ketika daya tahan domestik lemah akibat korupsi, hukum yang bisa dinegosiasikan, data yang tidak terbuka, dan komunikasi publik yang buruk.
Di sinilah pemerintahan Prabowo harus membedakan nasionalisme yang produktif dengan nasionalisme yang hanya menjadi tameng kekuasaan. Program Danantara, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, hilirisasi, dan ekspor satu pintu bisa menjadi alat kedaulatan ekonomi jika dijalankan secara terbuka.
Tetapi program yang sama bisa berubah menjadi pintu rente jika dikelola tertutup dan hanya dikendalikan oleh lingkaran terbatas.
Rakyat tidak boleh hanya diminta percaya. Uang negara bukan milik elite, melainkan milik publik yang bekerja, membayar pajak, dan menanggung dampak setiap kesalahan kebijakan.
Karena itu, setiap program besar harus dibuka mekanismenya, diaudit pelaksanaannya, dijelaskan indikator keberhasilannya, dan diawasi agar tidak berubah menjadi ruang gelap penyalahgunaan kuasa.
Makan Bergizi Gratis, misalnya, adalah program yang secara moral mudah didukung. Anak-anak Indonesia memang berhak mendapatkan gizi yang layak agar masa depan bangsa tidak tumbuh dari tubuh yang lapar dan pikiran yang lemah.
Tetapi program semulia apa pun tetap harus diaudit rantai pasoknya, dihitung efektivitasnya, dijaga kualitasnya, dan dilindungi dari pemburu proyek yang selalu hadir ketika anggaran besar digelontorkan.
Begitu juga dengan Koperasi Desa dan ekspor satu pintu. Koperasi bisa menjadi alat ekonomi rakyat, tetapi bisa pula menjadi papan nama baru untuk mengalirkan dana kepada elite lokal.
Ekspor satu pintu bisa menjaga devisa dan menertibkan tata niaga, tetapi juga bisa menjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi yang berbahaya jika tidak disertai transparansi dan pengawasan publik.
Prabowo juga harus memahami bahwa strategi dua kaki dalam geopolitik membutuhkan kecerdasan, bukan sekadar keberanian. Indonesia boleh bekerja sama dengan BRICS, Rusia, China, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan siapa pun selama kepentingan nasional menjadi kompasnya.
Politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan menjadi diplomasi ekonomi yang lincah, bukan tunduk pada satu blok dan memusuhi blok lainnya.
Namun semua strategi besar akan mudah hancur jika komunikasi publik pemerintah tetap buruk. Rakyat yang menghadapi harga mahal, cicilan berat, lapangan kerja sempit, dan rupiah yang tertekan tidak bisa hanya diberi slogan. Mereka membutuhkan penjelasan jujur, data yang terang, arah kebijakan yang masuk akal, dan pejabat yang berhenti bicara asal-asalan di ruang publik.
Masyarakat juga harus naik kelas dalam membaca keadaan. Kritik kepada pemerintah adalah hak demokratis, tetapi kritik tanpa data hanya akan menjadi amarah kosong. Dukungan kepada pemerintah juga sah, tetapi dukungan buta hanya akan melahirkan kekuasaan yang malas dikoreksi dan semakin jauh dari nurani rakyat.
Pada akhirnya, ekonomi Indonesia sedang diuji oleh tiga musuh sekaligus. Musuh pertama adalah tekanan global yang keras dan tidak selalu adil, musuh kedua adalah pembusukan internal berupa korupsi, inkompetensi, dan hukum yang tumpul, sedangkan musuh ketiga adalah rendahnya literasi publik.
Jika Prabowo ingin membawa Indonesia berdikari, maka perang pertama bukan hanya melawan tekanan asing, tetapi membersihkan negara dari pejabat busuk yang membuat republik lemah dari dalam. []
