TAKENGON-LintasGAYO.co : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah, Senin (13/4).
Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan krusial terkait transparansi anggaran, kinerja pemerintah daerah, serta penanganan pembangunan dan bencana.
Koordinator lapangan Fauzan Akbar, yang juga Ketua Umum Hima PPKn FIP UMMAH dan Ketua Umum HMI Komisariat Muhammadiyah Cabang Takengon–Bener Meriah, menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah.
Dalam orasinya, Fauzan mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan seluruh anggaran bencana beserta mekanisme penyalurannya kepada publik. Ia juga meminta DPRK Aceh Tengah mempublikasikan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk sebelumnya.
Selain itu, massa aksi menuntut kejelasan distribusi pengadaan daging sapi meugang dalam dua tahap, serta mendesak Bupati Aceh Tengah untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Regional yang hingga kini belum rampung.
Mahasiswa juga meminta DPRK Aceh Tengah menyurati pihak kejaksaan, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Aceh, guna mengusut proyek-proyek tahun 2024 yang diduga belum selesai sepenuhnya.
Tak hanya itu, tuntutan lain mencakup optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, evaluasi penunjukan kepala dinas—khususnya di Dinas Perdagangan yang dinilai berdampak pada inflasi daerah—hingga pembentukan satuan tugas percepatan pemulihan bencana.
Isu lingkungan juga turut disorot, terutama terkait penanganan sampah di kawasan Uning yang dinilai belum memiliki solusi konkret.
Fauzan menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan bencana serta perlindungan masyarakat sebagai pelayanan dasar.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data korban dan rumah terdampak sebagai dasar kebijakan lanjutan. Menurutnya, tanpa data yang valid, seluruh intervensi pemerintah akan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kalau data saja tak beres, maka seluruh kebijakan lanjutan pasti kacau balau,” tegas Fauzan.
Lebih lanjut, ia menyinggung pernyataan Tito Karnavian terkait pentingnya validitas data sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Aksi tersebut, lanjut Fauzan, merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah yang dinilai belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kami hadir sebagai representasi suara mahasiswa dan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah harus membuka diri terhadap kritik serta segera mengambil langkah konkret,” ujarnya.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi, dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.
[FA]
