BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Statemen Gubernur Aceh akan menghapus sistem barcode BBM di SPBU di Aceh, dapat dipastikan bukan merupakan program prioritas dalam Visi Misi Gubernur /Wakil Gubernur Aceh priode 2025-2029.
Demikian kata Jubir Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman yang akrab disapa Ampon Man lewat rilisnya, Kamis 13 Februari 2025.
Katanya lagi, namun bisa dipastikan bahwa QR code SPBU merupakan isue dan soal sangat sensitive di kalangan rakyat Aceh.
“Apalagi sistem ini belum sepenuhnya berlaku di wilayah lain di seluruh Indonesia, ada pertanyaan mendasar kenapa harus Aceh yang mengalami sistem ini?” Kata Ampon Man.
Katanya lagi, atas dasar pemikiran bagaimana keputusan Pemerintah melalui Pertamina menjadikan Aceh sebagai wilayah yang dijadikan percontohan pertama penyaluran BBM bersubsidi secara ketat lewat sistem barcode.
“Aceh adalah salah satu dari sedikit Provinsi penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia bahkan di dunia,” tegasnya.
Masyarakat Aceh yang berpergian ke Sumatera Utara dan yang berada di Sumatera Utara atau wilayah lain di Indonesia misalnya, tidak mengalami hambatan sistem QR dalam pengisian BBM di SPBU yang ada di wilayah Sumatera Utara dan atau wilayah lain di Indonesia.
“Atas dasar itu Gubernur Aceh dalam statemen itu dari lubuk hati yang dalam ingin agar masyarakat diperlakukan secara adil oleh Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Pertamina sekarang dan saat ini juga,” tegas Ampon Man.
Lebih lanjut dikatakan, untuk semua upaya penghapusan barcode itu diperlukan proses pembicaraan yang lebih dalam soal subsidi ini.
“°kan dilihat nanti pada persoalan yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 serta Perpres perubahannya Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Permen ESDM nomor 20 tahun 2021 serta perubahannya dalam Permen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” ujarnya.
“Juga jika mungkin akan kita coba teliti lebih jauh soal jatah BBM bersubsidi bagi Aceh serta solusi subsidi nya, termasuk mungkin dilihat dari Dana Bagi Hasil ( DBH) Minyak dan Gas Bumi yang merupakan Hak Penerimaan Aceh,” tambahnya.
“Kita tentu akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat dan atau Pertamina dan atau Badan Pengelola Hulu (BPH) minyak dan gas bumi RI,” lanjut Ampon Man.
Gubernur Aceh saat ini, kata dia lagi, ingin agar situasi psikologis Aceh yang merasa selalu diperlakukan tidak adil sejak bergabung dengan Republik Indonesia dulu sehingga terjadi perlawanan DI/TII pada tahun 1953 selama 9 tahun.
Karena Aceh yang sebelumnya berdiri sebagai sebuah entitas negara bangsa akan disatukan dengan Provinsi Sumatera Timur serta eksplorasi dan ekploitasi cadangan gas alam raksasa Arun yang hasilnya dibagi secara tidak adil.
“Hal inj, yang berujung timbulnya perlawanan Gerakan Aceh Merdeka selama hampir 30 tahun, perlawanan karena perlakuan tidak adil diharapkan tidak akan berulang lagi dimasa depan,” tegasnya.
PT Pertamina Indonesia sendiri, kata dia, sebagaimana juga Garuda Indonesia adalah merupakan bahagian dari sejarah perjuangan Rakyat Aceh dimasa lalu untuk eksistensi berdirinya Negara Republik Indonesia.
“Kita harapkan dalam masa depan akan ada solusi yang baik dan adil bagi semua serta menjadi perhatian semua pihak bahwa keadilan itu perlu bagi semua dan berlaku secara serentak bagi semua kita dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.
[Ril]
