Oleh : Fauzan Azima*
Ibarat sedang menonton pertandingan tinju, sudut biru mulai lemah, intensitas serangan sudut merah semakin meningkat. Demikian perumpamaan kritik terhadap PJ Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, MT semakin gencar akhir-akhir ini.
Tentu saja serangan demi serangan; baik kritik lewat spanduk anonim, pemberitaan media maupun unjuk rasa tidak serta merta terjadi. Pasti ada jalan ceritanya dan orang-orang yang dengan telaten mendalanginya. Biasalah dalam dunia politik, hal seperti itu sudah tidak aneh lagi.
Sejak Mirzuan menjabat sebagai PJ bupati pada 29 Desember 2022 sampai dengan saat ini memilih jurus aman. Tidak ingin berkonflik dengan siapapun, termasuk dengan rivalnya, Sekda Subhandy.
Dia tidak terbiasa dengan gejolak dari dalam pemerintahannya sendiri. Hal itu juga menjadikan alasan bagi dirinya tidak melakukan mutasi terhadap pejabat.
Beliau pun selalu menjaga jarak aman dengan legislatif. Termasuk meng-aminkan permintaan anggota DPRK Aceh Tengah untuk mempercepat pelaksanaan anggaran perubahan pada Juli 2024. Mesti tidak lazim tapi arus deras itu harus dilalui agar selamat sampai ke tepi.
Demikian juga dalam hal proyek, Mirzuan tidak ingin tangannya mengoret-oret daftar kegiatan barang dan jasa. Cukup amanahkan kepada seseorang, semua masalah akan tercover. Toh bagi masyarakat penerima manfaat yang penting pekerjaannya selesai tepat waktu dan sesuai spek.
Begitulah style Mirzuan dalam memimpin. Kita tidak boleh menyamaratakan gaya seseorang dalam memerintah harus seperti Pak Mustafa M. Tamy misalnya. Apapun corak kepemimpinan satu negeri pada akhirnya masyarakat akan maklum.
Contohnya, kepemimpinan Shabela AB pun semula dianggap kontroversi, tapi akhirnya masyarakat merasa nyaman-nyaman saja.
Hebatnya, sekeras apapun masyarakat mengkritik, Mirzuan tidak bergeming. Tidak ada konferensi pers atau rilis klarifikasi. Humas menganggap kritik terhadap atasannya sebagai anjing menggonggong kafilah berlalu. Mirzuan pun percaya bahwa seiring perjalanan waktu, masalah pun akan berlalu.
Tugas-tugas kehumasan masih di sekretariat sebagai bukti Mirzuan tidak peduli kritik atas dirinya. Padahal agenda setting pemerintahan sudah sepatutnya diserahkan kepada Dinas Kominfo agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak selalu memberi raport merah dan prestasi PJ bupati bisa dipublish lebih luas.
Lalu apa kepentingan sekelompok orang agar Mirzuan dicopot dari PJ Bupati Aceh Tengah? Karakter masyarakat kelas menengah selalu ingin dekat dengan penguasa agar bisa sedikit berkuasa dan ingin dekat dengan orang kaya agar kecipratan harta. Ketika pintu berkuasa dan kaya itu tertutup rapat, maka tidak ada kata lain kecuali lawan dan singkirkan.
Intrik itu biasa dalam upaya bertahan hidup. Seperti pepatah Latin “homo homini lupus” yang terdengar sangat kejam bahwa “manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.”
Namun demikian, tak perlu panik, Mirzuan fokus saja pada persiapan evaluasi triwulan Kemendagri pada 15 Mei 2024. Mendagri Tito Karnavian pernah berpesan kepada salah seorang PJ Bupati; kalau tidak ingin dicopot dari jabatan, PJ bupati harus menekan laju inflasi, meredam demo masyarakat dan berbaik-baik dengan DPRK.
Sebagai sahabat, saya hanya bisa berpesan, jaga stamina untuk shoft landing sampai akhir jabatan. Jaga juga jangan sampai terjadi aksi massa, seperti yang terjadi pada TM Yoesoef Zainoel (Bupati Aceh Tengah tahun 1991-1992) dengan merangkul setiap kalangan untuk bersama-sama membangun negeri ini.
(Mendale, Mei 8, 2024)
