Oleh : Buniyamin*
Mendung menghiasi langit menuju Kecamatan Pining, sebuah kecamatan terluar di Gayo Lues. Cuaca ini tidak mengkawatirkan rencana kunjungan saya dan personil Masyarakat Peduli Gayo Lues (MPGL), H. Sabri menuju daerah penghasil durian di Negeri Seribu Bukit, Rabu 16 November 2022.
Pining adalah sebuah kecamatan yang masih memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak dalam mengejar ketertinggalannya. Saya hanya ingin, melihat masalah pendidikan dan kesehatan.
Daerah ini bisa diakses selama satu jam lebih dari pusat Kabupaten Gayo Lues, jaraknya 40 KM dari Blangkejeren.
Sementara perjalan hari kedua saya lakukan ke Kecamatan Terangun, Kamis (17/11) lalu. Jaraknya tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Pining.
Entah apa dan bagaimana sehingga daerah Pining merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Gayo Lues kurang mendapat perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
Kalaupun ada sifatnya hanya sementara, malah sering menjadi lahan penumpukan janji-janji manis para elit dalam menebar retorika, terutama saat pilkada serta pemilihan legislatif.
Pj. Bupati Gayo Lues, H. Rasyidin Porang dimana usia pemerintahannya tergolong baru, semenjak dilantik Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Anjong Mon Mata Banda Aceh (11/10) silam bertekad memprioritaskan kinerjanya dengan mengutamakan masalah pendidikan dan kesehatan.
Masalah pendidikan diutamakan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Masalah kesehatan menitikberatkan menekan angka stunting dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Apakah tekad orang nonor satu di Gayo Lues itu akan terwujud, tentu harapan dan doa seluruh masyarakat.
Dijadikannya Kecamatan Pining dan dan Terangun sebagai tempat yang saya kunjungi, akan menjadi sample serta ukuran tingkat keberhasilan maupun kegagalan pemerintah selama ini menjalan roda kebijakan, utamanya masalah pendidikan dan kesehatan.
Disisi lain dijadikannya kedua daerah ini sebagai sample, pertama dimana Kecamatan Pining jarang dikunjungi pemerintah daerah, sementara Kecamatan Teragin selalu mendapat kunjungan dan perhatian pemerintah, sehingga perbandingan kedua daerah ini akan menggambarkan sejauhmana sudah pembangunan itu berlangsung dan problem apa yang sedang dialamai.
Pendidikan
Dari sejumlah Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Pining ditemukan adanya beberapa guru yang tidak tinggal di desa setempat. Guru tersebut harus bolak-balik dari tempat tinggal kesekolah untuk menjalankan kewajibannya untuk mengajar. Terkadang alasannya masuk akal akibat mess yang ada tidak layak pakai, atau tidak memadai.
Yang paling mendasar adalah kurangnya guru disetiap sekolah, baik tingkat SMP maupun SD. SMP I Pining contohnya, dengan murid mencapai 125 orang, gurunya yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 3 orang, ditambah 2 orang lulusan P3K, itupun baru diangkat, selebihnya dibantu 8 Guru Tidak Tetap (GTT).
Dari 3 guru berstatus ASN hanya satu orang guru yang bersertifikasi. Kepala Sekolah SMP I Pining, Siti Aisyah, S.Pd mengemukakan, sekolahnya membutuhkan 11 guru PNS.
Salah seorang Komite Sekolah yang tidak bersedia ditulis namanya menyebutkan, permasalahan yang sulit diperbaiki adalah kebiasaan tidak tepat waktu masuk jam belajar.
“Terkadang apakah lupa atau kebiasaan tadi, manakala siswa istirahat, sering terlambat masuk lagi. Demikian juga sering terjadi jam pulang sebelum waktunya,” katanya.
Sementara guru bersertifikasi amat kurang, membuat kecemburuan dalam proses belajar mengajar. Para guru yang telah memenuhi persyaratan gelar meminta Dinas Pendidikan melakukan pembekalan terhadap ujian sertifikasi, pembekalan ini semacam pelatihan menelaah soal-soal dari bank data, atau dengan usaha-usaha lain, artinya dapat memperingan ujian sertifikasi tersebut.
Ketersediaan buku di perpustakaan hampir disemua sekolah di Pining juga kekurangan. Ke depannya buku-buku ini diharapkan dapat dipenuhi, minimal ketersediaan 50 persen saja terlebih dahulu dari kebutuhan mata pelajaran yang ada. Memang diharapkan dapat dipenuhi seluruhnya.
Untuk kesejahteraan guru tidak luput dari keinginan para guru, terutama guru P3K dan guru honorer. Kendati para guru jauh dari perkotaan mereka sangat mengharapkan honor mereka setidaknya tepat waktu walaupun pembayarannya triwulan, ini juga sering dibayarkan sampai empat bulan sekali.
Dalam usaha meningkatkan mutu guru, diharapkan adanya pelatihan-pelatihan secara priodik, jika memungkian adanya studi banding kesekolah-sekolah yang lebih maju, seperti apa yang dilakukan SD 4 Blangkejeren dimana sejak bulan Agustus silam telah membuka pembelajaran Full Day School.
Keunggulan sekolah lain, baik manajemen dan lainnya dapat diterapkan disekolah mereka.
Motivasi lain, kehadiran jajaran dari Dinas pendidikan, baik elitnya maupun pengawas akan memberi warna dan merasa mereka berada dalam sebuah sistem yang padu antara atasan dan bawahan. Kunjungan mereka kesekolah-sekolah setidaknya akan mengobati rasa keterisolasian yang terpendam dalam benak para guru.
Kunjungan Lintas Gayo ke Kecamatan Tripe Jaya tidak jauh kendala yang mereka hadapi. SD I Tripe yang dikepalai Zulkarnaen, S.Pd contohnya. Murid disekolah mereka mencapai 224 orang, guru PNS 7 dan P3K satu orang dibantu guru honor 9 orang.
Sementara yang lumayan bagus, baik administrasi dan kebersihannya adalah SD 3 Terangon dengan Kepala Sekolahnya Abubakar, S.Pd. sama dengan SD lain masalah guru menjadi kendala, dari 78 murid, guru PNS nya hanya 2 dan 1 P3K.
Temuan ini keadaannya tidak jauh berbeda. Untuk meningkatkan mutu pendidikan kerja keras semua pihak, terutama Dinas pendidikan harus secara penuh berpikir dan berbuat tanpa kenal lelah menanggapi semua permasalahan tersebut.
Menanggapi permasalahan itu, Kepala Dinas pendidikan Gayo Lues, Anwar, S.Pd, M.A.P yang didampingi Ketua PGRI Gayo Lues, Muhammad Yusuf, S.Pd, Jumat (18/11) lalu mengatakan, akan berupaya melakukan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Gayo Lues.
Sudah banyak yang dilakukan pihaknya, termasuk Kepala-Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya, namun keinginan semua pihak dan jajarannya, termasuk Bupati Gayo Lues untuk meningkatkan mutu pendidikan akan diuapayakan semaksimal dan daya mampu yang ada.
Untuk guru P3K, dalam tahun 2021 telah diangkat sebanyak 116 orang. Dibutuhkan 490 guru P3K lagi, dan ini sudah masuk kuota dan akan dites pada akhir tahun 2022. Kedepan dengan diangkatnya guru P3K, secara berlahan akan mengurangi guru honor sampai Nopember tahun 2023 mendatang. Dipastikan pada akhir tahun tersebut tidak ada lagi guru honorer di sekolah.
Gaji guru P3K memang diakui belum dibayar krn baru beberapa bulan lalu diangkat, pihanya memastikan dalam waktu singkat atau beberapa hari ini akan diberikan dan akan dirapel.
Menanggapi tentang sertifikasi guru, Anwar mengaku sangat sulit untuk lulus, karena tesnya dilakukan secara on line, tidak bisa diusahakan untuk dibantu.
Pemerintah Pusat sambil menunggu peraturan secara berlahan akan menghapus sistem pengangkatan melalui jalur P3K, dan akan diganti dengan sistem lain dengan tujuan para guru yang sudah lama bakti segera dapat terjawab tentang nasib mereka.
Dalam rangka meningkatkan mutu guru, sudah banyak yang dilakukan, baik melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)untuk guru SMP dan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) guru Sekolah Dasar (SD).
Demikian pula tentang study banding bagi kepala sekolah sudah pernah di bawa ke Banda Aceh sebanyak 84 orang pada bulan oktober silam.
Ketua PGRI Gayo Lues, Muhammad Yusuf, S.Pd dalam rangka usaha peningkatan mutu pendidikan kiranya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam bentuk Biaya Oprasional Daerah (BOSDA) sebagaimana program ini pernah dilakukan pada tahun 2019 silam.
Disisi lain, jam tatap muka yang sekarang hanya Rp. 8.000, perjam untuk Sekolah dasar dan Rp. 10.000, perjam untuk SMP kiranya dapat ditingkatkan. []