Banda Aceh-LintasGAYO.co : Pra Pora III cabang balap sepeda sudah resmi berakhir beberapa hari yang lalu. Tapi, perlombaan balap sepeda dalam pertandingan olahraga multi event ini, meninggalkan beberapa ganjalan yang belum selesai, meski acara ini secara resmi telah berakhir.
Salah satu ganjalan itu adalah, adanya konteroversi terkait indikasi bahwa beberapa kabupaten yang berpartisipasi dalam event ini menurunkan atlet bayaran, yang proses perpindahannya dari daerah asal ke kabupaten yang mereka bela, tidak memenuhi persyaratan legal yang ditentukan oleh PB ISSI.
Terkait indikasi adanya atlet bayaran dari luar daerah yang bertanding di Pra PORA kali ini, mayoritas Pencab ISSI Aceh, menyayangkan sikap Pengda yang mereka anggap tidak memprioritaskan pembinaan atlet daerah sendiri.
Munzir, ofisial tim ISSI Bireun di Pra Pora kali ini dengan tegas menyatakan menolak keterlibatan atlet bayaran dari luar daerah di Pra Pora kali ini, karena menurutnya, ini adalah bentuk ketidakpercayaan Pengda ISSI Aceh pada atlet lokal.
“Yang mana kalau situasi ini terus dibiarkan, ini akan melemahkan motivasi atlet lokal Aceh untuk berprestasi, yang pada gilirannya akan menghancurkan pembinaan atlet balap sepeda Aceh di masa depan,” katanya, Minggu 24 Oktober 2021.
Munzir mencontohkan apa yang dialami atlet-atlet asal Aceh Tengah beberapa waktu yang lalu, yang terpaksa turun di PON memperkuat provinsi lain karena tidak adanya kepercayaan dari KONI Aceh pada kemampuan atlet asli Aceh.
Apa yang disampaikan oleh Munzir, juga diamini oleh Bacaq dari ISSI Langsa, Hidayat dari Bener Meriah, Suhan dari Lhokseumawe, Idang Sawidar dari Sabang dan beberapa perwakilan Pengcab ISSI Aceh lainnya.
Demi kemajuan olahraga balap sepeda di Aceh, para perwakilan Pengcab Aceh ini, menuntut Pengda melakukan investigasi secara transparan, jangan ada yang ditutupi.
Ketua ISSI Aceh Tengah, Win Wan Nur, yang LintasGAYO.co mintai konfirmasinya mengenai hal ini, mengatakan kalau terlepas dari bagaimana pengcab daerah lain menyikapinya, baginya, secara pribadi dan Pengcab ISSI Aceh Tengah secara umum, ini soal harga diri.
Menurutnya, dalam kancah balap sepeda nasional, Aceh selama ini lebih dikenal sebagai pengekspor atlit. Bukan importir. Terbukti, atlet binaan Aceh Tengah (yang tidak mau dipakai oleh Aceh) sukses menyumbang medali PON untuk Riau dan Jawa Barat dan sekarang menjadi atlet andalan Indonesia untuk bertanding di event internasional.
Jadi, lanjutnya, seandainyapun ISSI Aceh Tengah memiliki dana berlebih, daripada menggunakan uang itu untuk menyewa atlet luar, dirinya lebih memilih menggunakan uang itu untuk meningkatkan kualitas pelatihan atlet binaan sendiri.
Kemudian dia menambahkan, Pengcab ISSI adalah salah satu lembaga resmi yang menerima dana dari Pemkab. Dana Pemkab itu kan diamanahkan untuk pembangunan kabupaten itu, baik fisik maupun SDM warga daerah tersebut.
“Dana untuk olahraga ini kan bagian dari pengembangan SDM.Nggak etis kan dana itu kita bayarkan untuk pengembangan SDM dari daerah lain,” tukasnya.
Ketika media ini menanyakan pendapatnya, mengenai daerah lain yang menggunakan atlet bayaran dari luar daerah, Ketua ISSI Aceh Tengah mengatakan, selama tidak ada aturan yang dilanggar, pihaknya tidak bisa melarang atlet luar bertanding di Aceh. Yang penting, segala aturan dan regulasi yang disyaratkan oleh AD/ART sudah mereka penuhi.
“Kita juga tidak takut bertanding dengan atlet luar, toh tujuan kita membina atlet itu PON, SEA Games dan seterusnya. Tapi kalau yang menjadi lawan kita itu sebenarnya tidak punya hak untuk ikut bertanding, dengan kata lain, ilegal. Tentu kita tidak bisa terima,” katanya.
“Di luar itu, ISSI Aceh Tengah berada dalam frekuensi yang sama dengan mayoritas Pengcab kabupaten/kota ISSI di Aceh, kita mendorong Pengda untuk memprioritaskan pembinaan atlet Aceh sendiri, bukan sekedar mengejar glorifikasi instan dengan jalan pintas membeli atlet luar dan menomorduakan pembinaan atlet lokal,” tutupnya.
[Red]
