Oleh : Win Wan Nur*
Kemarin jagat twitter Indonesia dihebohkan dengan tagar #Daendels yang dipicu oleh sebuah postingan berisi sebuah foto para pekerja yang membangun jalan Anyer – Panarukan, yang juga dikenal dengan Jalan Raya Pos atau jalan Daendels.
Foto tersebut memicu kehebohan karena di bawah gambar para pekerja itu dilekatkan kutipan teks yang berbunyi :
“Saat pembangunan jalan raya Anyer – Panarukan yang kita kenal dengan “Kerja Paksa”, sebenarnya Daendels menyediakan upah bagi pekerja, mandor dan konsumsi. Upah ini diberikan kepada prefek (residen) lalu diteruskan kepada Bupati untuk kemudian diberikan kepada para pekerja. Data dana dari residen ke Bupati tercatat dan ada dokumennya, sedangkan dari bupati ke pekerja, sampai saat ini belum ditemukan. “
Kutipan ini adalah penggalan dari pernyataan Sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono pada artikel yang berjudul “Sepuluh Fakta di Balik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan” yang dimuat dalam majalah online Historia.
Ternyata kutipan sederhana itu menarik perhatian banyak orang di Indonesia, pasalnya apa yang termuat di kutipan itu benar adanya, itu merusak semua bayangan kekejaman Belanda yang memerintahkan kerja paksa.
Dalam doktrin sejarah yang kita terima sejak kecil, kisah kerja paksa bisa dikatakan adalah pondasi pengembangan nasionalisme Indonesia yang bersandar atas kebencian pada penjajah. Daendels sendiri bisa dikatakan adalah tokoh antagonis nomer satu dalam kisah penjajahan Indonesia.
Informasi dari historia ini mengguncang pondasi itu dengan keras.
Sebenarnya informasi ini adalah informasi yang sangat biasa bagi para peminat sejarah yang tidak hanya mendasarkan pengetahuannya sepenuhnya pada sumber-sumber resmi yang diajarkan di sekolah. Apa yang ditulis di artikel historia ini bisa dikatakan adalah rahasia umum, bukan sesuatu yang mengejutkan sama sekali.
Apalagi kalau kita suka membaca novel-novel lama yang mengambil latar belakang masa kolonial, fakta yang termuat dalam artikel tersebut sama sekali tidak mengejutkan. Sebab meskipun novel adalah cerita fiksi, tapi suasana yang digambarkan dalam novel itu adalah cerminan dari suasana yang ada di zaman yang menjadi latar belakang cerita novel itu.
Bahkan dalam berbagai kajian sejarah yang benar-benar murni sejarah tanpa intervensi politik, ada banyak sekali pembahasan yang mengulas bahwa korupnya sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah warisan dari mental feodal para penguasa pribumi peliharaan pemerintah colonial di masa Hindia Belanda.
Tapi rupanya selama ini sedikit sekali orang Indonesia yang mau mencari kebenaran sejarah secara objektif seperti ini. Sehingga, ketika di zaman internet ini ada yang memunculkan fakta seperti itu timbullah kehebohan.
Apalagi media sosial sekarang membuat jarak antara para ahli dan awam menjadi tak ada lagi. Kalau dulu, para ahli seolah tinggal di menara gading yang tak terjangkau oleh kita yang awam, sekarang para awam dengan mudah mencolek akun twitter seorang sejarawan untuk mengetahui kebenaran fakta seperti ini.
Maka ketika informasi dalam kutipan itu dibenarkan oleh sejarawan, terjadilah kehebohan sebagaimana diceritakan di atas. Orang-orang Indonesia yang merasa dibohongi saat mendapat pelajaran sejarah di sekolah dulu, menyampaikan pandangannya melalui cuitran di twitter.
Lalu kitapun membaca aneka balasan kocak semacam “Sialan, susah payah belajar sejarah ampe kena hukum pas ketiduran di jam pelajarannya, eh ternyata isinya hoax dari jaman baheula.” atau “Kalo bener berarti nenek moyang kita bukan seorang pelaut, tapi seorang koruptor,” “Hmhmhmhmmm budaya sunat menyunat sudah dimulai dr zaman Hindia Belanda yg dilakukan oleh oknum pribumi hingga sekarang ini buseeeeet… “ “Kalo emg ini bener kasihan Daendels, kena fitnah ga kasih upah. “
Memang permasalahan dalam pelajaran sejarah di sekolah dulu, kita dilatih untuk melihat sesuatu secara hitam putih, kalau tidak baik ya jahat. Padahal kenyataannya hidup itu penuh warna, ada hitam dan putih tentu saja tapi kebanyakan justru abu-abu dan juga banyak warna-warna lain.
Cara berpikir seperti ini masih terbaca dari komentar-komentar atas artikel ini yang sekilas kita baca, ketika terungkap fakta bahwa yang korup itu ternyata pejabat pribumi, sosok Daendels langsung dibayangkan sebagai sosok baik yang difitnah.
Padahal kenyataannya tentu saja tidak begitu, meskipun Daendels membayar upah pekerja yang dikorupsi bupati, pada kenyataannya dia tetaplah seorang pejabat kolonial yang tak pernah melihat seorang pribumi sebagai manusia dengan derajat yang setara orang eropa.
Tapi yang menarik lagi dari kisah ini juga membuka kelemahan pelajaran sejarah tentang masa kolonial yang diajarkan pada kita. Selama ini kita diajarkan bahwa kita hanya dijajah Belanda dan beberapa tahun oleh Inggris, Prancis sama sekali tidak pernah disebut.
Padahal, kenyataanya tidaklah tepat seperti itu, ketika Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda bisa dikatakan kita sebenarnya dijajah oleh Prancis, sebab saat itu Belanda sendiri dijajah oleh Prancis yang berada di bawah kendali Kaisar Napoleon Bonaparte.
Oleh Napoleon, Belanda sendiri saat itu diubah menjadi kerajaan dipimpin Louis Bonaparte yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri.
Ketika Daendels ditunjuk untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia datang dengan semangat revolusi Prancis yang sangat membenci feodalisme. Terkait ini, ada banyak sekali fakta yang absen diajarkan di pelajaran sejarah kita.
Dalam buku kumpulan tulisannya, “Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang,”Sejarawan Onghokham menyebut Daendels sebagai penguasa Belanda pertama (yang saat itu berada di bawah kekuasaan Prancis) yang membawa konsep negara modern ke Hindia Belanda. Negara modern ini mengenal batas-batas daerah, wilayah, hierarki kepegawaian, serta tindakan antikorupsi dan penyelewengan lain yang menjadi kelaziman pada zaman VOC.
Dalam makalahnya yang disampaikan di Kongres Nasional Sejarah 1996, Onghokham menjelaskan bahwa Daendels memiliki obsesi untuk menghilangkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gubernur Jenderal yang bernama lengkap Herman Willem Daendels ini melihat korupsi sebagai konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.
Baginya korupsi merusak hierarki para pejabat Hindia Belanda dan efisiensi pemerintahan. Misalnya, karena korupsi gubernur Belanda di Jawa Barat dan gubernur pantai utara Jawa memiliki kekuasaan lebih besar dari gubernur jenderal di Batavia. Para pejabat rendahan yang korup dan menguasai penghasilan haram juga memiliki kekuasaan yang nyata dan lebih besar daripada atasannya yang juga mereka suap.
Pada masa kekuasaan Daendels inilah hukuman mati bagi koruptor, pertama kali diperkenalkan.
Menurut sejarawan Bondan Kanumoyoso, dengan didasari oleh semangat Revolusi Prancisnya Daendels bahkan menghilangkan hak-hak istimewa para penguasa tradisional. Para menak Sunda yang terdiri dari bupati dan santana, oleh Daendels hanya dijadikan sebagai bawahannya menerapkan sistem gaji buat mereka dan secara resmi menjadikan mereka bagian dari struktur pemerintahan Hindia Belanda.
Sikap dan kebijakan Daendels ini tentu saja mendapat perlawanan keras dari para penguasa pribumi yang dilucuti hak-hak istimewanya. Inilah yang menjadi dasar dari singkatnya masa pemerintahan Daendels di Hindia Belanda, hanya berlangsung tiga tahun saja dari 1808-1811.
Menariknya, kejatuhan Daendels bisa dikatakan diawali dari kopi.
Kenapa bisa ?
Ceritanya, pada masa itu kopi adalah komoditas andalan Jawa yang sebelumnya sudah memberikan pemasukan besar bagi kas pemerintah Belanda sedang menjulang harganya di pasar dunia.
Karenanya Daendels memberikan perhatian besar pada komoditas ini.
Langkah pertama yang dilakukan Daendels dalam memacu peningkatan produksi kopi ini adalah membentuk Inspektur Jenderal Tanaman Kopi pada 9 Juni 1808. Institusi yang dipimpin oleh C. van Winkelman itu bertugas mengatur semua yang berhubungan dengan bisnis kopi di Jawa: mulai dari pembukaan lahan perkebunan kopi hingga penyetoran biji kopi ke seluruh gudang milik pemerintah di pulau Jawa.
Daendels pun berupaya mengeliminasi peran para pelaku tradisional yang utama dalam bisnis kopi karena selama ini rantai perdagangan ini dijadikan bancakan para menak dan bupati.
Daendels menegakkan peraturan yang dia buat itu dengan tegas para bupati yang membangkang terhadap perintahnya tanpa tedeng aling-aling langsung dia pecat. Contohnya seperti yang dialami oleh Bupati Parakanmuncang Tumenggung Aria Wira Tanureja. Saat itu dia menolak untuk menanam 300.000 pohon kopi di wilayahnya.
Tapi, meski sudah membuat langkah radikal dengan memperkenalkan sistem yang modern dan dibantu oleh infrastruktur di Jawa jalan raya pos (groote postweg) Anyer-Panarukan yang dia bangun untuk melancarkan jalur logistik karena memudahkan pengangkutan kopi dari pelosok ke pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Hasilnya produksi kopi di pulau Jawa justru terjun bebas.
Saat awal Daendels berkuasa pada 1808, ekspor kopi dari Jawa mencapai 7.289 ton tapi setelah dia membuat pelbagai kebijakan yang mengesampingkan peran para penguasa lokal pribumi, di akhir kekuasaannya yang singkat, angka tersebut malah menurun tajam menjadi hanya 1.224 ton saja.
Banyak yang meyakini kalau penurunan produksi kopi di Jawa terjadi akibat buruknya hubungan Daendels dengan para penguasa feodal, sehingga mereka tak mau mendukung pengembangan bisnis kopi yang dicanangkan Daendels.
Karena itulah ketika Prancis sudah tidak lagi menguasai Belanda dan jabatan Gubernur Jenderal dipegang oleh Johannes van den Bosch (1830—1833), “Kesalahan” Daendels itu dia “perbaiki”.
Di masa pemerintahannya Gubernur Jendral yang menggagas Cultuur stelsel (tanam paksa) itu, mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan para residen agar bersikap sopan dan hormat kepada para bupati, lengkap dengan sanksi yang mengikutinya jika tidak dijalankan.
Alhasil, sejak 1834, kopi Jawa secara perlahan mulai menuju kejayaannya kembali. Sembilan tahun kemudian, seiring dengan melonjaknya permintaan dunia, kopi Jawa berhasil memasok 56.940 ton ke pasaran dunia. Jumlah setara dengan 27 persen jumlah kopi yang dibutuhkan dunia saat itu.
Hampir seabad berikutnya ketika Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Gayo yang masyarakatknya berjiwa merdeka, alias republikan yang tidak familiar dengan sistem feodal. Atas rekomendasi antropolog Christiaan Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda menciptakan penguasa-penguasa pribumi feodal ala Jawa di wilayah pedalaman ujung utara Sumatera ini.
Oleh Belanda, mereka dijadikan sebagai kaki tangan untuk memeras rakyat Gayo yang sebelumnya sama sekali tidak familiar dengan sistem pemerintahan yang mengharuskan tiap individu tunduk sepenuhnya atas perintah penguasa.
Saat itu Belanda mengatakan kalau sistem feodal yang mereka bentuk itu adalah adat yang harus dihormati semua orang.
Inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa pada tahun 1946, setahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, di Gayo muncul gerakan pembumi hangusan edet. Ini terjadi karena Belanda sebelumnya telah memanipulasi esensi edet dari yang awalnya menjadi pedoman hidup bermasyarakat dalam keseharian orang Gayo menjadi alat bagi Belanda untuk menancapkan kuku kekuasaan kolonialnya di tanoh tembuni.
*Dewan Redaksi LintasGAYO.co
