Pemilihan Wabup BM Bersih dari Politik Uang, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan yang Harus Jadi Perhatian

oleh
Waladan Yoga

REDELONG-LintasGAYO.co : Pemilihan calon Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah sampai dengan hari ini, Selasa 5 Januari 2020 telah masuk dalam tes baca Alqur’an, dua nama yakni Dailami dan Yusrol Hana yang menjadi kandidat, telah dinyatakan lulus tes baca Alqur’an tersebut.

Hanya saja, desas-desus pilitik uang mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Menanggapi itu, Direktur Ramung Institute Waladan Yoga memberikan tanggapannya.

Menurutnya, pemilihan Wabup Bener Meriah tersebut akan bersih dari politik uang, namun dugaan tanda tangan Muspida dan dokumen lainnya justru yang harus menjadi perhatian.

“Kalau proses pemilihannya saya kira akan bersih dari politik uang. Sebenarnya cost politik Cawabup Bener Meriah sudah dikeluarkan jauh sebelum tahapan berproses di DPRK. Cost politik banyak dikeluarkan untuk urusan lobby oleh Cawabup, bahkan salah satu cawabup sudah mengunci 15 suara dengan jaminan ketua Parpol pendukung,” tegas Waladan, lewat siaran resminya, Selasa 5 Januari 2021.

Disampaikan, anggota DPRK yang bernaung dalam dua fraksi besar akan mengikuti apa yang instruksi partainya masing-masing, tidak akan ada anggota dewan yang berani menolak instruksi partainya dalam pemilihan Wabup Bener Meriah.

“Hitungan kita, 4 ketua partai politik yang memiliki kursi di DPRK sudah intruksikan dukungan kesalah satu calon untuk dipilih dalam rapat paripurna nanti, artinya intruksi untuk memilih calon sudah jauh hari diperintahkan tanpa mendahului proses yang sedang dilakukan oleh DPRK,” sebut Waladan.

“Apa yang terjadi di DPRK hari ini adalah murni mengikuti ketentuan dari aturan perundang-undangan yang ada, hanya formalitas melaksanakan aturan dan itupun ada aturan yang dilanggar. Beberapa ketentuan dalam Tatib DPRK Bener Meriah dugaan kita ada yang tidak dilaksanakan oleh Ketua DPRK Bener Meriah,” ujarnya.

Dikatakan lagi, yang paling menarik dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Wabup Bener Meriah, minsalnya Pembentukan Pansus dan Panlih.

“Dugaan kita tidak melalui sidang paripurna DPRK, jikapun ada sidang paripurna dugaan kita itu adalah sidang paripurna “palsu” alias paripurna titip tanda tangan saja atau paripurna memperbaharui daftar hadir yang ada,” terang Waladan.

“Ini namanya paripurna jalan cepat hanya untuk memenuhi syarat formalitas aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD,” ujarnya.

“Karena memang hampir tidak terekspos kapan, dimana. Mana undangannya dan siapa saja yang menghadiri sidang paripurna tersebut, biasanya setiap sidang paripurna selalu dihadiri oleh Pimpinan DPRK, Bupati beserta jajaran, unsur Muspida dan anggota DPRK serta sifatnya terbuka untuk umum,” tambah Waladan.

Jikapun ada Paripurna pembentukan Pansus dan Panlih Pemilihan Wakil Bupati, ia menduga jangan-jangan ada tanda tangan unsur Muspida (Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan, Dandim atau yang mewakili), tanda tangannya dipalsukan dalam daftar hadir sidang paripurna. Ini harus diteliti dengan sangat serius.

“Jangan jangan ada anggota DPRK yang tidak hadir secara fisik saat paripurna itu dilakukan tapi ada tanda tanganya dalam daftar hadir, semata mata hanya untuk memenuhi quorum Paripurna saja. Paripurna digelar hanya untuk menutupi kesalahan yang ada dan cenderung menutupi kesalahan lainnya,” ungkapnya.

Paripurna pembentukan pansus pemilihan Wabup Bener Meriah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diketahui Pansus dan Panlih sudah dibentuk dan bekerja duluan pada tanggal 17 Desember 2020 setidaknya hal ini bisa kita pantau dari pemberitaan yang ada.

“Padahal Paripurna pembentukan Pansus dan Panlih baru dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020, ada potensi surat menyurat berlaku mundur dan segala urusan administrasi berpotensi cacat administrasi, kemungkinan juga ada dokumen yang dipalsukan,” ujarnya.

Kemudian soal anggaran pemilihan Wabup sebutnya lagi, juga tidak tersedia pada tahun anggaran 2020, pada tahun anggaran 2021 juga tidak jelas apakah dianggarkan atau tidak. Bagaimana kemudian kerja Pansus dan Panlih pada tahun 2020 kemarin apakah anggarannya akan dibebankan pada tahun anggaran 2021? Potensi pelanggaran administrasi dan potensi korupsinya bisa saja terjadi.

“Saya kira kita harus fokus pada kesalahan fatal dalam tahapan pembentukan Pansus dan Panlih, ada pelanggaran yang menurut kita sengaja dilakukan, dugaan kita juga ada syarat administrasi yang disulap,” ujarnya.

“Ketua DPRK dan Sekwan harus membuka semua data yang berkaitan dengan pemilihan Wakil Bupati ini agar kemudian dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pemalsuan tanda tanda, pemalsuan dokumen dan dugaan kejahatan lainnya bisa terjawab, ada tau tidak dugaan yang kita sampaikan,” demikian Waladan menimpali.

[SP/DM]

Comments

comments