Banda Aceh – LintasGayo.co: Petani lokal yang bergabung dalam Koperasi Tualang Lestari (KTL), Aceh Utara, mengaku mengalami kendala perizinan edar produk Pupuk organik Hanasa, pupuk dari kotoran ayam yang
hingga kini masih menunggu proses panjang dari Kementerian Pertanian.
“Izin edar harus melalui birokrasi yang panjang, padahal sebagai petani lokal harusnya tidak berhadapan langsung dengan Kementerian Pertanian pusat, sedangkan kita hanya petani lokal,” kata Ketua KTL, Taufik Helmi di Stand Aceh Agro Expo 2019, Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu 17 November 2019.
Kata Taufik mengenai proses izin edar pihaknya harus melalui berbagai tahap seperti Dinas Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) dan Kementerian Pertanian.
“Tapi Sayangnya tidak ada satupun Baristand (Balai Riset dan Standarisasi Industri) yang ditunjuk Kementerian Pertanian yang boleh melakukan uji laboratorium di Aceh. Pilihannya hanya BPTP Sumatera Utara atau kampus IPB (Institut Pertanian Bogor),” ujar Taufik.
Padahal-Katanya–Aceh bisa melakukan semua tahapan itu karena Aceh memiliki fasilitas lengkap. Cuma pemerintah kurang serius meminta kepadakementerian agar menunjuk BPTP atau salah satu kampus di Aceh menjadi Baristand. Ingat, Prodi Teknik Pertanian Unsyiah sudah mendapat akreditasi A. Harusnya lebih mudah,” jelas Taufik.
Untuk itu–Taufik Helmi meminta Ia berharap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bisa segera mengeluarkan surat izin edarnya, agar produk pupuk Hanasa bisa beredar minimal untuk skala daerah dulu.
“Di Bagan Batu (Riau), mereka sudah diterapkan dan berhasil. Yang penting jangan diedarkan keluar daerah,” kata Taufik.
Data terakhir, di Aceh Utara masyarakat bisa panen padi yang awalnya 6 ton per hektare menjadi 9,8 ton per hektare (naik 61 persen), hasil ini karena menggunakan pupuk Hanasa ini.
“Kalau belum bisa secara nasional, kita berharap Plt Gubernur Aceh bisa memberi semangat kami para petani ini dengan memberikan surat izin edar pupuk Hanasa di skala lokal,” demikian Taufik. [ ]
