REDELONG-LintasGAYO.co : Politisi Partai Aceh (PA) yang juga sebagai anggota DPRK Bener Meriah, Yuzmuha mengapresiasi langkah Pemkab Bener Meriah mengadakan pertemuan antara ekaekutif, legislatif dan pelaku usaha kopi dalam rencana pembuatan Rancangan Qanun (Raqan) Perlindungan Kopi Gayo, Senin 14 Oktober 2019 lalu.
Menurutnya, pertemuan tersebut digelar, menyusul isu yang meresahkan masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah bahwa kopi arabika gayo terkontaminasi zat kimia (glyphosate) dari sampel yang dikirimkan oleh salah satu koperasi ke buyer di Eropa.
“Dalam pertemuan tersebut, beberapa pelaku usaha exsportir kopi mendesak Pemerintah dan DPRK untuk segera membuat Qanun (regulasi) perlindungan kopi arabika Gayo dan adanya kesepahaman antara Pemkab dan DPRK tentu kita apresiasi langkah awal ini,” sebut Yuzmuha, Jum’at 18 Oktober 2019.
Namun begitu katanya lagi, wacana tersebut belum efektif jika tidak melibatkan semua pihak terutama dengan pihak pengembangan kopi Gayo itu sendiri.
Lain itu, perlindungan kopi arabika Gayo tidak terlepas dari segala upaya membantu petani dalam menghadapi permasalahan kapastian lahan mereka.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkebunan kopi masyarakat diperkirakan mencapai lebih kurang 30% -35% berada dalam kawasan HP dan HL. Terkait itu, kita akan dorong Dinas terkait untuk melakukan pendataan ril,” ujarnya.
Ia pun berharap, Raqan yang dibuat nantinya harus memihak kepada petani. “Kita sudah bersepakat dengan beberapa kawan-kawan di DPRK Bener Meriah, LSM, dan juga tokoh masyarakat dalam beberapa diskusi, kita juga mendorong masyarakat secara meluas untuk memberikan masukan sebelum di bahasnya Rancangan Qanun berkaitan dengan Perlindungan dan pengembangan Kopi Gayo. Agar tidak ada yang dirugikan,” tandasnya.
Menanggapi itu, Bupati Bener Meriah Abuya Tgk H. Sarkawi saat dikonfirmasi LintasGAYO.co mengatakan, Raqan yang telah direncanakan oleh pemerintah telah mengakomodir apa yang disampaikan oleh anggota DPRK tersebut.
“Dari hulu ke hilir sudah tertuang dalam rencana Raqan ini, termasuk produksi dan perdagangannya,” kata Abuya.
“Kita tentu membutuhkan masukan dari seluruh komponen untuk menyempurnakannya sebelum kita ajukan ke DPRK untuk dibahas dan disahkan,” demikian Abuya menimpali.
[Darmawan]
