Oleh : Fauzan Azima*
Alhamdulillah, Muallim Muzakkir Manaf akhirnya mengklarifikasi soal wacana referendum Aceh bahwa pernyataan beliau sampaikan pada 26 Mei 2019 lalu pada acara haul Wali Nanggroe, Teungku Muhammad Hasan di Tiro adalah spontan dan menegaskan rakyat Aceh pro NKRI.
Sebenarnya pada 31 Mei 2019 Muallim telah berusaha mengklarifikasi tentang “Aceh lebih baik referendum mengikuti jejak Timor Timur” dengan tidak menanggapi pertanyaan wartawan yang sebenarnya kekhawatiran beliau akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak Aceh yang sejak damai sudah lebih baik.
Bahwa pernyataan klarifikasi Muallim adalah dalam rangka menyelamatkan nyawa rakyat Aceh. Sebagai mana kita tahu, sejak dulu nyawa orang Aceh telah dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan, pangkat dan jabatan. Tentu saja kita tidak ingin kembali ke lubang yang sama dan kita tidak ingin dicatat oleh sejarah kelak, bahwa kita bagian dari penjual nyawa rakyat Aceh itu.
Kita harus sadar bahwa sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini adalah satu rangkaian “film” yang belum selesai. Butir-butir MoU Hilsinky sebagai syarat damai RI-GAM masih belum sempurna dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Jangan buat lagi “film” baru yang akan mengalirkan air mata, darah bahkan nyawa rakyat Aceh.
Persoalan sistem negara dan kepemimpinan Indonesia, kita rakyat Aceh sami’na wa ata’na menurut Sunnatullahnya. Paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Ekonomi kita masih bergantung kepada anggaran negara, masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun, sektor riil kita belum memadai untuk mandiri sehingga ketergantungan pada provinsi tetangga, Sumatera Utara masih tinggi, ditambah Sumber Daya Manusia kita masih rendah sehingga daya saing sesama bangsa saja kita masih dibawa rata-rata nasional.
(Babussalam, 13 Juni 2019)
