TAKENGON-LintasGAYO.co : Publik di Aceh Tengah sudah sangat gerah dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang semakin hari semakin gagal total.
Demikian penilaian tokoh muda (Toda) Gayo Aramiko yang diutarakan dalam siaran pers yang diterima LintasGAYO.co, Selasa 20 Juni 2017.
“Kita sangat kesal dengan sikap anggota DPRK Aceh Tengah, disibukkan dengan konflik, kesannya seperti anak TK yan kurang kasih sayang,” kata Aramiko.
Dikatakan, sebaiknya dewan harus lebih berpikir dewasa menyangkut jabatan yang di emban karena dewan adalah unjung tombak dari masyarakat yang saat ini semakin sulit mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
“Alangkah baiknya 30 anggota dewan mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Ir. H. Nasaruddin MM semisal proses pembangunan masjid Ruhama yang semakin hari semakin tidak jelas nasibnya,” ungkap Aramiko.
Amatan mantan aktivis mahasiswa ini, sudah 2 periode kepemimpinan Bupati Nasaruddin, masjid raya Takengon tidak rampung-rampung dan terlihat pembangunan kurang tertata dan kualitas yang tidak baik.
“Mengapa 30 anggota dewan hanya serius ketika ada kepentingan napsu birahinya yang mulai terusik, apakah mereka lupa bahwa mereka semua beragama Islam?,” timpalnya bernada tanya.
Contoh penyepelean anggota DPRK lainnya, diutarakan Aramiko, terkait dana bantuan gempa Gayo yang diduga disunat oknum dewan.
“Pembangunan Aceh Tengah yang semrawut, masyarakat kesulitan mendapat akses atas hak-haknya seperti mengurus BPJS, KK, KTP, naiknya tarif air PDAM, krisis air bersih, dugaan Pungli di instansi pendidikan dan masalah konflik masyarakat akibat penbelolaan dana desa. apakah anggota dewan tau masalah-masalah itu, dan kalau mereka tau mengapa 30 anggota dewan tidak bersuara?,” cecarnya.
Dia juga menyidir soal Dana Otsus yang diributkan atau dipersoalkan oleh anggota dewan belakangan ini.
“Dulu dana Otsus pernah dikendalikan kabupaten dan programnya hanya untuk pembangunan MCK, pertanyaanya mengapa dana yang begitu besar dipakai untuk bangun MCK, dan itu hanya pernah terjadi di Aceh Tengah,” demikian rilis Aramiko.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak DPRK setempat. [SP]
