MENCERMATI fenomena korupsi yang makin merebak, para penyair Indonesia dari berbagai daerah merespon secara konkrit dengan bergabung dalam Gerakan PUISI MENOLAK KORUPSI (PMK). Gerakan yang mau tak mau harus dilakukan di tengah kian sistemik dan canggihnya laku korupsi. Gerakan yang mendesak digulirkan sebagai sarana mempresentasikan seruan moral kepada masyarakat, agar secara filosofis dan praktis turut mewaspadai munculnya mental korupsi sejak dini serta mencegah perilaku korupsi yang lebih akut.
Gerakan puisi menolak korupsi mengambil posisi sebagai gerakan kultural, melengkapi gerakan lain yang dilakukan sejumlah unsur dari berbagai lapisan berikut karakter dan alat perjuangnya (hukum, politik, agama, jurnalistik, akademik, dan lain-lain).
Gerakan ini pada hakekatnya menyatu dan padu dengan semua kekuatan yang beritikad mengawal proses perjalanan masyarakat membangun bangsa dan negara yang berkeadilan dan bermartabat. Gerakan ini juga menjadi sarana bagi penyair menyatakan sikap tegas, menolak nilai-nilai hidup korup.
Gerakan PMK bersifat nirlaba, independen, dan mandiri (secara ideology maupun ekonomi). Kemandirian ideology dibuktikan dengan penerbitan antologi puisi yang senantiasa merujuk tema anti korupsi. Kemandirian ekonomi diwujudkan dalam melakukan iuran secara gotong-royong guna mendanai penerbitan tersebut dengan mengutamakan azas transparansi. Kemandirian juga menjadi dasar digulirkannya kegiatan PMK lainnya, yakni Road Show PMK yang dilakukan otonom di berbagai kota, dikoordinir oleh penyair PMK di kota tersebut.
Gerakan yang idenya dilontarkan Heru Mugiarso (Penyair Semarang) tersebut telah menerbitkan sejumlah antologi puisi, merangkum karya para penyair dari berbagai daerah, usia, dan kecenderungan puitika.
Setelah proses seleksi dan penyuntingan, karya-karya tersebut terbit dalam Antologi Puisi Menolak Korupsi (melibatkan 85 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Mei 2013), Antologi Puisi Menolak Korupsi 2a (melibatkan 99 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, September 2013), Antologi Puisi Menolak Korupsi 2b (melibatkan 98 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, September 2013), Antologi Puisi Menolak Korupsi 3;Pelajar Indonesia Menggugat (melibatkan 286 pelajar, Penerbit Forum Sastra Surakarta, April 2014), Antologi Puisi Menolak Korupsi 4; Ensiklopegila Koruptor! (melibatkan 175 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Mei 2015), serta Antologi Puisi Menolak Korupsi 5; Perempuan Menentang Korupsi! (melibatkan 100 perempuan penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Agustus 2015), serta sejumlah buku-bukul ainnya yang diterbitkan media April dan Mei 2017.
Sejak Mei 2013 gerakan ini juga melakukan kampanye anti korupsi bertajuk Road Show Puisi Menolak Korupsi ke berbagai wilayah di Indonesia dalam wujud pembacaan puisi, pentas seni, seminar, diskusi, orasi, lomba baca puisi, lomba cipta puisi dan lain-lain. Meski tetap terkoordinasi dengan Gerakan PUISI MENOLAK KORUPSI, road show diselenggarakan secara otonomi oleh masing-masing penyelenggara (bekerjasama dengan pihak yang berkompeten), bersifat nirlaba serta tidak berhubungan dengan aktivitas politik.
Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah pada 13 Mei 2017 adalah kota yang ke 45 dari serangkaian Road Show Puisi Menolak Korupsi di berbagai kota di Indonesia. Diselenggarakan oleh Puisi Menolak Korupsi (PMK) Komisariat Provinsi Aceh dengan ketua Salman Yoga S. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga independen The Gayo Institut (TGI) serta lembaga/komunitas lainnya dengan sumber dana yang tidak mengikat. []
Sosiawan Leak
KoordinatorGerakanPuisiMenolakKorupsi Indonesia
Salman Yoga S
KoordinatorGerakanPuisiMenolakKorupsiProvinsi Aceh
