Banda Aceh | Lintas Gayo.co: Staf Kemenkumham Aceh Afriandi, menyatakan anggota dewan seringkali berjarak dengan rakyat. Sesudah terpilih, rakyat pun dilupakan. Masyarakat sebetulnya menginginkan anggota dewan yang dekat dengan masyarakat.
“Disamping itu, bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Afriandi kepada Lintas Gayo.co, Senin (28/10/2013)
Kenapa anggota dewan sampai meninggalkan masyarakat yang telah mengantarkannya ke kursi dewan. Pasalnya, menurut laki-laki asal Pegasing ini, masyarakat “sudah dibeli” dengan uang, barang, dan kontrak-kontrak politik.
“Jangan harap dewan berkinerja baik atau memperhatikan masyarakat, terutama konstituennya. Karena, kita (masyarakat) sudah dibeli,” sebutnya.
Oleh karena itu, sarannya, semua pihak mesti mengubah, kalau Takengon mau terbenahi. Terutama, dari partai politik, calon anggota legislatif (caleg), penyelenggara pemilu (PPS, PPK, KIP Aceh Tengah, dan Panwaslu Aceh Tengah), dan masyarakat (pemilih).
“Jangan pilih lagi caleg-caleg yang suka memberikan uang. Jangan terima uang sama pemberiannya. Karena, niat sama tujuannya sudah tidak benar. Caleg seperti yang sebenarnya membodoh-bodohi masyarakat,” tegasnya.
Dalam amatannya, kalau caleg-caleg seperti itu terpilih, maka urusannya tidak terlepas dari uang, proyek, fee, serta pengadaan barang dan jasa. Orientasinya, pasti mengembalikan modal dan memperkaya diri. Karena, modalnya sudah banyak yang keluar. Di sisi lain, kredibilitas, kemampuan, dan kualitasnya, kurang. Apalagi, soal moral dan ketauladanan, tidak patut. Kemenangannya, cuma banyak uang (modal).
“Kalau anggota dewan yang bakal jadi tokoh publik seperti itu, apa jadinya Takengon. Yang ada, tambah mukaram,” pungkasnya.(ktb-09 | aZa)
