Memahami Skema New Normal Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19

oleh

Oleh : Fathan Muhammad Taufiq*

Pandemi virus corona (Covid-19) telah meluluh lantakkan hampir seluruh tatanan kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, karena covid sudah menjadi suatu global pandemic yang nyaris tidak bisa dikendalikan oleh semua negara di dunia ini.

Meskipun pandemi corona merupakan kasus kesehatan, namun dampaknya dirasakan oleh semua sektor, mulai dari pertahanan keamanan, sosial, budaya, agama dan terlebih sektor ekonomi.

Negara-negara maju yang secara ekonomi selama inidianggap tangguh seperti Amerika, China, Jepang, Korea, Negara-negara Arab dan Eropa, semuanya mengalami degradasi ekonomi yang signifikan.

Konon pula negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika, tentu dampak wabah ini membuat perekonomian negara-negara tersebut merosot drastis.

Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh Indonesia yang fondasi ekonominya sevara makro boleh dikatakan cukup rapuh, pandemi covid ini membuat kondisi perekonomian nasional ‘morat marit’. Sementara solusi permanen untuk penanggulangan pandemi ini, sampai dengan saat ini juga belum ada.

Tapi membiarkan kondisi terus berlarut tanpa penyelesaian pasti, tentu bukan pilihan bijak, karena nasib anak bangsa akan semakin terpuruk jika kita hanya larut dalam kepasrahan. Harus ada upaya-upaya riil untuk meminimalisir dampak dan mempertahankan eksistensi negara ini.

Menghidupakan kembali roda perekonomian adalah salah satu upaya taktis untuk memperkuat ketahanan negara dan masyarakat dari dampak pandemi. Karena jika perekonomian lumpuh, maka negara dan masyarakat tidak punya daya untuk melawan covid bahkan untuk sekedar bertahan sekalipun.

Itulah yang kemudian melatar belakangi munculnya skema New Normal sebagai kelanjutan dari penanganan covid ini. Namun sebelum skema ini diterapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sangat diperlukan upaya sosialisasi yang intensif kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terjadi salah persepsi yang berakibat diabaikan dan dilanggarnya protokol kesehatan pencegahan covid yang boleh jadi bisa memperparah keadaan dari sebelumnya.

Berikut beberapa pengertian tentang New Normal yang mesti dipahami semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakan umum;

1. Pengertian new normal

New normal merupakan skenario langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.

Menurut seorang ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, Badan Bahasa sudah memberikan definisi new normal dengan istilah Kenormalan Baru. Kata Normal dalam bahasa Inggris sebenarnya sudah dijadikan nomina makanya dalam bahsa Inggris jadi New Normal.

Jika tidak diterjemahkan kedalam Bahsa Indonesia,pengertian New Normal bisa disalah artikan dan dianggap bhawa kondisi sudah normal kembali dan masyarakat bisa beraktifitas normal tanpa protokol kesehatan.

Itulah sebabnya Badan Bahasa kemudian membuat padanannya menjadi Kenormalan, karena kalau normal itu adjektiva atau kata sifat, sementara kenormalan merupakan skema atau tahapan.

Dalam pengertian ini, New Normal atau Kenormalan Baru, dapat diartikan sebagai tahapan pemulihan bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan srtandar penagangan dan pencegahan covid. Artinya kalaupun roda perekonomian dan tatanan sosial dinormalkan kembali, protokol kesehatan tetap menjadi acuannya, karena tanda-tanda penurunan kasus covid sampai dengan saat ini belum terlihat.

2. Skema new normal dalam penanganan virus corona

Adanya statemen dari petinggi negara yang menyatakan kita harus berdamai dengan corona, mendapakan sanggahan dari Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkmann. Lembaga penelitian ilmiah ini sempat bahwa virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama, karena obat maupun vaksin yang tepat belum ditemukan. Karena itu, LBM Eijkmann mengkoreksi bahwa dalam skema new normal, istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona.

“Artinya, meskipun virus ini belum hilang, namun kita tetap bisa beraktifitas normal, tentunya dengan pembatasan-pembatasan supaya tidak terjangkit covid sampai kita menemukan cara efektif untuk menghentikan penyebarannya,” ungkap Kepala LBM Eijkmann, Prof. Amin Soebandrio.

Dalam sejarah pandemi global yang sudah terjadi beberapa kali. manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba seperti virus influenza, HIV, dan demam berdarah. Menurut Prof Amin yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya, dan salah satunya adalah dengan mematuhi semua protokoler pencegahannya..

3. Bagaiman hidup dalam kenormalan baru?

Terkait dengan skenario nwe normal, Presiden Republik Indonesia Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan kenormalan yang baru di tengah pandemi COVID-19.

Menurut laporan dari Gugus Tugas Peneganan Covid-19, saat ini sudah dilakukan kajian epidemiologi atau tingkat penyebaran covid di semua provinsi dan kabupaten/kota, Kajian inilah yang akan menjadi acuan rekomendasi apakah sutau daerah dianggap layak untuk menerapkan skema new normal.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta agar pihak terkait baik di pusat maupun daerah mempersiapkan protokol baru dalam penanganan covid dan mensosialisasikannya terlebih dahulu sebelum diterapkan secara meluas.

“Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat,” kata Jokowi.

Dalam pelaksanaannya, skema penerapan new normal nantinya harus dilakukan bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal jajaran Polri dan TNI. Penerapan kenormalan baru di beberapa daerah tersebut, selanjutnya akan dievaluasi, dan tatanan normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif dalam mengembalikan perekonomian dan tatanan sosial namun penyebaran covid tetap terkendali..

4. Protokol new normal

Karena sudah menjadi wacana global, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi covid-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan covid-19 sebelum menerapkan new normal. Artinya jika skema new normal akan diterapkan secara nasional, negara tersebut harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu menangani dan mengendalikan penyebaran covid-19.

WHO juga mengingatkan bahwa pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi misal panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan protokoler pencegahan yang ketat juga harus diterapkan di tempat kerja atau pusat-pusat perekonopmian.

“Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan,” kata Direktur Regional WHO untuk Eropa, Henri P Kluge seperti dikutip dari situs resmi lembaga kesehatan dunia tersebut.

5. Daerah yang diijinkan untuk menerapkan skema New Normal

Berdasarkan rekomendari dari Tim Pakar yang telah melakukan kajian epedemiologi atau tingkat penyebaran covid, Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan kewenangan kepada 102 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Zona Hijau untuk menerapkan skema new normal. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk daerah-daerah yang tingkat penyebaran dan penuliran covidnya minim atau tidak ada kasus sama sekali (zero casse).

Berikut ini nama-nama kabupaten/kota kategori zona hijau yang diijinkan untuk menerapkan skeme new normal :

a. Aceh: Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Raya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar
b. Sumatera Utara: Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias S
c. Kepulauan Riau: Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas
d. Riau: Rokan Hilir, dan Kuantan Singgigi
e. Jambi: Kerinci
f. Bengkulu: Rejang Lebong
g. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Empat Lawang
h. Bangka Belitung: Belitung Timur
i. Lampung: Lampung Timur dan Mesuji
j. Jawa Tengah: Tegal
k. Kalimantan Timur: Mahakam Ulu
l. Kalimantan Tengah: Sukamara
m. Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
n. Gorontalo: Gorontalo Utara
o. Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut
p. Sulawesi Barat: Mamasa
q. Sulawesi Selatan: Toraja Utara
r. Sulawesi Tenggara: Buton Utara, Buton Selatan, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan
s. Nusa Tenggara Timur: Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan
t. Maluku Utara: Halmahera Tengah dan Halmahera Timur
u. Maluku: Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
v. Papua: Yahukimo, Mappi, Dogiyal, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang Asmat, Supiori, Lanny Jaya, Puncak dan Intan Jaya
w. Papua Barat: Kaimana, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak

Meski sudah direkomendasikan oleh Gugus Tugas Pusat, namun pnenerapan skema new normal tetap memperhatikan kesiapan daerah masing-masing, termasuk pertimbangan kondisi geografis dan perbatasan dengan dengan daerah yang masuk ketegori zona oranye atau merah.

Seperti Kabupaten Aceh Tengah misalnya, meskipun sudah diijinkan untuk menerapkan skema new normal, tapi juga harus memperhatikan kabupaten tetangga (Bener Meriah dan Gayo Lues) yang masuk zona oranye. Karena kabupaten Aceh Tengah punya ketdekatan emosiaonal, budaya dan ekonomi dengan dua kabupaten tetangga tersebut, sehingga interaksi antar warga di daerah tersebut juga sulit dibatasi.

Padahan new normal itu bagian dari upaya lanjutan pencegahan penyebaran covid dan masih diperlukan pembatasan-pemabatasan, termasuk mobilisasi warga antar daerah.
Meski demikian, keputusan akhir apakah akan menerapkan skema new normal atau tidak, tergantung pada pemerintah daerah stempat, dan tentunya pasti sudah melalui berbagai kajian sebelum mengambil kebijakan.

Sebagai warga masyarakat, kewajiban kita adalah mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, meskipun kita melakukan aktifitas ekonomi. Karena hanya dengan mematuhi himbauan pemerintah, kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran covid di daerah kita. Kita semua tentu berkeinginan kehidupan kita berjalan normal kembali tanpa bayang-bayang ancaman covid.

Yang terpenrting adalah, pahami itu new normal dan bagaimana sikap seharusnya masyarakat menghadapinya, supaya jangan salah persepsi dan penerapannya. Untuk itulah sosialisasi melalui berbagai media, mutlak dibutuhkan. []

Comments

comments