Hukum Keber Ari Ranto Terbaru

Ajukan Judicial Review, Sekjen PNA Apresiasi Plt Gubernur Pertahankan Kekhususan Aceh


Banda Aceh – LintasGayo.co: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady menyambut baik inisiatif Pemerintah Aceh melakukan gugatan hukum (judicial review) terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM.

“Gugatan ini merupakan langkah hukum yang tepat untuk memperjelas posisi legalitas Aceh sebagaimana yang telah diundangkan dalam UUPA,” kata Miswar Fuadi lewat rilisnya, Jum’at 19 Juli 2019.

Menurut Miswar, gugatan hukum ini merupakan bagian dari upaya advokasi Pemerintah Aceh dalam mempertahankan kekhususan Aceh yang dilanggar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan semangat ini merupakan bagian dari perjuangan Bapak Irwandi Yusuf untuk mempertahankan legalitas dan kewenangan Aceh yang tidak boleh diobrak abrik oleh pihak manapun.

Permen ESDM tersebut mereduksi kekhususan yang dimiliki Aceh dalam UUPA, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 156, dan Pasal 165. Kemudian juga bertentangan dengan PP Nomor 3 Tahu 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh dalam Pasal 4 huruf cc tentang energi dan sumber daya mineral.

“Kami mengapresiasi Plt. Gubernur Aceh yang masih berkomitmen pada program Aceh Green dengan melakukan gugatan terhadap izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh,” lanjut Miswar.

Miswar juga menyebut, pihaknya akan memaksimalkan kekuatan yang sudah diberikan oleh Rakyat Aceh kepada kader-kader PNA yang memperoleh kursi DPRA untuk mengawal sampai akhir proses pencabutan izin IUP PT EMM. (js)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *