Hukum Keber Ari Gayo Pemerintah Aceh Terbaru

Sama Seperti PT EMM, Pemerintah Aceh Juga Didesak Tolak Izin PT Linge Mineral Resource


TAKENGON-LintasGAYO.co : Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko)  mendesak Plt. Gubernur Aceh untuk menolak PT. Linge Mineral Resorcoue (PT. LMR). Dikatakan Koordinator Jang-Ko Maharadi, sebelumnya Jang-Ko sudah pernah mendesak Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menolak PT. LMR lewat komunikasi via WA.

“Saya sudah pernah sampaikan tuntutan masyarakat Aceh Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Menolak Tambang (AMANAT) kepada Plt. Gubernur Aceh. Beliau menjawab pesan saya, menyatakan  menolak PT. LMR. Hari ini kami tagih janji penolakan itu dari Plt. Gubernur Aceh lewat media,” tegas Maharadi.

Ia menyayangkan sikap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Harusnya pada saat mencabut rekomendasi izin PT EmasMurni (PT EMM), beberapa waktu lalu, Pemerintah Aceh harusnya juga mengakomodir penolakan terhadap PT LMR di Bumi Linge.

“Masalah PT. LMR kalau di tolak Izin Analisis Dampak Lingkungan  (AMDAL) oleh Komisi penilaian AMDAL, maka secara otomatis IUP eksplorasi tidak bisa di tingkatkan ke IUP izin produksi. Dengan demikian izin PT. LMR mati dengan sendirinya,” ungkap Maharadi.

Dikatakan lagi, tim komisi AMDAL itu sendiri terdiri dari kalangan akademis dan perwakilan dari Dinas terkait. Dan wajib memenuhi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi.  “Soal PT. LMR,  harusnya Pemerintah Aceh dan Aceh Tengah melakukan penolakan dari segi ini saja,” ujarnya.

Sementara, PT Linge Mineral Resource, mendapatkan IUP Eksplorasi pada tahun 2009 dengan nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 dengan luas area 98.143 hektare, komoditas Emas DM, di Kecamatan Linge dan Bintang Aceh Tengah. IUP Eksplorasi  itu, diterbitkan oleh Bupati Aceh Tengah. Status IUP Eksplorasi PT Linge Mineral Resource adalah CNC. Dari luas tersebut 19.628 hektare berada di KEL & HL, sisanya 78.514 hektare Hutan Produksi.

“Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar mestinya juga bersikap menolak dan mencabut izin IUP Eksplorasi pada tahun 2009 dengan nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009. Sebab menyalahi RTRW Kabupaten Aceh Tengah, di dalam wilayah RTRW Kecamatan Linge bukan wilayah pertambangan,” kata Maharadi.

Selain itu, isi kontrak perjanjian antara PT. LMR dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur soal kegiatan usaha pertambangan proyek Abong di Kecamatan Linge sudah menyalahi aturan.

“Padahal jelas  PT. LMR tidak mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan admnistrasi,  teknis, lingkungan dan finansial. Dan di RTRW Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Semenjak perizinan menjadi salah satu syarat dan hak pimpinan di daerah waktu itu di tahun 2009. Wilayah perizinan di sektor tambang kerap di jadikan lahan basah. Kami menduga ada pihak-pihak yang bermain mengeluarkan izin pertambangan emas ini,” tutup Maharadi.

[SP]

Comments

comments