Hukum Keber Ari Gayo Parlemen & Pilkada Terbaru

Ada Temuan Input Data C1 di Luar Ketentuan, Jang-Ko Minta Panwaslu Aceh Tengah Tegas!


TAKENGON-LintasGAYO.co : Terkait adanya temuan input data from C1 di luar lokasi yang di tentukan, yang di lakukan oleh delapan orang warga di salah satu penginapan di kawasan Kota Takengon, Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tengah tegas menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut.

“Panwaslu Aceh Tengah, bersama tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus tegas menindaklanjuti temuan itu, sesuai aturan yang berlaku,” kata Koordinator Jang-Ko Maharadi, Minggu 21 April 2019, lewat siaran persnya.

Maharadi mengatakan, dokumen C-1 pemilu yang berisi hasil akhir penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sangat rawan disengketakan jika penyelenggara pemilu lalai menjalankan fungsi dan tugasnya.

Selain itu lanjutnya, Calon Legislatif (Caleg) berhak untuk melihat hasil perolehan suaranya. C1 itu  harus terbuka untuk diketahui publik, demi menghindari penutupan hasil penghitungan suara.

Dokumen C-1, menurut dia terdiri dari 3 jenis. Yakni C-1 plano yang hanya ada satu, C-1 hologram yang jadi pegangan KPU untuk menghadapai sengketa pemilu (yang bercampur dengan surat suara, dll), dan C-1 salinan yang bisa didistribusikan kepada partai politik, pengawas pemilu, dan lainnya.

“Dengan adanya indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan delapan orang tersebut, Panwaslu Aceh Tengah, bersama tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus bertindak tegas jika temuan pelanggaran pemilu itu benar-benar terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, ada yang menjadi kekhawatiran publik,  jika melakukan rekapitulasi di luar tempat yang sudah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu. Ini bisa membahayakan demokrasi di Aceh Tengah. Namun demikian, pihaknya akan terus pantau hasil dari  ketetapan setelah pleno yang dilakukan Panwaslu dan Gakkumdu, apakah nanti ada unsur pelanggaran atau tidak.

“Selain itu, terkait informasi dari penyelenggara Pemilu harus wajib disampaikan  kepada publik, misalnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; Hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” demikian Maharadi.

[SP]

Comments

comments