Hukum Keber Ari Gayo Terbaru

Soal Tapas Batas, Pemuda Bener Meriah Minta Pemerintah Aceh Segera Turun Tangan


REDELONG-LintasGAYO.co : Masalah tapal batas wilayah Kabupaten Bener Meriah kembali menjadi problem dan dinamika saat ini. Setelah sebelumnya sengketa tapal batas dengan Aceh Utara pada beberapa waktu lalu, kali ini kabupaten yang berumur remaja tersebut, tepatnya masyarakat kampung Pulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Bener Meriah melakukan aksi damai di Perbatasan Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah pada Tepat pada Kamis, 28 Februari 2019 lalu.

Fenomena ini sempat menjadi bahan perbincangan hangat dan menjadi Boomerang di kabupaten kopi ini. Dari aksi tersebut membuat salah satu pemuda Bener Meriah Mauzan Kuara memberikan komentar pedas dan mengkritisi pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan semua permasalahan tersebut agar masyarakat tidak resah dan nyaman dalam melakukan apapun kareba penyebab saluran tersumbat problem (masalah) lama yang kembali mencuat kepermukaan.

“Bagaimana tidak, kehidupan masyarakat kita menggantungkan hidup dari alam dan bercocok tanam dan gesekan sosial ekonomi dan istiadat terjadi,” kata ketua Ikatan Generasi Mandiri (IGM) Bener Meriah ini.

Dari persoalan tersebut, ia juga memaparkan bahwa sebelumnya sudah pernah dibahas, yaitu pada rapat kerja kabupaten kota se-Aceh di Banda Aceh tahun 2017 lalu oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati. Ia mengatakan sampai saat ini masih sebagai bahan referentatif tapal batas wilayah saat itu menggunakan alat ukur topdam sebagai solusi sengketa masih mengambang.

“Kami sarankan pemerintah daerah agar cepat bertindak rangkul tokoh masyarakat Petue kampung di wilayah sengketa tanah leluhur adat-istiadat sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi nilai historis dan kearifan lokal sebagai jalan tengah persoalan ini. Dan kepada Plt Gubernur Aceh kami minta untuk segera melakukan mediasi dan konsolidasi sengketa antara dua kabupaten di wilayah sengketa kabupaten Bener Meriah dengan Bireun untuk menghindari konflik horizontal antar masyarakat yang berada di desa Pantanlah dengan kampung Juli,” tegasnya.

“Sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan diluar dugaan agar perekonomian dan interaksi sosial kembali normal dan kebijakan daerah tidak terhambat karena masalah tersebut,” tutupnya.

[SP]

Comments

comments