Keber Ari Ranto Pemerintahan Terbaru

2018, Jembatan Sikundo Sudah Rampung


Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah menyelesaikan pembangunan jembatan di Gampong Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, dengan dana otonomi khusus kabupaten (Doka) tahun 2018, sehingga kini sudah sudah bisa dilintasi masyarakat setempat.

Hal ini disampai Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmat Raden, Jumat 7 Februari 2019, terkait berita salah satu televisi swasta yang sempat viral di sejumlah group WhatsApp dan media sosial.

Pemberitaan televisi tersebut terlihat warga dan anak sekolah sedang melintasi jembatan tali (sling) di atas aliran sungai Meureubo. Ada indikasi yang disorot kamera adalah jembatan tali (sling) yang belum dibongkar, dan posisinya memang dekat jembatan gantung yang baru selesai dibangun itu.

“Bila disorot dari jarak lebih jauh lagi mungkin akan tampak jembatan gantung yang baru tersebut,” kata Rahmat.

Kata Rahmad, Tim Humas juga sedang menuju ke lokasi jembatan Sikundo untuk mengambil gambar-terkini.

Kata Rahmat, pembangunan tahap I dan tahap II jembatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, sesuai kewenangannya. Sedangkan Pemerintah Aceh melanjutkan pembangunan tahap III, hingga jembatan itu fungsional, dengan menggunakan Doka Aceh Barat Tahun 2018.

“Pemerintah Aceh melanjutkan pembangunan hingga fungsional, dan yang menetapkan lokasinya di Gampong Sikundo pun Pemkab Aceh Barat,” kata Rahmat.

Bahkan, Rahmat melanjutkan, pada saat mau dimulai pembangunan tahap III pada Agustus 2018, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh di Meulaboh dipandu oleh staf teknis Dinas Pembangunan Umum Pemkab Aceh Barat sendiri ke lokasinya.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, menurut informasi yang baru saja diterimanya dari Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir Fajri, MT, tahun ini akan dibangun lagi tiga jembatan gantung di Aceh Barat, untuk menembus daerah terisolir dan membangun konektivitas antarwilayah, dengan cara membebaskan rakit atau jembatan tali di kawasan itu.

“Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian dari 10 Misi Pemerintah Aceh hingga 2022,” jelas Rahmat.

Karena itu, lanjut Rahmat, pemerintah kabupaten/kota seyogyanya memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur yang menjadi kewenangannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kabupaten/kota dan kemudian diusulkan dalam Musrembang provinsi pada April 2019.

“Jembatan pada ruas jalan kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan harus diusulkan dalam Musrembang, agar menjadi proritas anggaran Doka dalam RAPBA tahun 2020,” tutup Rahmat.[]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *