Keber Ari Gayo Kemenag Aceh Terbaru

Kemenag Aceh Tuntaskan Program Direktif Menteri Agama


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mencanangkan 11 program direktif pada awal tahun 2018 saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2018 di Jakarta. Dengan harapan program-program tersebut dapat dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi se Indonesia. Bahkan pada saat itu, Menag meminta Rakernas tersebut benar-benar menghasilkan output yang konkret dan bisa diaplikasikan di semua Satker pusat dan daerah.

Adapun 11 program direktif Menteri Agama, yaitu, e-Government dan layanan online, SAPA (Sarapan Bersama Penyuluh Agama), Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada, SALAM (Silaturrahmi Lembaga Keagamaan), NYANTRI (Magam Siswa/Mahasiswa), NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam, JAMARAH (Jalur Manasik Haji dan Umrah, BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), Bina Kawasan dan Guru Kunjung, MENGAJI (Mengasah Jati Diri) Indonesia serta Halal Indonesia.
Menindaklanjuti intruksi tersebut, sepulang dari Rakernas, Kakanwil Kemenag Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh melakukan safari untuk sosilisasi 11 program direktif menteri agama sekalian dengan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dalam rangka mempercepat relaisasi program program tersebut.

Kakanwil mengingatkan ASN Kemenag Aceh untuk tidak terlibat politik praktis dan tetap netral dalam menghadapi tahun politik. “ASN harus netral di tahun politik. Semua pihak harus sadar diri kalau dirinya adalah ASN. Pandai-pandailah menempatkan diri di tahun politik, kehadiran kita harus menyejukkan agar terhindar dari memecahkan umat,” ujar Daud Pakeh pada saat ia melakukan pembinaan ASN Kemenag di daerah dan di kantor wilayah.

Kemudian, ia juga meminta kepada ASN di jajaran Kementerian Agama untuk bekerja membangun lembaga dengan penuh Integritas dan loyalitas. “Bekerjalah dan secara bersama-sama kita membangun lembaga ini, oleh karena itu ASN Kemenag harus memiliki integritas dan loyalitas untuk lembaga ini,” ujar Kakanwil.

Kepada guru secara khusus ia berpesan bahwa sekarang para guru dituntut untuk rajin membaca sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM sang pendidik. Selain itu, guru juga dituntut mampu menguasai IT. “Rajin membaca, tingkatkan kemampuan diri, apalagi anak-anak kita hari ini sangat cepat mendapatkan informasi melalui teknologi yang berkembang, juga update regulasi, jangan menuntut siswa harus rajin membaca bila gurunya tak suka membaca, karena kita guru adalah model bagi siswanya,” ujar Kakanwil.

“Saat ini guru juga dihadapkan dengan berbagai aplikasi, seperti SIMPATIKA aplikasi lainnya, sehingga kita dituntut untuk bisa IT,” lanjut Kakanwil.
Itu beberapa petuah Kakanwil yang disampaikan kepada hampir semua ASN Kemenag Aceh yang ia kunjungi.

Selain itu, Kemenag Aceh juga melaksanakan kegiatan SAPA (Sarapan Bersama Penyuluh Agama) dalam beberapa kegiatan, juga untuk menjawab kendala di lapangan, Kemenag Aceh menyerahkan 193 Android untuk penyuluh agama fungsional di seluruh Kabupaten/Kota untuk kebutuhan kerja di lapangan, memudahkan dan dapat mendokumentasikan setiap kegiatan, dengan demikian penyuluh harus menjadi pengayom dan suluh ditengah umat.

Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menggelar Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Aceh bersama Pemerhati Pendidikan dan jurnalis. Acara berlangsung di salah satu kedai kopi, Banda Aceh, Kamis (15/11).

Tampil sebagai pembicara, Kakanwil Kemenag Aceh, M Daud Pakeh, Komisi V DPR Aceh, Mohd Alfatah, dan Kadis Pendidikan Aceh, Syaridin. Tampak hadir juga Ketua Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Aceh, IGRA Aceh, PGRI, awak media, pimpinan pondok pesantren, Kepala Madrasah dan pejabat eselon III dan IV di Kanwil Kemenag Aceh.

Tema diskusi terkait perkembangan pendidikan di Aceh, tantangan, solusi dan harapan, baik di madrasah, sekolah, maupun dayah.

Kakanwil Kemenag Aceh mengatakan kesiapannya untuk bersinergi membantu, mendukung dan bersama sama memajukan pendidikan Aceh, baik itu Madrasah maupun sekolah. Menurutnya, fokus dari tujuan pendidikan adalah mendidik anak bangsa.

“Kemenag siap mensupport dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kerjasama ini telah terjalin dengan baik, seperti bersama-sama menyukseskan program program Kemenag maupun pemerintah Aceh, seperti pentas PAI Nasional, Porseni dan sejumlah agenda lainnya,” ujar Kakanwil.

Karenanya, kata Kakanwil, baik kementerian atau pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan anak negeri yang lebih baik. Kemenag Aceh dan beberapa instansi Pemerintah Aceh termasuk Dinas Pendidikan akan selalu berkolaborasi untuk kemajuan Aceh yang bermartabat dan Aceh hebat.

“Fokus pendidikan kita anak anak bangsa,” tegas Daud Pakeh.

Hal senada ditegaskan Kadis Pendidikan Aceh, Syaridin. Dia juga berkomitmen untuk bersinergi membangun pendidikan Aceh, sehingga tidak perbedaan antara pendidikan Madrasah maupun di sekolah.

“Kami sepakat dengan Kakanwil Kemenag Aceh untuk fokus membangun pendidikan Aceh, tidak membedakan sekolah dan madrasah karena semua anak anak didik tersebut adalah, generasi Aceh,” ujar Syaridin.

Komisi V DPR Aceh, Mohd Alfatah mengapresiasi sistem dan pelaksanaan pendidikan yang ada di Kementerian Agama, baik tentang penempatan pendidik maupun kedisiplinan. Hal tersebut menurutnya patut dicontoh oleh Dinas pendidikan.

“Saya mengapresiasi proses belajar mengajar yang ada di madrasah, yang jauh dari unsur politisnya, sehingga pendidik bisa menjalankan tugas dengan baik. Kita melihat hari ini minat masyarakat terhadap madrasah di Aceh membludak, tidak bisa menampung banyak pelamar. Hal ini saya katakan sesuai dengan fakta bukan karena di depan Kakanwil Kemenag Aceh,” ujar Mohd Alfatah.

Namun ia juga menyampaikan masih ada sejumlah madrasah swasta di Aceh yang membutuhkan afirmasi Kemenag agar lebih baik lagi.

Mohd Alfatah mengajak semua pihak untuk bersama sama menjaga dan melaksanakan kurikulum Aceh yang dilounching Plt. Gubernur pada malam resepsi Hari Pendidikan Daerah Aceh ke 55, pada 29 September 2018.
Dalam kurikulum tersebut, pendidikan agama di sekolah dalam Provinsi Aceh disetarakan dengan madrasah. Mulai tahun 2019, tidak ada lagi pendidikan agama 2 jam dalam seminggu. Semua jenjang pendidikan sekolah di Aceh akan mengikuti dan menyesuaikan diri dengan madrasah (Quran Hadis, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam dan Bahasa Arab).

Pelaksanan dan pembinaan ini tentunya akan menjadi tanggung jawab Kemenag sesuai PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

“Disinilah Kemenag dan Dinas Pendidikan harus terus meningkatkan sinergitas. Sehingga keseimbangan antara pendidikan umum dan agama akan dapat dicapai baik di sekolah maupun madrasah,” tambah Alfatah.

“Hari ini kita harus akui Kementerian Agama memiliki peran penting membantu dinas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh untuk membangun pendidikan yang Islami,” lanjut Alfatah.

Ngopi yang dihiasi dengan dialog santai bersama para peserta itu melahirkan sejumlah komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Aceh
Setelah sukses melaksanakan kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang merupakan salah satu dari 11 program Direktif Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu di Banda Aceh, kini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh juga akan melaksanakan kegiatan Berkah (Belajar Rahasia Nikah) yang juga merupakan salah satu dari 11 program Direktif Menteri Agama.

Kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan di salah satu kedai kopi di Kota Takengon pada 27 November 2018 dengan menghadirkan 4 Narasumber.

Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh juga melaksanakan kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) tahun 2018, Sabtu, 15 Desember 2018 di Hotel Grand Nangroe dan akan diikuti 250 Peserta dari unsur, ASN Kanwil Kemenag Aceh, Kankemenag, KUA, Penghulu, Penyuluh, Ormas dan juga Insan Pers. Kegiatan tersebut untuk sosialisasi dan sharing informasi seputar haji dan Umrah.

Kemenag Aceh juga telah melaksanakan kegiatan “Halal Indonesia” sampai menyentuk ke siswa dengan program Halal Road To School.

Kemenag Aceh juga telah melaksanakan beberapa kegiatan SALAM (Silaturrahmi Lembaga Keagamaan) bahkan juga beberapa kali kegiatan bersama tokoh lintas agama.

Bahkan Kakanwil juga meminta ASN Kemenag untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jangan berjibaku dengan rutinitas, datang absen lalu tunggu waktu, absen lagi, terus pulang. Tapi lakukanlah inovasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” lanjut Kakanwil.

Kakanwil melakukan sebuah inovasi dalam membangun madrasah di pedalaman, yaitu dengan meluncurkan sebuah film dokumenter “Cahaya di atas Bukit”. Film yang berdurasi 40 menit itu mengisahkan tentang sosok Pak Thamrin. Semasa hidupnya putera Gayo itu menjabat kepala KUA di Takengon. Namun di sela-sela waktunya dia terus menyempatkan diri membangun pendidikan pada sebuah dusun di kecamatan Pegasing Aceh Tengah.

Usahanya tidak sia-sia. Tahun 2013, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kala Wih Ilang resmi berdiri dan beroperasi. Bangunannya berlantai tanah dan berdinding papan. Atapnya, seng bekas sumbangan dari masyarakat sekitar.

Film ini juga mengisahkan keponakannya Mahyudin bercerita tentang kegigihan pak Thamren yang bersikeras membangun sebuah madrasah. Cita-cita itupun tercapai.

Walau jauh dari pusat keramaian dan fasilitas pendidikan sangat terbatas, namun semangat anak-anak disana tidak berkurang untuk menuntut ilmu.

Selain itu, di film ini diantara murid-murid MIS Kala Wih Ilang, terdapat anak-anak dari keluarga non-Muslim yang ikut menimba ilmu disana. Namun, guru-guru disana tidak pernah membatasi anak-anak non muslim untuk belajar. Menurut para pengajar, ilmu adalah cahaya untuk semua orang. Soal keimanan adalah masalah pribadi setiap orang.

Dalam film ini juga mengisahkan tentang pendidikan di Gampong Jambo Rambong Kec Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, di mana terdapat Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) al-Kautsar yang dindingnya terbuat dari tepas bambu.

Pendiri MIS al-Kausar jadi inspirasi banyak orang, Pak Jufri dan istrinya tidak bersekolah, cuma menjalani pendidikan dasar selama 6 bulan saja, kemudian kenyataan pahit membuat mereka untuk berjuang menjalani hidup.

Namun, keterbatasan mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun pendidikan di daerah pedalaman itu dengan membangun madrasah bagi anak-anak sekitar untuk melanjutkan pendidikan dan memberi cahaya.

Walhasil,film tersebut hadir di tengah masyarakat, semua kalangan dapat membantu baik materi maupun non materi kepada madrasah tersebut, juga bapak Menteri Agama RI membantu langsung kedua madrasah tersebut, juga LSM dan liannya sehingga kini dua madrasah itu telah memiliki gedung representatif.
Menutup tahun 2018, Kemenag Aceh dibawah kepemimpinan Daud Pakeh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Aceh resmi dibuka. PTSP tingkat provinsi yang ke-33 ini diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan.

M Nur Kholis mengatakan, PTSP merupakan salah satu program Direktif Menteri Agama tahun 2018 yang harus dimiliki oleh setiap Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia.

“Bapak Menteri kita mewajibkan PTSP seluruh Kanwil Kemenag se Indonesia, dan ditargetkan semua selesai tahun 2018. Alhamdulillah hampir semua miliki PTSP, tinggal satu provinsi lagi yang akan diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Sekjen.

Adanya PTSP diharapkan bisa meminimalisasikan interaksi antara pengguna pelayanan dengan petugas dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Tujuan PTSP sendiri untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyederhanakan proses layanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, akuntabel dan terjangkau,” ujar M Nur Kholis.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh M Daud Pakeh mengatakan, saat ini Kemenag Aceh terus melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, kehadiran Kementerian Agama kian dirasakan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah setempat.

“Sebagai ikhtiar untuk hal tersebut, Kemenag Aceh menghadirkan PTSP, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujar M Daud Pakeh.

Saat ini, PTSP Kanwil Kemenag Aceh masih menggunakan aplikasi intranet berbasis web. Tahun depan, aplikasi ini akan dikembangkan menjadi online. Perubahan tersebut lebih memudahkan akses publik lagi terhadap pelayanan Kanwil Kemenag Aceh.

Adapun layanan sementara yang terdapat dalam PTSP Kanwil Kemenag Aceh sebanyak 51 layanan.

“Insya Allah tahun depan akan meningkatkan jenis layanan publik melalui PTSP,” ujarnya.

“Saat ini, sudah ada delapan Kankemenag Kabupaten/Kota di Aceh yang juga telah membuka PTSP. Semoga pada 2019 semua Kankemenag juga memiliki PTSP,” tutup Daud Pakeh

Akhirnya, Kemenag Aceh walau berbagai badai dan rintangan, di penghujung 2018,kemenag Aceh mampu melaksanakan 11 program direktif menteri Agama.

[RN]

Comments

comments