Oleh : Fauzan Azima*
Sikap arogansi Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, Darwinsyah dalam memimpin sidang pembahasan APBK Bener Meriah 2019 dalam beberapa hari ini dinilai sangat provokatif dan membodoh-bodohi anggota lainnya.
Entah obat apa yang dia minum sehingga tidak ada lagi perasaan malu pada dirinya yang secara terang-terangan meminta dana aspirasi di luar kemampuan APBK Bener meriah.
Kita fahami bagi incumbent yang akan bertarung pada pilihan legislatif 2019 perlu cost politik, tetapi Darwinsyah telah mengotori kehormatannya dengan menabur kebencian kepada eksekutif Bener Meriah hanya karena yang memimpin bukan orang separtainya.
Mengikuti nafsu liar Darwinsyah sama saja dengan membunuh tenaga honorer, menghapus tunjangan prestasi kerja ASN dan menghambat pembangunan Bener. Lebih dari itu, akan terjadi defisit anggaran dan pengelolaan keuangan yang tidak sehat di Bener Meriah.
Dalam kondisi seperti ini, kita mendorong “sidang rakyat” pengesahan anggaran APBK Bener Meriah seperti yang dilakukan oleh Bupati Abdya Akmal Ibrahim pada tahun 2012 dengan memperbupkan APBK-nya.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBK telah diatur dalam Permendagri nomor 38 tahun 2018 yang sebenarnya lebih independen bagi eksekutif mengelola anggaran, dan DPRK bisa melaksanakan fungsi pengawasan lebih maksimal dari pada main proyek rabat beton, pembukaan jalan dan bantuan langsung habis yang keuntungannya fantastis.
Bagi eksekutif tidak ada ruginya asal on the track, paling gaji tertahan tiga bulan, sedangkan anggota dewan pada bulan ke sembilan baru menerima gaji dan otomatis tunjangan lainnya akan hilang.
Kalau demikian yang terjadi bisa dipastikan anggota dewan akan menjilat ludahnya sendiri dan akan datang mengemis kepada eksekutif.
(Mendale, 29 November 2018)
