KUTACANE-LintasGAYO.co : Sejak dikucurkan oleh Pemerintah, penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terdapat banyak temuan penyimpangan medio 2016 dan 2017. Bahkan, tahun ini juga ditemukan puluhan Desa yang bermasalah di Bumi Sepakat Segenep.
Demikian disampaikan Asisten I Setdakab Agara, Ali Surahman saat membuka workshop pengelolaan Dana Desa, Aset dan dampak hukumnya, Sabtu 6 Oktober 2018 di Aula MAN 1 Kutacane.
“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, sebanyak 79 Desa yang diduga penggunaan dana desanya tak sesuai aturan dan terindikasi terjadi penyelewengan,” tegasnya.
Jika semakin banyak Desa di Agara bermasalah dan terus ada temuan Inspektorat hingga laporan ke aparat penegak hukum oleh masyarakat, Ali menegaskan sebaiknya tidak usah lagi dibuat acara workshop atau bimbingan teknis terhadap para kepala desa di Aceh Tenggara.
“Sebab dana desa itu bukan harta warisan milik kepala desa tetapi milik masyarakat,” tandas Ali Surhaman.
Sementara itu ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Nawi SE mengatakan, pembinaan dan bimbingan teknis masih sangat perlu diberikan kepada para kepala desa di Agara.
“Sebab SDM atau skill para aparatur desa dalam pengelolaan atau penggunaan dana desa di Agara masih belum seperti yang diharapkan, sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan maksimal,” kata Nawi.
Untuk mencegah dan sebelum timbulnya polemik di desa maka terlebih dahulu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap para kepala desa.
Terpisah, Kepala Inspektorat Agara, Abdul Kariman, S.Pd mengatakan hingga saat ini ada 50 desa yang telah dilakukan pembinaan maksimal.
“Dari 385 desa, 79 bermasalah. 50 desa dilakukan pembinaan maksimal dan 10 Kepala Des sudah ada tindaklanjutnya oleh aparat penegak hukum,” katanya tanpa merinci desa mana yang bermasalah.
[Jubel/DM]
