Kutacane-LintasGayo.co:Anggota DPR/MPR RI dari dapil Aceh I, H. Muslim Ayub, SH, MM meminta kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh sebaiknya fokus dalam menyelesaikan persoalan besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan, dari pada aturan-aturan kontroversi seperti edaran yang dikeluarkan Bupati Bireuen tentang standarisasi warung atau Coffe yang sesuai syariat Islam.
Dari 14 poin edaran bupati tersebut, ada dua poin yang kontroversi yakni, melarang konsumen perempuan untuk dilayani di atas pukul 21:00 WIB kecuali bersama muhrimnya dan mengharamkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim makan dan minum satu meja.
“Tujuan aturan dalam edaran itu baik, namun harusnya diperkuat dengan riset realitas di lapangan, serta mendengarkan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait masalah itu,” kata Muslim Ayub selepas sosialisasi Pancasila dan UUD 1945 di Kutacane, Aceh Tenggara, Sabtu, 8 September 2018.
Menurut Muslim Ayub Syariat Islam di Aceh bagaikan pedang bermata dua. Bisa jadi baik, bisa juga tidak baik. Tidak baik karena terkesan diskriminatif pada perempuan dan tidak ada penyesuaian dengan perkembangan zaman.
“Jangan sampai edaran ini menggiring syariat Islam untuk sensasi, kontroversi, dan tidak dipatuhi karena sesungguhnya syariat Islam itu Rahmatan Lil Alamin,” jelas Muslim.
Muslin juga menyampaikan sebelumnya aturan-aturan yang heboh mengatasnamakan Syariat Islam tapi kemudian tidak berhasil adalah aturan perempuan harus mengenakan rok yang dikeluarkan Pemkab Aceh Barat pada 2010. Untuk mendukung itu, Bupati mengeluarkan kebijakan membagi-bagikan rok tak bertahan lama, da ditinggalkan. Begitu juga dengan kebijakan Walikota Lhokseumawe yang melarang perempuan duduk mengangkang saat menumpang sepeda motor tahun 2013, juga tidak dipatuhi oleh masyarakat setempat.
“Untuk itu alangkah baiknya kalau pemerintah daerah diseluruh Aceh fokus pada menyelesaikan persoalan besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan,” ujar Muslim.[]
