Opini Tafakkur Terbaru

Menghukum Diri

Oleh : Drs.Jamhuri Ungel, MA*

Mendengar kata hukum kebanyakan orang beranggapan bahwa makna kata tersebut sama dengan hukuman, sehingga mereka merasa takut, khawatir dan terbeban. Di dalam kajian keislaman kedua istilah tersebut mempunyai makna yang jauh berbeda walaupun satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan.

Kata hukum yang lebih sering disebut dengan hukum syara’ bermakna nilai dari suatu perbuatan yang digali dari dalil nash (Al-Qur’an dan hadis), dalil nash yang mengandung nilai hukum itu berbentuk perintah atau larangan serta keizinan memilih (antara mengerjakan dan tidak mengerjakan). Kemudian di dalam dalil nash tersebut bisa ditemukan keadaan dari suatu perbuatan, yang disebut dengan hukum wadh’i (kondisi suatu perbuatan).

Kata hukuman lebih identik dengan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, dalam istilah fiqh disebut dengan ta’zir, qishash dan diat. Artinya kata hukuman sebagaimana dipahami, tidak ditemukan dalam kajian fiqh.

Untuk itu harus dipahami kembali makna hukum sebagaimana yang telah sering dikaji oleh para ahli, yaitu :Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf berupa perintah (mengerjakan atau tidak mengerjakan), pilihan dan pengkondisian. Definisi ini memberi pemahaman bahwa hukum yang ada di dalam dalil nash tidak disebutkan oleh Allah secara langsung, berarti hukum itu merupakan hasil ijtihad para mujtahid dari nash.

Seperti hukum taklifi dan pembagiannya serta hukum wadh’i dan pembagiannya, ini merupakan hasil ijtihad para ulama. Sebagai bukti hukum merupakan hasil ijtihad adalah, keberagaman pembagian hukum taklifi dan wadh’i tersebut.

Hukum taklifi ada yang membaginya kepada lima, ada juga yang membaginya kepada tujuh, demikian juga dengan hukum wadh’i ada yang membaginya kepada tiga, ada yang lima, ada yang tujuh dan ada yang delapan. Ringkasnya hukum yang diijtihadkan ulama adalah :Fardhu, wajib, sunat, ibahah, makruh, karahah tahrin dan haram, kemudian sebab, syarat, mani’, azimah, rukhshah, shah, bathil dan fasid. Kesemuanya tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis tetapi ditemukan melalui ijtihad.

Selanjutnya yang perlu dipahami adalah perbuatan “af’al” yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan “mahkumbih” atau “mahkimfih”. Perbuatan adalah seluruh aktivitas yang tampak dilakukan oleh orang yang telah dibebani hukum (mukallaf dan berakal) ditambah satu lagi dengan perbuatan hati.

Ada perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul dan telah ditentukan cara pelaksanaannya, ini disebut dengan perbutan atau ibadah mahdah. Ada juga perbuatan yang tidak ditentukan waktu dan cara pelaksanaan yang disebut dengan perbuatan ibadah ghairumahdah. Ulama mengatakan kalau ibadah ghairumahdah waktu dan tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada mukallaf.

Beranjak dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka perbuatan ibadah yang mahdah ditetapkan berdasarkan perintah secara langsung dan tegas  dan ada juga yang tidak langsung namun dipahami tegas datangnya dari Allah. Kemudian ada juga perintah melakukan perbuatan diperintah secara langsung namun tidak tegas dan perintah yang tidak langsung dengan nada yang tidak tegas. Dari perintah yang tegas dan tidak tegas inilah lahir peringkat hukum wajib, sunat dan ibahah, serta demikian juga dengan tegas dan tidak tegasnya larangan yang menimbulkan hukum makruh dan haram.

Upaya pemahaman dan penetapan hukum terhadap perbuatan ghairu mahdah memerlukan pekerjaan yang lebih serius (sungguh-sungguh), karena hukumnya harus diambil dengan pemahaman dari dalil nash dan hukum tersebut dilekatkan kepada pebuatan sedangkan perbuatannya sendiri tidak ditentukan bentuknya.

Jadi sebenarnya ada dua pemikiran besar dalam hal memberi hukum kepada perbuatan ibadah ghairu mahdah. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat kategori suatu perbuatan dan ketika perbuatan itu sudah wujud maka pahami hukum dari dalil nash untuk selanjutnya lekatkan pada perbuatan.

Perbuatan ghairu mahdah jumlahnya tidak terbatas dan tidak ditentukan tata cara dan bentuknya, untuk itu perbuatan ghairu mahdah sangat tergantung kepada individu pelaku perbuatan (mahkum ‘alaih). Kalau pelakunya petani yang hidup di masa agraris maka perbuatan yang dilakukan pastilah yang berkaitan dengan kondisi profesi pada masa itu, tentu berbeda dengan petani yang hidup di masa industri. Demikian juga dengan mereka yang berprofesi pedagang di zaman agraris serta pedagang yang beraktivitas di zaman insdutri dan zaman modern.

Perlu pengetahuan yang mendalam dari para mujtahid atau ilmuan untuk menetapkan hukum yang ada dalam dalil nash kepada perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tempat dan zaman dari perbuatan tersebut, dan perlu pengetahuan bagi setiap orang bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus dilekatkan kepadanya hukum agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang tidak sia-sia.

Ketika dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan melekat hukum dan mengetahui hukum apa yang ada dalam perbuatan tersebut maka berarti kita telah menghukum diri kita. Dan hukum perbuatan itulah nantinya akan ditunjukkan kesisi Pembuat hukum, yakni Allah swt.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *