Keber Ari Gayo Lingkungan Pemerintahan Terbaru

Tertib Berwawasan Lingkungan, Bener Meriah Akan Jadi Daerah Bebas Limbah


REDELONG-LintasGAYO.co: Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Riadi dalam rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kebijakan Pengadilan Pencemaran di Bener Meriah arahkan untuk berwawasan Lingkungan bersih.

“Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Juga dokumen yang mengikat yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan,” kata Ahmad Riadi saat ditemui LintasGAYO.co, pada Kamis 5 April 2018.

Ia juga menjelaskan, dengan adanya berwawasan lingkungan bersih itu, Kabupaten Bener Meriah bisa menjadi daerah dengan lingkungan yang baik, terlebih tidak tercemarnya dampak limbah. Untuk itu ia menyarankan bagi pengusaha untuk membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)

“Bagi setiap usaha tentu ada dampak limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, maka perlu untuk membuat surat SPPL, untuk kenyamanan bersama,” jelas Ahmad Riadi di seluruh instansi dan elemen SKPK terkait.

Dari itu ia berharap, dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan itu, dapat memberikan pencerahan kepada para pelaku usaha tentang landasan dan pedoman hukum terkait pengelolaan lingkungan dan izin lingkungan serta untuk pemerintah daerah sendiri.

“Semoga dengan penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada para pelaku usaha dalam pengurusan rekomendasi lingkungan baik itu AMDAL UKL, UPL maupun SPPL,” tandasnya

Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Juga dokumen yang mengikat yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Lebih dalam lagi ia menjelaskan, terkait hal ini, sebelumnya Pemerintah telah membuka dinas lingkungan sejak lama, yakni sejak telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup (PPLH).

“Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, ini mewajibkan para pengusaha, baik itu perseorangan ataupun penyusunan lembaga, untuk menyusun dokumen lingkungan hidup,” tutupnya.

[Junaidi]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *