SUBULUSSALAM-LintasGayo.co: Anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Aceh 1 H. Muslim Ayub berharap kepada seluruh keucik, mukim, dan seluruh perangkat desa di Kota Subulussalam untuk bersikap netral pada pilkada yang digelar Juni 2018 mendatang, karena bila ada keberpihakan hanya akan berdampak negatif pada stabilitas desa.
“Kami harapkan semua perangkat Desa bias bersikap netral demi stabilitas desanya,” kata Muslim Ayub saat melakukan dengar dengan masyarakat Kota Subulussalam, 13 Maret 2018.
Menurut Muslim Ayub, tugas perangkat Desa tidaklah mudah, sehingga apabila terlibat dalam politik praktis hanya merugikan saja.
“Tugas Kades lebih dari 24 jam dalam sehari. Begitu beratnya seorang kades dan perangkatnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Muslim Ayub.
Kata Muslim, larangan dan sanksi bila kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.
Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Keuchik atau mukim yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah,” Demikian ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. []
