BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Berkembangnya wancana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH atas arahan wakil presiden Yusul kalla untuk menginvestasikan sektor perhotelah dan jasa penyedia makanan jamaah haji terutama pada tanah wakaf Habib Bugak Baitul Asyi di Saudi Arabia mendapat perhatian semua pihak terutama di Aceh
Menurut anggota DPD RI asal Ace, Rafli Kande jika pemerintah pusat punya itikat baik untuk ikut terlibat dalam mengembang Baitul Asyi, kenapa tidak lewat Pemerintah Aceh saja dengan segala kekhususan Aceh. Baik secara otonom di Negara kesatuan repoblik Indonesia atau kekhususan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan Mahkamah Agung Arab Saudi.
Menurut Rafli yang pernah berkunjung ke baitul Asyi pada musim haji lalu menjelaskan bahwa, penghasilan yang lebih 18 Miliar pada tahun 2017 dan itu hanya bisa di peruntukan kepada jamaah haji dan pelajar Aceh yang menutut ilmu di sana.
“Karena, dalam surat wakaf Habib Bugak saudagar Aceh yang dermawan, tertulis begitu. Jadi tidak boleh berubah,” tegas Rafli.
Rafli juga menegaskan, jika pusat ingin berinvestasi di Saudi Arabia, tidak mesti mengganggu Baitul Asyi. Ia pun menilai, manajemen Baitul Asyi sudah sangat bagus. “Manfaatnya juga sudah dirasakan oleh jamaah haji dan pelajar Aceh. Jadi jangan diganggu lagi,” tegas Rafli.
Ia pun menilai, jika Pemerintah Indonesia hanya melirik pada Baitul Asyi, terkesan melirik yang mentah saja dan sulit di percaya oleh masyarakat Aceh dengan tawaran apapun. “Orang Aceh itu punya masa lalu dengan pemetintah pusat. Apapun alasannya, tentu orang Aceh tidak akan terima tanah wakaf mereka dikelola pusat. Hal ini hany akan menimbulkan konflik, sekali lagi saya tegaskan jangan diganggu lagi,” tandas senator asal Aceh ini
[SP/DM]
