Keber Ari Ranto Terbaru

Bawaslu Aceh Himbau KIP Tidak Rekrut PPK dan PPS dari Perangkat Desa

BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh menghimbau kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota di Aceh untuk tidak merekrut penyelenggaran pemilu tingkat Kecamatan (PPK) dan tingkat Desa (PPS) tidak dari  kalangan kepala desa maupun perangkat desa.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Aceh Asqalani, Selasa 20 Februari 2018 menjawab media ini dari Banda Aceh.

Kata Asqalani, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilarang dari kalangan perangkat desa, ini merujuk pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa  ada larangan bagi kepala desa untuk tidak terlibat dalam kegiatan kepemiluan.

Dalam undang-undang desa pada pasal 51 huruf i, j  dan l disebutkan perangkat desa tidak boleh merangkap jabatan lainnya dan terlibat aktif dalam kampaye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah, kepala desa tidak boleh meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas serta dipertanggung jawabkan.

“Aturan lainnya juga diperkuat dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syarat  penyelenggara pemilu termasuk  PPK dan PPS diwajibkan bekerja penuh waktu,” jelas Asqalani.

Jika kepala desa dipilih sebagai penyelenggara pemilu, jelas Asqalani lagi, dikhawatirkan perangkat desa tidak dapat bekerja maksimal, apalagi ini pemilu serentak. Efek lainnya jika kepala desa dan perangkat desa dipilih sebagai penyelenggara Pemilu ini akan berefek pada optimalisasi kinerja penyelenggara Pemilu.

Diakui Asqalani dari dua Undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa  dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dari kedua Undang -Undang tersebut   tidak  diatur secara eklusif  secara kebahasaan tetapi secara iklusif mengandung makna tenaga penyelenggara pemilu dibutuhkan tenaga yang maksimal tidak boleh dari kepala desa maupun perangkat desa.

Dalam waktu dekat Bawaslu Aceh akan melakukan koodinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota selanjutnya akan mengeluarkan surat himbauan kepada KIP Aceh untuk diteruskan kepada KIP Kabupaten Kota di Aceh untuk melarang PPK dan PPS dari kalangan kepala desa maupun perangkat. [Fajri Bugak/ZR]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *