Hukum Keber Ari Gayo Pemerintahan Terbaru

Kemenkum dan HAM Aceh Sampaikan Program Kerja di Aceh Tengah, Salah Satunya Indikasi Geografis

Kakanwil Kemenhum dan HAM Aceh A. Yuspharuddin. (Wein Mutuah)

TAKENGON-LintasGAYO.co : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum dan HAM) Aceh menyampaikan program kerja kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Selasa 6 Februari 2018.

Dalam penyampaiannya, Kepala Kanwil Kemenhum dan HAM Aceh, A. Yuspharuddin, SH, Bc, IP, SH, MH mengatakan kegiatan rakor bersama Pemkab Aceh Tengah juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten dan landasan hukum kerjasama dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM serta koordinasi tugas bersama Pemkab Aceh Tengah.

“Tugas-tugas yang kita koordinasikan diantaranya, penyusunan naskah akademik di bidang hukum, pembentukan produk hukum daerah, pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan infornasi hukum, pembinaan desa sadar hukum, bantuan hukum bagi warga miskin, kekayaan intelektual komunal, diseminasi HAM, pelaksanaan aksi HAM dan penyampaian data HAM bagi Kab/Kota peduli HAM, data indikator kriteria Kab/Kota peduli HAM dan Indikasi Geografis,” kata Yuspharuddin.

Baca : Shabela Sampaikan Salam Buat Menteri Hukum dan HAM

Dilanjutkan, tujuan dari penyampaian rakor ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam membuat naskah akademik dan produk hukum daerah sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 mengenai Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Disamping itu juga, Indikasi Geografis (IG) merupakan potensi nasional yang dijadikan menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Untuk itu, kami berharap kepada Pemkab Aceh Tengah agar aktif melindungi kekayaan alamnya melalui pendaftaran IG,” sebutnya.

“Kita tahu bersama, Gayo terkenal dengan Kopi nya, produk ini harus dilindungi dengan IG, meski sekarang IG tersebut sudah keluar. Namun, dalam menjaganya perlu peran aktif dari Pemkab, begitu juga kekayaan alam lainnya yang dimiliki daerah ini,” timpal Yuspharuddin.

Dari beberapa point MoU yang telah ditandantangani hari ini, Kakanwil Kemenhum HAM Aceh ini melanjutkan, hal itu perlu mendapat perhatian dan kesiapan secara seksama bagi semua kalangan. “Saya sangat berharap, agar dalam rapat ini dapat dirumuskan rekomendasi yang berupa usulan konkrit dalam mengatasi hambatan-hambatan atau permasalahan hukum di lapangan,” tandas Yuspharuddin.

[Darmawan Masri]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *