KUTACANE-LintasGAYO.co : Ratusan Satpol PP dan WH di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) mendatangi gedung DPRK Agara pada Senin 5 Februari 2018 untuk mempertanyakan nasib mereka.
Melalui surat edaran bupati beberapa waktu lalu mengintruksikan ratusan Satpol PP diberhentikan. Dengan wajah lesu, ratusan Satpol PP ini meminta perhatian Pemkab Agara dan DPRK
“Kami sudah belasan tahun menjadi tenaga honorer menjadi polisi penegak perda namun sumbangsih kami selama ini tidak dianggap,” ujar koordinator aksi, Fansuri
Sementara Dody dalam orasinya menyampaikan DPRK Agara sebagai wakil rakyat tidak boleh diam. “Jangan hanya berkoar ketika ada kepentingan politik,” ujar Dodi.
Dody juga merasa sangat kecewa dengan keputusan Pemkab Agara yang telah memperhatikan mereka tanpa dasar hukum. “Katanya pemberhentian karena defisit anggaran tapi kenapa ada penerimaan honorer, yang saat ini sudah ribuan yang mendftar di kabag organisasi,” jelasnya
Pada aksi ini satpol PP meminta bupati Agara membuat ketentuan khusus yang mengikuti seleksi adalah para eks Satpol PP dan WH yang pernah tercatat sebagai tenaga kontrak, tidak mengadakan rekrutmen secara umum tapi melakukan evaluasi terhadap eks Satpol PP, juga meminta perpanjangan kontrak untuk satol PP yang sudah tercatat sebagai K2.
“Kami juga meminta agar gaji pada Desember dan Januari tetap direalisasikan,” pinta Dodi
Setelah menyampaikan orasi, akhirnya 20 perwakilan pendemo diterima oleh Anggota DPRK komisi A.
Salah seorang Anggota DPRK dari komisi A, Arnold Napitupulu kepada LintasGAYO.co mengatakan akan menindak lanjuti hingga keakar masalahnya.
“Harap saudara-saudata bersabar, besok kita akan panggil pihak terkait termasuk bupati Agara untuk kita gelar rapat dengar pendapat di gedung DPRK ini,” ujarnya. [Jubel/ZR]
