PADANG-LintasGAYO.co : Sutradara film dokumenter sejarah perjuangan Radio Rimba Raya (RRR), Ikmal Gopi menjadi salah satu pemateri dalam seminar nasional peringatan hari bela negara 2017 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu 20 Desember 2017.
Seminar dengan tema PDRI Membela Keberlanjutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera tersebut diikuti oleh lebih kurang 1500 peserta, turut dihadiri Wakikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah, jajaran SKPD se-Kota Padang dan para guru.
Menurut Kadis Pendidikan Kota Padang sekaligus ketua panitia, Barlius mengatakan, seminar nasional ini diisi oleh beberapa narasumber diantaranya, Prof. Dr. Mestika Zed dari Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE, Prof. Dr. Gusti Asnan (dosen sejarah Unand), Akmal (pengarang buku Presiden Prawiranegara) dan Ikmal Gopi (Sutradara film RRR).
“Seminar ini usulan dari Bapak Walikota, beliau sangat paham betul arti sejarah sebagai memupuk rasa cinta terhadap NKRI dan mengenal sejarah lahirnya hari Bela Negara ini,” sebut Barlius.
Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah Bangsa Indonesia banyak sejarah-sejarah yang belum tercatat dengan baik. Sebagai generasi penerus, kaula muda harus terus berjuang. “Seperti kata presiden pertama kita, jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kamu berikan pada negara,” tegas Mahyeldi.
Ia pun mengajak semua kalangan untuk bersama mencari persamaan, bukan perbedaan, karena jika mengkaji perbedaan maka akan berakhir dengan perselisihan.
Sementara beberapa narasumber memaparkan materinya, yang dimulai dari penulis buku presiden Prawiranegara. Dalam kesempatan itu, Akmal berujar, nama Presiden Prawiranegara memang tidak pernah tersebut dalam runutan mantan presiden di Indonesia.
“Setiap kali novel Presiden Prawiranegara ini saya letakkan di meja kerja umumnya teman-teman kantor yang melihatnya akan diam sejenak lalu bertanya. “Gak salah nih, emang kita pernah memiliki Presiden bernama Syafrudin Prawiranegara?, bukankah presiden kita hanya Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dst. Tidak heran kalau setiap yang membaca judul novel ini umumnya akan memiliki pertanyaan yang serupa. Sejarah Indonesia memang mencatat kalau Syafrudin Prawiranegara pernah menjadi Presiden/Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 207 hari ( 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949). Namun karena dosa Syafrudin dimana ia terlibat dalam PRRI dan juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50 yang dimusuhi oleh rezim Soeharto maka nama dan jasa Syafruddin di seolah dikerdilkan sehingga terlupakan dalam ingatan masyarakat Indonesia,” tegasnya,
Di buku ini peristiwa berdirinya PDRI terdeskirpsian dengan detail. Dimulai dari kedatangan Bung Hatta pada November 1948 ke rumah Syafrudin Prawiranegara di Jogya yang menugaskan Syafruddin untuk berangkat ke Bukittinggi sesuai dengan kapasitasnya selaku Menteri Kemakmuran. Saat itu hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.
“Ketika Syafruddin berada di Bukittingi, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal dengan Agresi Militer II. Khawatir Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap, pemerintah segera membuat rencana untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara,” ujarnya,
“Dengan dramatisasi yang baik, buku ini mendeskripsikan dengan menarik bagaimana tegangnya situasi di Yogya saat Belanda melakukan agresi militernya dan bagaimana situasi kota Bukittinggi sebelum dan setelah dibumi hanguskan oleh tentara republik. Selain itu terungkap pula bagaimana suka duka perjalanan para petinggi PDRI ketika mengungsi menembus ke hutan belantara untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota kecil di tengah rimba Sumatera,” tambahnya.
“Mudah-mudah dengan adanya novel sejarah ini agar guru-guru di dunia pendidikan dapat memperkenalkan tokoh-tokoh sejarah yang selama ini mungkin tidak pernah kita kenal,” tandas Akmal.
Pemateri lainnya, Prof. Gusti Asnam (Dosen Sejarah unand), mengatakan, sejak Pengakuan dan penerimaan PDRI oleh pemerintahan SBY, kegairahan merayakan dan apresiasi terhadapnya terkesan biasa-biasa saja. Tidak hanya dipusat dan begitu juga di tingkat daerah.
“Berbagai rencana untuk membesarkan PDRI, namun saat ini kita sangat bersyukur karena Sdr Akmal sudah ikut membantu membeaarkan sejarah PDRI dengan membuat buku Presiden Prawiranegara,” katanya.
Ikmal Gopi yang diberi kesempatan sebagai pemateri ketiga menjelaskan detail tentang film Radio Rimba Raya yang dibuatnya sejak tahun 2008 itu.
“Radio Rimba Raya telah difilmkan dengan dibuatnya film dokumenter yang dibuat oleh Kanca Mara Production. Film ini berdurasi 90 menit, mengambil gambar dengan setting masa lalu di Kota Jakarta, Yogyakarta, Padang, Banda Aceh (Koetaradja), Kota Bireuen, dan Takengon,” katanya.
Dilanjutkan, persiapan pembuatan film dokumenter Radio Rimba Raya memakan waktu dua tahun lebih yang didahului dengan riset dan mulai pengambilan gambar sejak tanggal 1 Agustus 2008. Film sejarah itu dibuat dengan format layar lebar dengan sistem suara stereo digital.
“Di film ini menjelaskan pengaruh dan sangat bergunanya Radio Riba Raya Pada saat itu yang menyampaikan pesan-pesan dan juga melawan adu domba dari pihak Belanda saat PDRI dan agresi militer,” ujarnya.
Pematri terakhir, Prof. Mestika Zed (Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE), mengatakan, saat itu PDRI hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.
“Saat itu terjadi agresi militer II tanggal 19 desember 1948 dimana ibukota RI (Yogya) diserang, maka itulah yang di sebagai hari Bela negara. Sejarah PDRI ini sangat penting untuk diingat agar kita tau bagaimana sejarah kemerdekaan ini,” demikian Prof Mestika Zed.
[Darmawan Masri]
