Free songs
Home / Opini / Pro Kontra Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Urgensi Hak Anak

Pro Kontra Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Urgensi Hak Anak


Herman SH

Oleh : Herman SH

Peristiwa beredarnya video yang viral di kalangan warganet tekait dengan seorang siswi yang berserangam sekolah tingkat atas saat terkena razia oleh kepolisian lalu lintas di kabupaten Aceh Tengah beberapa hari yang lalu telah menimbulkan berbagai pendapat di tengah masyatakat.

Ada yang melihat dari perspektif sebab akibat, tapi tidak sedikit juga yang menyalahkan si anak dan retan terjadi bullying terhadap dirinya yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang si anak jika terus dibiarkan.

Dari gambaran video yang viral tersebut, didapat beberapa catatan dari penjelasan si anak, salah satu point dia menyebut telah ada sosialisasi bahwa anak sekolah tidak masalah jika tidak ada SIM yang penting ada surat-surat kendaraan, pakai helm dan knalpot tidak bising.

Sebagaimana cepatnya arus informasi dan teknologi saat ini, seharusnya para pihak harus sangat berhati-hati sekali ketika menyebarkan video dan berargumentasi di media sosial lebih ini melibatkan anak sebagai aset bangsa juga generasi penerus yang harus dilindugi serta dijamin hak-hak konstitusionalnya selaku anak.

Dalam persfektif perlindugan anak, paradigma hukum kita telah mengalami pergeseran dari prinsip Retributive Justice yang menekankan keadilan pada pembalasan, anak di posisi sebagai objek, serta penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang, menjadi paradigma yang lebih maju dan humanis yakni Restorative Justice yang menekankan pada keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan, berorientas pada korban, melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Ada pertentangan dalam regulasi antara UU Perlinduganan Anak serta UU Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan yang dijadikan acuan dalam penaganan pelanggaran lalu lintas.

Dalam persfektif hukum secara umum dapatlah dimaknai, anak adalah seseorang yang belum cakap secara hukum, yang berarti dianggap belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta memikul seperangkat hak dan kewajibannya orang dewasa atau anak adalah bukan orang dewasa.

Secara spesifik dalam regulasi khusus anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi pengertian anak sebagai mana Pasal 1 angka (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ťahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terkait Regulasi berkendara atau berlalu-lintas sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.

Ayat (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai pada huruf a sebagai berikut:
usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Nah jika kita lihat secara kepastian hukum, ini terjadi saling kontradiksi, antara anak serta penindakan hukum dalam hal berkendara, menjadi pertanyaaan bagaimana mungkin dia nya mendapatkan SIM jika dari sisi syarat formil belum mencukupi umur minimal 17 Tahun, dan dalam aturan khusus anak masih masuk kategori anak yang melekat hak-haknya yang harus dilindungi serta dijamin pemenuhannya oleh negara dan setiap orang tentunya berkewajiban melindungi hak-hak anak.

Terlepas dari itu, semua persoalan yang mendasar sebenarnya lebih kepada viralnya video tersebut, menjadi pertanyaan apa motif dari penyebaran dan memviralkan video tersebut, ini harus diungkap secara tuntas serta direspon secara bersama-sama oleh segenap instansi terkait (stakeholders) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Berbicara hak-hak serta perlindugan anak telah diatur secara tegas dalam beberapa regulasi aturan perundang-undangan, yakni UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menyebut perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Angka 12 menyebutkan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Angka 15 menyebutkan perlindugan khusus adalah suatu bentuk perlindugan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Angka 16 menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 45B ayat (1) menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindugi anak.

Ayat (2) dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakt dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Dari pembahasan di atas, apakah mentok terkait jika anak melakukan pelangaran, jawabannya tentu tidak, karena hukum tersebut pada perkembangannya khusus dalam aspek anak perhadapan dengan hukum (ABH), telah terdapat regulasi yang memberi ruangan bagaimana penanganan anak berhadapan dengan hukum tersebut seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada prinsipnya menekankan 3 (tiga) unsur penting yakni restoratif justice, diversi, serta kepentingan terbaik bagi anak dengan sebisa mungkin menghidarkan anak dari jerat hukum formil, dan lebih mengedepankan prinsip musyawarah.

Begitu pula dalam aspek hukum ini sendiri, tujuan umum hukum bukanlah hanya kepastian hukum. Akan tetapi, juga harus mengakomodir kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu peran pemerintah khsusunya pemerintah daerah, dinas sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, harus berperan aktif melakukan aktivitas yang dianggap sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, karena sejatinya anak berhadapan dengan hukum (ABH) bukan hanya dilihat dia sebagai pelaku, akan tetapi termasuk saksi, dan korban yang mana penaganannya haruslah menitik beratkan pada korban.

Jika anak mengalami kekerasaan psikis, merasa tidak nyaman, atau traumatik yang berimbas pada aktivitas sehari-hari atau si anak dan keluarga nya merasa dirugikan baik sisi materi maupun materil akibat peristiwa tersebut haruslah dilindungi serta dijamin hak-hak hukum dan hak asasinya sebagai manusia, hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum, pendampingan sosial dari pekerja sosial, advokasi sosial, terapi psikologi oleh Psikolog yang bisa dilakukan melalui P2TPA sebagai bagian perlindugan anak di kabupaten, yang mana harus melakukan langkah-langkah pemulihan kembali kondisi anak tersebut sebagai korban, hingga dia kembali seperti keadaan semula.

Ini menjadi pembelajaran besar khususnya dalam penanganan anak, dimana semua hal terkait hukum yang melibatkan anak penangananya tidaklah dapat disamakan dengan orang dewasa sehingga aparat penegak hukum juga harus bersertifikasi dan minimal harus memiliki perspektif anak agar tidak bias dalam melakukan tupoksi masin-masing, karena sejatinya penegakan hukum tidak bisa dengan melangar hukum itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak ,Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat dan instasi terkait lainya.

*Herman, S.H adalah advokat asal Gayo, sekarang sebagai pengacara publik pada LBH Banda Aceh yang konsen pada isu Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top