BIREUEN-LintasGAYO.co : Fraksi Partai Nasional Aceh (PNA) DPRK Bireuen menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen agar dapat memoratorium serta melakukan penertiban terhadap perkebunan sawit di kawasan Krueng Simpo Kecamatan Juli.
Hal tersebut disampaikan Muzakkir M Nur alias Toke Takengon, Jumat,(6/10/2017) malam di Gedung DPRK Bireuen dalam pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Qanun tentang perubahan anggaran pendapat dan belanja kabupaten Bireuen tahun anggaran 2017.
“Terhadap semakin mengeringnya air sungai yang ada di Krueng Simpoe Kecamatan Juli dan sekitarnya, serta semakin langkanya air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari yang diakibatkan maraknya perluasan perkebunan sawit. Maka kami minta kepada Pemkab Bireuen sesegera melakukan moratorium terhadap perkebunan sawit,” ungkap Toke Takengon.
Selain itu Fraksi PNA juga meminta kepada Pemkab Bireuen agar dalam pembahasan dana Hibah, Otsus dibuat kesepakatan serta pembahasan bersama dengan tim TAPD dan Banggar DPRK untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan dana tersebut.
Fraksi PNA juga mendukung langkah yang diambil oleh Pemkab dalam mengenjot PAD dengan membentuk tim terpadu. [Fajri Bugak]
