Banda Aceh-LintasGayo.co: Suara Rakyat Aceh (SURA) menyanyangkan kedatangan singkat Presiden Jokowi ke Aceh dan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang enggan memberi ruang kepada perwakilan lintas organisasi untuk mendiskusikan kelambanan realisasi MoU Helsinki.
“Sikap ini menunjukan bahwa pemerintah pusat mengganggap persoalan MoU Helsinki dan UUPA, bukanlah persoalan serius. Padahal, berdasarkan sejarah Aceh, sikap setengah hati pemerintah Indonesia terkait perjanjian Lamteh, merupakan persoalan serius dan memunculkan konflik baru,” kata Juru bicara SURA Murdani Abdullah, Kamis 6 Juli 2017 di Banda Aceh.
Kata Murdani, SURA sangat kecewa karena awalnya berharap banyak kepada Jokowi yang berasal dari sipil, apalagi pernah tinggal lama di Aceh.
“Walau pernah tinggal dan menetap lama di Aceh, ternyata tidak membuat Jokowi bisa menyelami perasaan dan harapan masyarakat,” ujar Murdani.
Semestinya, katanya lagi, Mendagri yang mewakili presiden, membuka ruang diskusi soal turunan UUPA yang masih mandek di tingkat pusat.
“Kita sangat mengharapkan ketegasan dan komitmen dari pemerintah pusat. Soal bendera misalnya, kalau memang tidak boleh bulan bintang, ya ditolak. Jangan terus cooling down seperti sekarang,” ujar Murdani.
Dijelaskan Murdani, masalah tapal batas Aceh juga begitu, pertanahan, komisi penyelesaian klaim, pembagian Migas dan aturan kewenangan lainnya. Pemerintahan pusat jangan terus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada masyarakat Aceh.
“Kedepan SURA berharap Gubernur Irwandi ‘beu meuagam’ dalam hal menuntut kewenangan Aceh kepada Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan masyarakat.Gubernur perlu bersikap tegas pada Pusat.” ujarnya.
