Free songs
Home / Keber Ari Gayo / Hukum / Ketua DPD PPNI Aceh Tenggara Bantah Lakukan Pungli

Ketua DPD PPNI Aceh Tenggara Bantah Lakukan Pungli


KUTACANE-LintasGAYO.co : Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) membantah tudingan adanya pengutipan dana secara ilegal atau pungutan liar (Pungli) kepada anggota PPNI setempat seperti diberitakan media ini bahwa PPNI Agara Diduga Lakukan Pungli ke Perawat.
Pengutipan dana yang dilakukan DPD PPNI Agara sudah sesuai dengan AD/ART PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI 2015, juga surat edaran DPW PPNI Aceh nomor 460/DPWPPNI/SE/K,S/VIII/2016,” kata Ketua DPD PPNI Aceh Tenggara, Saiful Anuar,S,Kep dalam siaran pers yang diterima LintasGAYO.co, Rabu 17 Mei 2017.

Dikatakan, rincian iuran uang pangkal tahunan dan International Council Nursing (ICN) untuk pembuatan SIMK online DPW PPNI Aceh, UU NO 38 tahun 2014 tentang tenaga keperawatan, Permenkes RI Nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, Permenkes RI nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan,

“Semua dana yang dikumpulkan tersebut telah sesuai dengan prosedur. Adapun kelebihan pengutipan dana sebesar Rp 25 ribu yang tidak tercantum dalam ketentuan AD/ART PPNI, itu merupakan hasil kesepakatan yang tercapai dalam rapat pengurus DPD PPNI Agara tertanggal 04 Februari 2016. selanjutnya dana ini diperuntukan untuk biaya administrasi dan pembuatan kartu tanda anggota PPNI,” tegas Saiful.

Berikutnya terkait tambahan dana sebesar Rp 100 ribu yang dikumpulkan oleh Forkom Perawat Honor Indonesia (PHI) Aceh Tenggara, dijelas Saiful, hal itu merupakan dana swadaya berdasarkan kesepakatan Forkom PHI Agara. dan ini digunakan untuk segala keperluan yang menyangkut kegiatan Forkom PHI Agara.

“Menanggapi adanya tudingan mengenai tidak berfungsinya PPNI itu merupakan tudingan yang tidak berdasar dan tidak faham birokrasi, karena selama ini DPD PPNI Agara telah berjalan sesuai fungsinya sebagaimana tertuang didalam UU keperawatan dan AD/ ART PPNI,” ungkapnya.

Atas tudingan banyaknya lulusan perawat yang belum bekerja, dijelaskan bahwa saat ini DPD PPNI sedang berjuang dengan membentuk Forkom Perawat Honor Indonesia Aceh Tenggara yang ke depan akan menjadi wadah perjuangan para perawat honor.

“PPNI sebagai organisasi profesi tetap berupaya untuk memperjuangkan nasip perawat khusus bagi perawat yang sudah terdaftar sebagai anggota PPNI,” ujarnya lagi.

Atas nama ketua DPD PPNI Agara, Saiful menyatakan sangat menyesalkan adanya tudingan tentang pengutipan biaya Surat Tanda Register (STR) yang jumlahnya jutaan rupiah.

“Ini sangat tidak benar. sementara DPD PPNI Agara, belum menerima atau mengurus STR yang sifatnya berbasis online,” jelasnya.

Yang ada, kata Saiful, bagi STR yang sudah mati wajib mendaftarkan dirinya untuk perpanjangan STR berbasis online/SKP (Satuan Kredit Profesi ) yang jumlahnya 25 akreditasi SKP yang harus didapat selama 5 tahun berdasarkan aturan sebagaimana disebut di poin satu.

“Sekali lagi kami tegaskan masih tahap pendaftaran, dan itu pun sekretariat DPD PPNI Aceh Tenggara melalui Sekjen Feri Sinulingga,S,Kep,Ners, sampai hari ini masih sejumlah sembilan orang,” ujar Saiful.

Dan untuk sekedar diketahui, perawat yang ada di Aceh Tenggara yang terdaftar sebagai anggota PPNI Agara sejumlah, 228 orang. “Artinya mereka ini sudah mempunyai NIRA, selebihnya, DPD PPNI Agara tidak mengganggap perawat diluar tersebut bagian dari PPNI Agara,” tandas Saiful Anuar,S,Kep. [Ril]

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Comments are closed.

Scroll To Top