Oleh : Muhammaddinsyah*
TANPA terasa beberapa minggu telah berlalu dari peristiwa mogoknya Staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute Bener Meriah. Alhamdulillah, RS ini sudah mulai kembali beraktifitas seperti biasanya. Langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah Bener Meriah dengan mencopot Dr. Elisa Lisikmiko MKM, selaku direktur dari jabatannya dan digantikan oleh Asisten II Abdul Muis, SE. MT dianggap sebagai obat untuk menyembuhkan RS Muyang Kute dari sakit yang dideritanya.
Kecaman dari berbagai pihak yang bermunculan di berbagai media cetak, elektronik dan media online kala itu kini mulai berangsur menghilang di telan waktu. Isu gagalnya pengelolaan RSU tersebut yang sempat gegerkan seantero Bener Meriah, kini hanya tinggalkan ribuan tanya, mirisnya tidak satupun dari tanya itu terjawab seperti seharusnya, seolah ada yang ditutup tutupi, ada banyak kejanggalan yang terlihat kasat mata dan terdengar di telinga masyarakat Bener Meriah.
Dari penelusuran penulis yang dihimpun dari berbagai media, ada beberapa hal yang membingungkan dalam perjalanan penyelesaian kasus tersebut, baik dari sisi Staf RSU Muyang Kute ataupun dari sisi pemerintah daerah. Berikut penulis paparkan beberapa hal yang penulis maksudkan;
Pada Jum’at (3/3), seperti yang penulis sampaikan diatas direktur RSU Muyang Kute saat itu Dr. Elisa Lisikmiko MKM dicopot dari jabatanya dengan alasan dianggap lalai dan tidak mampu juga tidak tanggap dalam mengelola RSU tersebut dan digantikan oleh Asisten II, Drs. Abdul Muis, MT. lalu, benar sudahkah kebijakan ini? dengan dicopotnya Dr. Elisa Lisikmiko MKM sebagai direktur, seolah semua kesalahan dihaturkan kepada Dr. Elisa Lisikmiko MKM.
Beban berat yang harusnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait, seolah dibebankan kepada Dr.Elisa Lisikmiko MKM seorang. Padahal, berdasarkan penelusuran penulis, diberhentikaya Dr. Elisa Lisikmiko MKM, sebagai direktur juga ditenggarai oleh tuntutan para staf yang selain menuntut dibayarkannya gaji juga menuntut agar Dr. Elisa Lisikmiko MKM diberhentikan sebagai direktur dengan alasan yang penulis sendiri tidak terlalu paham.
Seketika itu, sempat beberapa kali Dr. Elisa Lisikmiko MKM, mengklarifikasi keberatanya untuk di kambing hitamkan atas masalah ini muncul di media elektronik dan cetak. Berikut penulis kutip perkataan sang dokter dari beberapa media online yang ikut memberitakan
” Saya perlu menerangkan dan meluruskan berbagai tudingan terhadap saya, karena apabila tidak saya klarifikasi maka bisa menimbulkan opini bahwa seolah-olah pihak manajemen rumah sakit memang tidak peduli dan cenderung dibilang lambat dan lalai,” (serambi.com).
Kemudian Dr. Elisa Lisikmko MKM juga menklarifikasi bahwa tersendatnya gaji honorer bukanlah salahnya, malah pihaknya tidak mengetahui hal tersebut, berikut pernyataan sang dokter terkait hal ini,
“Tunjangan Khusus (TC), gaji honorer, gaji seluruh staf termasuk pekerja seperti cleaning service, gaji sopir dan lain-lain, itu kan pemerintah daerah yang memberikannya. Tapi seolah-olah saya yang disalahkan dan tidak memberi gaji. Padahal, itu semua ranahnya pemerintah daerah,” (serambi.com).
Setelah klarifikasi tersebut mengudara, tidak ada lagi pernyataan dari pemerintah daerah yang membenarkan atau menyalahkan pernyataan sang dokter, sehingga memunculkan tanda tanya besar yang mengerogoti masyarakat Bener Meriah, siapakah penjahat yang sebabkan tersendatnya gaji para staf ? Atau, apa masalah yang sebabkan gaji para staf tersendat ? Jawaban untuk pertanyaan ini kembali memudar dan tabu, seolah tenggelam oleh waktu karena semua pihak diam membisu.
Kemudian, pada Senin (6/3) Sekda Kabupaten Bener Meriah, Drs.Ismarissiska, M kala itu juga pernah mengatakan di media ini, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas mogoknya staf RSU muyang kute, berikut pernyataan beliau ” Drs.Ismarissiska, MM pada saat menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Senin (6/3) mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam, agar persoalan aksi mogok tersebut tidak kerap terjadi.
“Jika hal tersebut terjadi maka marwah pemerintah dimata publik akan rusak, sebab bila ada persoalan di lingkungan perkantoran aksi mogok akan terjadi lagi, ujung- ujungnya, pergantian pimpinan, hal itu tidak boleh terulang lagi,”. (Lintasgayo.co)
Mirisnya, sampai sekarang belum ada kepastian ataupun jawaban untuk tanya siapa momok yang harus mengemban tanggung jawab ini.
Terakhir, setelah isu ini meredup, pada jumat (17/3) LSM BARA mempertanyakan kesejahteraan pegawai honorer yang ada di RSU Muyang Kute yang hanya mendapat Rp. 200.000, hal ini mereka ungkapkan dalam sebuah situs berita, berikut pernyataan LSM tersebut ” pemerintah agar ada keterbukaan informasi, berupa anggaran maupun info perekrutannya yang ada di Rumah Sakit Muyang Kute, agar tamatan di bisa bersaing secara terbuka, baik dan adil, kita minta agar ini dilakukan evaluasi supaya tidak kelebihan tenaga medis non PNS dan anggaran yang tersedia bisa untuk mensejahterakan tenaga non PNS yang punya kinerja,”
Untuk itu Koordinator LSM BARA meminta Pemerintah maupun pihak RS segera melakukan evaluasi kinerja maupun system perekrutan tenaga medis non PNS, apakah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan RS atau tidak.
“Informasi yang kita dapatkan lebih dari 300 tenaga non PNS di RS Muyang Kute. Kuota ini apakah sesuai dengan budget yang disediakan, apabila tidak dan kebanyakan, maka harus sesegera mungkin dipangkas karena kita tidak ingin ada ketimpangan dan berpengaruh pada pelayanan masyarakat,” (Rri.co.id)
Pada intinya, ini menjadi pembelajaran bersama, kita semua harus tau RSU Muyang Kute belum sembuh total, masih banyak kejanggalan yang belum terusut tuntas dari peristiwa mogoknya Staf RSU tersebut pada jumat (3/3), diantanya; Siapa Penjahat dibalik mogoknya staf RSU Muyang Kute ? Atau Apa penyebab tersendatnya gaji staf ?
Bukan ingin kembali mempermasalahkan, akan tetapi didasari oleh rasa khawatir bahkan takut kejadian tersebut akan terulang kembali pada RSU Muyang Kute, ada baiknya penyelesaian terhadap masalah ini harus terus kita kawal sampai semua pertanyaan masyarakat terjawab tuntas dan penyebab masalah ini dapat terungkap sampai ke akar akarnya. Jangan sampai kebingungan masyarakat ini ditenggelamkan atau dibiarkan begitu saja, demi kepentingan masyarakat Bener Meriah perlu dicari dan diadili siapapun atau apapun yang menjadi penyebab masalah ini.
Ditambah lagi, jika masalah seperti ini tidak ada tindak lanjut yang konkrit untuk menyelesaikanya, jelas saja, suara masyarakat Bener Meriah tidak lagi di anggap penting bahkan Hak masyarakat untuk mendapat keterbukaan informasi dan transparansi juga telah dinodai. Apalagi ini terkait kesehatan masyarakat.
Semoga pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah, mampu memberikan jawaban konkrit penyebab dari semua ini, dan memperjelas siapa Penjahat yang layak disalahkan atas mogoknya Staf RSU Muyang Kute. hal ini perlu dilakukan guna meluruskan opini masyarakat Bener Meriah juga menjawab semua pertanyaan terkait hal ini. Amin.[]
*Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh
