Keber Ari Gayo Pemerintahan Terbaru

‎48 Pejabat Pemkab Aceh Tengah Dimutasi

TAKENGON-LintasGAYO.co : Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan rotasi jabatan dengan memutasi 48 pejabat eselon III dan IV dalam proses pelantikan dan pengukuhan di Oproom Setdakab, Jumat (10/2/2017).

Pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural tersebut dilakukan Plt Bupati Aceh Tengah, Drs H Alhudri MM turut disaksikan Sekda Karimansyah I SE MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mursyid MSi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs Amir Hamzah MM dan Asisten Administrasi Umum, Subandhy AP MSi.

Diantara pejabat yang dilantik itu terdapat empat pejabat eselon III, yaitu Izzu SE MM dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pertanahan sebelumnya Kabag Umum Setdakab Aceh Tengah digantikan Aulia Putra SSTP MSi sebelumnya Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Aceh Tengah.

Disusul Jumadil Enka SSos MM menempati jabatan baru sebagai Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Aceh Tengah dan Drs Mirwansyah MSi dipromosikan menjadi Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Sementara Munawardhi Ridha SH dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah.

Plt Bupati Alhudri dalam amanatnya menyatakan, pelantikan dan pengukuhan tersebut masih terkait dengan tuntutan Peraturan Perundang-undangan yakni UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

“Secara umum susunan perangkat daerah Aceh Tengah sudah diisi oleh pejabat struktural melalui pelantikan dan pengukuhan yang kita laksanakan pada 3 Januari 2017 lalu,” ujarnya.

Namun jelas Alhudri, karena menunggu ketentuan lebih lanjut, masih ada instansi yang belum diisi pejabat strukturalnya seperti dinas baru yakni Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Menurutnya perangkat daerah merupakan bagian kekhususan Aceh yang tercantum dalam UU PA yang sudah ditetapkan melalui Qanun Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.

“Pada prinsipnya penempatan pejabat struktural yang mengisi perangkat daerah ditujukan untuk mewujudkan efektifitas organisasi pemerintahan dan menjadi keharusan sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi,” tandas Alhudri. (Mika)

Comments

comments