Catatan Redaksi Sara Sagi Terbaru

[Kasus Bakso Babi] Aceh Darurat Halal

DI tengah hiruk pikuk Pilkada Aceh, sebuah berita menggelegar datang dari Aceh Tengah tentang ditemukannya pemalsuan daging bakso sapi yang ternyata daging babi oleh Balai Veteriner Medan.

Informasi ini diketahui karena bocornya hasil penelitian Balai Veteriner yang memeriksa kandungan makanan berbasis daging.

Bagi rakyat provinsi Aceh yang identitasnya melekat dengan Islam. Ini laksana sebuah tusukan tepat ke jantung. Sangat menyakitkan dan layak dikategorikan sebuah bencana daerah.

Bagaimana tidak, Aceh dengan keistimewaan di bidang agama yang di dalam pemerintahannya ada unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bisa kecolongan dengan beredarnya daging babi yang diharamkan.

Ini sekaligus memukul telak kampanye Wisata Halal yang begitu gencar dilakukan pemerintah Aceh belakangan ini. (Baca : Aceh Terbaik Soal Destinasi Wisata Halal)

Ironisnya, respon dari pemerintah terhadap peristiwa yang sangat memukul kepercayaan dan harga diri masyarakat provinsi Aceh sangat rendah alias mengecewakan. Di Aceh Tengah, masih sebatas statemen kecaman. Tokoh adat Gayo, Ibnu Hajar Laut Tawar turut kecewa, “Penanganan masih dari rapat ke rapat, masih dari disposisi ke disposisi,” kecam Ibnu.

Di Bener Meriah justru tidak terdengar apapun dari pemangku kewenangan, padahal menurut pengakuan sang empu usaha penggilan Bunga Mawar, H. Sarkawi, daging penggilingannnya beredar hingga Bener Meriah.

Sementara suara dari jajaran Pemerintah Aceh justru tidak terdengar sama sekali.

Berangkat dari kegeraman atas lambatnya respon pemerintah. Sabtu, 4 Februari 2017, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Aceh Tengah mengadakan diskusi publik untuk membahas masalah ini dengan mengundang semua pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini.

Sayangnya tak satupun pihak yang diundang datang, mereka hanya mendelegasikan kepada bawahan.

Dalam diskusi tersebut mengemuka pula informasi bahwa ternyata ada banyak daging dari luar Aceh yang beredar di provinsi ini. Daging-daging itu menurut seorang sumber media LintasGayo.co (LGco) yang tidak ingin disebutkan namanya, banyak yang tidak jelas asal-usulnya. Apakah itu daging hasil selundupan, daging hewan liar atau daging apapun. Masuk ke Aceh tanpa pengawasan.

Dan ternyata, pemeriksaan yang dilakukan Balai Veteriner terhadap produk makanan olahan daging ini tidak hanya mereka lakukan di Aceh Tengah saja. Mereka melakukannya di seluruh Aceh. Tapi ironisnya, tak satupun hasil pemeriksaan itu yang dipublikasikan.

Sumber LGco yang sama meyakini kalau hasil itu dipublikasikan. Akan didapat hasil yang sama seperti Aceh Tengah.

Jadi sebenarnya, saat ini, tanpa disadari oleh masyarakat Aceh sendiri. Provinsi ini sedang berada dalam situasi DARURAT HALAL.

Untuk itu, demi melindungi rakyat Aceh yang hidup dalam nilai-nilai Islam yang begitu kental. Sudah sepantasnya kalau seluruh stake holder yang ada di Aceh, masyarakat, MPU dan terutama pers, mendesak pemerintah Aceh untuk mempublikasikan secara terbuka hasil pemeriksaan makanan berbasis daging yang beredar di provinsi Aceh dan mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan, kalau perlu melarang semua daging dari luar Aceh untuk masuk ke provinsi ini. (Red)

Surat Tugas kunjungan lapangan Balai Veteriner Medan ke Aceh

 

Comments

comments