Free songs
Home / Opini / Memahami Tugas dan Kewenangan Pelaksana tugas atau Pejabat Sementara Kepala Daerah

Memahami Tugas dan Kewenangan Pelaksana tugas atau Pejabat Sementara Kepala Daerah


Oleh : Muhammaddinsyah*

MuhammaddinsyahTAHUN 2017 adalah tahun politik, tahun yang penuh dengan delik polemik, pasalnya di Febuari nanti setiap daerah akan kembali memilih kepala daerahnya untuk memegang tampuk kemudi lima tahun kedepan. Dalam prosesnya banyak diantara pejabat daerah tersebut yang mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai calon untuk ikut andil dalam pertarungan perebutan kursi nomor satu didaerah tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada kekosongan jabatan Kepala Daerah secara definitif. Untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah maka ditunjuklah Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Plt. Kepala Daerah) atau Pejabat Sementara Kepala Daerah (Pj. Kepala Daerah) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penunjukan Plt atau Pj Kepala Daerah sering kali menjadi isu yang panas yang menARIK untuk diperbincangkan, baik oleh para pejabat itu sendiri maupun oleh masyarakat awam, yang tentunya berangkat dari pemahaman dan kepentingan yang berbeda antara kaum elit yang memahami aturan dan undang undang dengan Masyarakat awam. Tak jarang pula, ada suara-suara yang sering kali muncul ke telinga khalayak ramai bahwa Plt atau Pj dapat melakukan perombakan terhadap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinggalkan oleh Kepala Daerah Defenitif dengan ragam motif politik. Pertanyaannya adalah, benarkah Plt atau Pj Kepala Daerah mempunyai TUGAS dan KEWENANGAN yang sama dengan Kepada Daerah Defenitif sehingga dapat dengan seenaknya melakukan perombakan terhadap Pimpinan SKPD yang ditinggalkan oleh Kepala Daerah sebelumnya ? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tertarik mencari tahu dan memahami aturan yang mengatur terkait Tugas dan Wewenang Plt atau Pj.

Untuk menjawab dengan singkat dan jelas pertanyaan diatas, kita diharuskan untuk memahami terlebih dahulu tugas dan wewenang Kepala Daerah Definif. Tugas dan wewenang Kepala Daerah Definitif di atur dalam  Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 25, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah berbunyi sebagai berikut :

  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  2. Mengajukan rancangan Perda; .
  3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

 

Selanjutnya pada pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah berbunyi adalah sebagai berikut :

  1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
  4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Pada Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. dan Ayat (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Begitulah tugas dan kewenangan seorang Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang defenitif.

Kemudian, bagaimanakah tugas dan kewenangan seorang Pelaksana tugas (Plt) dan Pejabat sementara (Pj) Kepala daerah? Tentu saja, tugas dan kewajiban seorang (Plt) maupun (Pj) sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang telah dibahas sebelumnya, adapun yang membedakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Definitif dengan Pelaksana tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pj) terletak pada kewenagan. Oleh karena itu untuk memahami hal ini, kita dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 pada 132A, yang berbunyi :

Ayat (1) : Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang :

  1. Melakukan mutasi pegawai;
  2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
  4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.”

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Jadi berdasarkan Peraturan tersebut jelaslah bahwa kewenangan seorang Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah atau Pejabat sementara (Pj) kepala daerah sangat terbatas terutama pelarangan untuk empat (4) hal tersebut diatas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 A ayat (1). Seorang Pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pj) Kepala Daerah dapat melaksanakan/melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai pada Ayat (2) pasal yang sama.

Namun, dalam prosesnya Meski sudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering kali dikait-kaitkan dengan isu kepentingan politik juga kepentingan Pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pj). Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 pada 132A yang memberikan kewenangan kepada Pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pj) untuk melaksanakan wewenang yang telah dilarang pada Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 pada 132A setelah  Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis, sama sekali tidak dapat membendung adanya isu kepentingan lain dalam proses mutasi atau perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ditambah lagi, jika dalam proses perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didapati kejanggalan atau sarat persoalan, isu kepentingan politik atau kepentingan pribadi Pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat sementara (Pj) dalam melakukan Mutasi pejabat atau perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat dihindari.

Oleh sebab itu demi optimalnya kinerja Pemerintah daerah, meskipun segala aturan dalam proses Mutasi atau perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh Pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat sementara (Pj) telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas, Mutasi atau perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan olehPelaksana tugas (Plt) atau Pejabat sementara (Pj)haruslah sesuai dengan kebutuhan Daerah itu sendiri, juga harus didasari oleh asas profesionalitas untuk menghindari kecurigaan masyarakat dan isu adanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam proses Mutasi atau perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).[]

*Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar (HPBM) Banda Aceh

 

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Comments are closed.

Scroll To Top