Opini Terbaru

Uji Ilmiah Visi-Misi Calon Kepala Daerah

Saradi Wantona, S. Sos

SETELAH ditetapkannya kandidat calon kepala daerah dan nomor urut mulai dari calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota genderang perangpun “kampanye” segera dimulai. Para bakal calon pun memaparkan visi-misi sebagai rentetan syarat dari tahapan pilkada menuju hari pemilihan pada 2017 mendatang. Singkatnya visi dan misi ini adalah sekumpulan rencana-program kerja yang diusung para calon kandidat apabila terpilih menjadi kepala daerah lima tahun kedepan.

Bila kita cermati dengan seksama visi-misi yang diusung semua kandidat bisa ditinjau dari semua aspek, seperti agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian visi dan misi itu diurai dalam bentuk yang spesifik “pembangunan dan pemberdayaan”, seperti, pengentasan kemiskinan, pengembangan pertanian, memajukan pendidikan, dan seterusnya.

Lalu muncullah pertanyaan terhadap visi dan misi yang direncanakan para kandidat kepala daerah tersebut. Apakah visi -misi itu sudah melalui tahapan – tahapan ilmiah ? pendekatan apa yang digunakan dalam menggagas visi – misi tersebut ? lalu apakah itu bisa diuji ? apakah relevan visi – misi itu dalam menjawab persoalan – persoalan di dalam masyarakat ? dan tentunya yang tahu itu semua adalah calon kandidat itu sendiri.

Tulisan ini bukanlah sebagai “ceramah” yang harus di-iya–kan, dan bukan mengajari untuk “berteori” melainkan hanya mencoba membuka “mata dan kepala” kita dalam menyikapi fenomena pilkada yang hanya digelar lima tahun sekali. Karena jika bicara politik akan selalu menjadi “trending topic” yang mudah kita temui seperti debat “kusir” dari warung kopi ke warung kopi yang lain.

Dalam berdemokrasi, aspek politik merupakan pilar penting dalam menentukan kemaslahatan manusia. Proses politik itulah nantinya akan menghasilkan berbagai konsekwensi seperti ketimpangan, kemiskinan, korupsi dan masalah sosial lainnya, jika dalam tahapan perencanaanya keliru yang tidak berdasarkan fakta di lapangan otomatis visi-misi itu akan gagal dalam menjawab tantangan dan masalah di dalam masyarakat.

Merumuskan suatu perencanaan tidak cukup hanya melalui “pengalaman” ia harus lebih daripada itu dengan melalui tahapan, observasi, curah pendapat, penelitian sehingga nantinya bisa dikerucutkan dalam konsep – konsep perencanaan yang rinci-padu dan diharapkan mampu menjawab masalah kekinian di dalam masyarakat.

Dari tahapan itulah, kita bisa menyimpulkan antara “kemampuan” dan “penerimaan” jika visi -misi dikampanyekan mampu dijalankan dalam pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat. Karena seingat Saya, jika setiap pemilu bergulir, visi—misi yang dirancang, pasti tidak jauh-jauh, dari hal – hal seperti pengentasan kemiskinan, memajukan pendidikan, memberdayakan petani dan seterusnya. Tapi setelah itu pewaris yang lain ikutan lagi, masih mengkampanyekan hal yang sama dan sebatas “goyang lidah” seperti tidak ada muatan ilmiahnya sama sekali. Pengalaman dimasa lalu kita pernah disuguhkan janji kampanye politik calon kandidat gubernur 2012 dan itu hampir tidak terealisasi sebagaimana yang dijanjikan. Itu sebabnya visi-misi bagi calon kandidat kepala daerah diharapkan telah melewati kajian – kajian ilmiah yang dibatasi antara “mimpi” dan “realita” dengan demikian visi-misi itu ideal untuk ditransformasikan dalam bentuk kebijakan praktis apabila sang kandidatnya terpilih menjadi kepala daerah.

Harus menjawab permasalahan

Tidak ada batasan mengenai visi-misi yang ideal melainkan visi-misi itu harus mampu menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Sebenarnya masalah yang kita hadapi ini adalah “penyakit lama” yang belum selesai dengan baik. Kemiskinan, ketertinggalan, ketimpangan sudah mengakar begitu dalam di masyarakat. Tapi seiring bergantinya kepala daerah, masalah tersebut belum bergerak maju seperti apa yang harapkan. Inilah yang perlu dijawab dan diperbaiki melalui visi-misi para calon kandidat kepala daerah yang akan bertarung merebutkan kursi di pemerintahan nanti.

Visi-misi setidaknya harus  mengakumulasikan formula baru dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, lesunya perekonomian, timpangnya pendidikan dan seterusnya. Visi-misi jangan hanya mengumbar janji manis dan memberi harapan palsu, yang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Karena pembangunan ekonomi memerlukan legitimasi politik (kebijakan) sedangkan proses politik perlu adanya legitimasi kebudayaan (masyarakat). Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana mensinergikan dua komponen tersebut secara bersamaan untuk membebaskan “kemiskinan dan ketimpangan” yang semakin tidak menentu.

Begini gambarannya, masuknya arus globalisasi (pembangunan infrastruktur, telekomunikasi,transportasi masal, pasar bebas)  memang tidak bisa dihindari yang otomatis mengubah tatanan sosial menjadi sangat kompleks sehingga terjadinya dikotomi antara kebiasaan lama (kebudayaan) dan modernitas (kemajuan) yang berdampak pada cara berfikir, dan benturan kebudayaan. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan implikasi dari kemajuan tersebut. Hal ini terjadi dikarena ketergantungan wilayah miskin terhadap negara kaya (Eropa dan Amerika). Ketergantungan itu meliputi, bidang ekonomi politik, dan budaya. Menurut Fredmann (1992) untuk melepaskan ketergantungan negara miskin terhadap negara kaya harus melepaskan diri dari expansi ekonomi kapital secara mandiri. Fredmann menegaskan untuk melampaui itu semua, pembangunan ekonomi mandiri dimulai dari individu, keluarga dan dilanjutkan pada infrastruktur perekonomian. Permulaan ini harus menjadi tugas negara melalui kebijakan politik. Karena konsep pembangunan itu lahir melalui kebijakan politik.

Membangun masyarakat harus dimulai pada penguatan kapasitas masyarakatnya, baik soff skill maupun kemampuan manajerial lainnya. Meskipun ini sedang dilakukan pemerintah misalnya lewat pembangunan desa daerah tertinggal yang masih berkutat dalam perbaikan infrastruktur ketimbang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik dan pembangunan sosial harus diawali dari sub terkecil dari struktur masyarakat, menurut hemat penulis pembangunan di desa harus berbasis struktural dalam mengedepankan aspek  ekologi, pendidikan, ekonomi, politik dan kebudayaan. Oleh karena jika ingin membebaskan diri dari ketergantungan/kemiskinan pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan resiliensi (ketahanan) masyarakat dalam merespon jalannya pembangunan.

Dengan begitu secara ekplisit bisa disimpulkan, dalam menciptakan masyarakat baru harus tetap menjaga kearifan lokal demi menjaga orisinilatas masyarakat dan lingkungannya. Artinya dalam membangun desa bukan menjadi kota, melainkan membangun desa menjadi “desa”. Karena pada prinsipnya masyarakat bisa menentukan masa depan dan nasibnya sendiri dan keluar dari penindasan politik egosentrisme dengan menghancurkan tatanan status quo, yakni transformasi dari sistem private proverty (kepemilikan penuh), akses kekuatan bagi kelas terekploitasi serta revolusi sosial yang akan menghilangkan ketergantungan sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat baru. Dengan demikian masyarakat kita dimasa depan, tumbuh dan mandiri melalui potensi yang mereka miliki, baik bertani, akses terhadap sumber daya alam akan terjadi keseimbangan antara merawat ekososialnya dan pengaruh – pengaruh jahat baik dari luar maupun dari dalam. Begitu ![]

*Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi -Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi dan Manusia Institut Pertanian Bogor.

Comments

comments