Fathan Muhammad Taufiq*
Menyikapi program percepatan swasembada pangan melalui Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT), Balai Diklat Pertanian Aceh atau yang dikenal dengan sebutan BDP Saree, pada tahun 2016 ini mulai menerapkan pola dan metode baru dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan diklat baik baik bagi penyuluh pertanian maupun bagi petani/kelompok tani. Kalau selama ini kegiatan diklat dilakukan dengan pola sentralisasi yaitu pemusatan kegiatan pada balai diklat, mulai tahun 2016 ini dirubah menjadi pola desentralisasi, dimana hampir semua kegiatan diklat di sebar lokasi kegiatannya di setiap kabupaten sampai ke tingkat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) di tingkat kelompok tani. Perubahan pola diklat tersebut selain bisa menghemat waktu, juga lebih efisien dalam pelaksanaan maupun penggunaan dana. Melalui pola desentarlisasi tersebut beberapa kegiatan diklat dapat dilakukan serentak di berbagai lokasi secara bersamaan dalam satu waktu, tentu saja ini dapat menghemat waktu. Begitu juga dengan mendekatkan peserta dengan lokasi diklat, tentu penyelenggaran diklat bisa lebih efektif dan penggunaan biaya bisa lebih efisien. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BDP Saree, drh. Ahdar, MP saat beristirahat di Takengon dalam perjalanan menuju kabupaten Aceh Tenggara, hari Sabtu (27/02/2016) yang lalu.
Disamping perubahan pola diklat, lanjut Ahdar, pihaknya juga melakukan perubahan metode diklat sesuai dengan ketentuan baru dari Kementerian Pertanian yang disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Lingkup Kementerian Pertanian di Jambi pada awal Januari 2016 yang lalu. Kalau metode diklat yang dilaksanakan selama ini menggunakan kurikulum baku, maka dalam penyelenggaraan diklat pada tahun 2016 ini, mulai diperkenalkan metode baru yairu diklat tematik dan partisipatif.
Diklat tematik merupakan metode diklat dengan materi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan peserta. Ahdar mencontohkan, misalnya untuk wilayah kecamatan Lut Tawar dan Bintang yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditi bawang merah, maka diklat tematik yang diusung untuk penyelenggaraan diklat di wilayah ini akan fokus kepada teknis budidaya dan agribisnis bawang merah, begitu juga dengan wilayah lainnya, materi diklat akan disesuaikan dengan potensi komoditi dominan atau komoditi unggulan di wilayah tersebut. Dengan metode ini, lanjut Ahdar, output yang akan dicapai melalui diklat tersebut akan lebih optimal, karena memang sesuai dengan kebutuhan petani setempat.
Sementara metode partisipatif dalam pelaksanaan diklat, Ahdar menjelaskan bahwa mulai tahun 2016 ini, penyelenggaraan diklat tidak lagi “dimonopoli” oleh Widya Iswara dari balai diklat, tapi diserahkan pengelolaannya kepada para penyuluh di BP3K masing-masing, karena para penyuluh lah yang tau persis kebutuhan diklat di wilayah kerjanya. Melalui metode partisipatif ini, nantinya para penyuluh yang akan aktif menjadi nara sumber maupun tenaga pengajar dalam diklat, sementara pihak BDP Saree dan para Widya Iswara hanya akan memegang peran koordinasi saja. Untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh agar nantinya benar-benar siap untuk menjadi tenaga pengajar dan mengelola pelaksanaan diklat, pihaknya telah bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi untuk melatih beberapa orang penyuluh yang nantinya kan berperan sebagai fasilitator diklat di setiap kabupaten/kota.
Perubahan pola dan metode diklat tersebut, menurut Ahdar, merupakan tuntutan dari Kementerian Pertanian yang mengharuskan seluruh kegiatan diklat tematik dan partisipatif, sudah terlaksana pada bulan April 2016, sehingga ketika para petani mulai memasuki musim tanam tahun 2016 yang dimulai pada bulan April ini, semua penyuluh dan petani sudah mendapatkan pembekalan yang memadai untuk mengembangkan komoditi pertanian sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing.
Untuk bulan Maret 2016 ini saja, BDP Saree dibebani target untuk menyelenggarakan diklat tematik sebanyak 15 angkatan. Jika peleksanaan diklat dipusatkan di BDP, maka butuh waktu setidaknya 15 minggu atau hampir 4 bulan, sementara Kementerian Pertanian sudah mentargetkan, seluruh kegiatan diklat tersebut harus sudah dilaksanakan sebelum bulan April 2016. Itulah sebabnya, pihaknya kemudaian membagi kegiatan diklat tersebut ke 12 kabupaten/kota, agar target penyelenggaraan diklat tematik ini dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran. Seluruh kegiatan diklat tematik tersebut dibiayai APBN yang dalam penyelenggaraannya bekerjasama dengan Bapeltan Jambi yang merupakan unit pelaksana teknis pelatihan dibawah Kementerian Pertanian.
Padatnya jadwal kegiatan diklat tematik itulah yang kemudian membuat Ahdar harus melakukan “road show” ke beberapa kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara diklat tematik untuk melakukan sosialisasi sekaligus mebuka diklat mewakili Kepala Bapeltan Jambi, Dr. Ir. Teddy Rahmad Muliady, MM, yang pada saat bersamaan juga melakukan kegiatan yang sama di provinsi Jambi, Riau dan Sumatera Barat. Ahdar memulai road shownya dari Aceh Tenggara, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya. Dan setelah itu mulai beralih ke wialayah pantura mulai dari Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Timur.
Dari Lawe Alas, Aceh Tenggara, Ahdar melalui jaringan seluler menyampaikan kegembiraannya bahwa penyelenggaraan diklat tematik yang dipantaunya sudah berjalan dengan baik disana. Para fasilitator Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah dibekali diklat di Bapeltan Jambi, sudah dapat mengimplementasikan metode diklat tematik tersebut kepada para peserta diklat.
“Alhamdulillah, penyelenggaraan diklat tematik di Kabupaten Aceh Tenggara sudah bisa berjalan dengan baik, para fasilitator sudah mampu menyusun petunjuk teknis dengan mempedomani petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pertanian, mudah-mudahan di kabupaten lainnya juga sudah melakukan hal yang sama,” ungkap Ahdar melalui.
Diklat Reguler.
Selain diklat tematik yang merupakan “amanat” dari Kementerian Pertanian, ungkap Ahdar, BDP Saree juga masih akan menyelenggarakan diklat reguler yang bersumber dari dana APBA. Untuk diklat reguler ini, pihaknya akan memfokuskan pada penyelenggaraan diklat khusus dan spesifik seperti Diklat Peningkatan Kapasitas Penyuluh, Diklat Penyusunan Angka Kredit Penyuluh dan Diklat Pembuatan Karya Tulis bagi Penyuluh.
“Kami mendapatkan alokasi diklat reguler dari APBA sebanyak 20 angkatan yang akan kami mulai pelaksanaannya pada bulan April 2016, untuk diklat regular ini, kami akan fokuskan pada diklat yang bersifat khusus dan spesifik yang memang sangat dibutuhkan oleh para penyuluh kita,” ungkap Ahdar.
Meski mengalami penurunan volume diklat dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tidak berarti kesibukan Ahdar sebagai Kepala BDP Saree berkurang, karena selain diklat yang bersumber dari dana APBA, pihaknya juga akan menyelenggarakan diklat reguler yang merupakan kerjasama dengan balai diklat lainnya di luar Aceh seperti PPMKP Ciawi dan Bapeltan Jambi. Disamping itu Ahdar dan jajarannya juga tengah menyiapkan areal BDP Saree yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan tahun 2017 yang akan datang.
“Untuk diklat dari Kementan yang diperuntukkan bagi para penyuluh di Aceh, pihak PPMKP Ciawi dan Bapeltan Jambi sudah mempercayakan balai diklat kami untuk menyelenggarakan kegiatan diklat tersebut, kami juga sedang sibuk membenahi BDP yang akan jadi salah satu lokasi penyelenggaraan Penas tahun 2017, sebagai tuan rumah, kita harus menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena kita akan kedatangan tamu dari seluruh Indonesia,” pungkas Ahdar. []
