Opini Sara Sagi Terbaru

ALA Wujud Juli 2017, Bagaimana Sikap Gayo di Pilgub Aceh?


Oleh : Win Wan Nur*

SETELAH sempat dingin dalam beberapa waktu, belakangan ini isu tentang ALA yang kembali menghangat.

Beberapa waktu yang lalu Tagore Abu Bakar wakil kita di DPR RI yang selama ini dikenal luas getol memperjuangkan berdirinya provinsi ALA mengeluarkan statemen tegas bahwa Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) akan segera terbentuk, seiring Peraturan Pemerintah (PP) sedang dipersiapkan dan akan resmi keluar pada Juli 2017.

Kalau saja PP tersebut keluar sebelum hajat Pemilihan Gubernur berlangsung, semua menjadi mudah. Masyarakat Gayo dan masyarakat yang tinggal di wilayah calon ALA lainnya tak perlu pusing dengan hajatan politik ini. Tapi masalahnya PP pembentukan ALA yang disebut Tagore baru resmi keluar setelah hajatan Pemilihan Gubernur selesai.

Situasi seperti ini mau tidak mau membawa Gayo kepada dua pilihan. Ikut pemilihan gubernur atau memboikot pemilihan. Kedua pilihan ini memiliki konsekwensi masing-masing.

Memboikot akan menegaskan sikap Gayo yang sepenuhnyan hanya tercurah pada ALA. Tapi resikonya kalau nanti gubernur terpilih malah adalah gubernur yang a lot mempertahankan Aceh tetap satu tanpa ada celah diskusi. Situasi ini justru akan merepotkan. Apalagi kalau keluarnya peraturan pemerintah yang dimaksud Tagore masih terkendala. Sebab menurut peraturan pemerintah sebelumnya yaitu :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Pada Pasal 17 ayat 1 yang berisi Prosedur Penghapusan dan Penggabungan Daerah:

Pada butir (a) menyatakan bahwa usul penghapusan dan penggabungan Daerah Propinsi disampaikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; kemudian para butir (b) dinyatakan bahwa usul penghapusan dan penggabungan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Jadi kalau pada tahun 2017 nanti yang terpilih adalah gubernur yang bersikap lebih lunak terhadap ide pemekaran, tentu harapan rakyat Gayo lebih mudah tercapai. Apalagi kalau calon itu adalah putra Gayo sendiri.

Sementara kalau ikut memilih juga bukan tidak ada resiko, bagaimana kalau pilihan rakyat Gayo malah meleset. Calon yang didukung tidak memenangkan Pilkada. Posisi Gayo tetap saja akan sama sulitnya dengan tidak memilih.

Melihat komposisi jumlah penduduk Gayo dengan non-Gayo di provinsi Aceh. Dengan metode demokrasi satu orang satu suara. Wajar kalau banyak pihak di Gayo merasa pesimis kalau calon dari Gayo tidak akan bisa memenangkan pertarungan.

Kalau kita memakasakan diri bahwa putra Gayo harus didudukkan di Aceh-1, bisa jadi ini mustahil. Tapi melihat dinamisnya pertarungan antara Balon Gubernur menjelang 2017 ini yang sepertinya akan diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Kelihatannya Gayo masih punya peluang seandainya mau sedikit mengalah untuk diberi posisi sebagai nomer 2.

Berkaca pada dinamika yang terjadi di Gayo Lues dan Lokop pada pemilu legislatif 2014 silam. Kuncinya adalah di berpecahnya suara kubu lawan, sehingga posisinya tidak lagi Gayo berhadapan dengan Non Gayo, melainkan Gayo berhadapan dengan Non-Gayo yang saling bertempur sesama mereka sendiri.

Hasilnya, meskipun Gayo berstatus minoritas, tapi dengan strategi yang tepat. Gayo mampu meraih jumlah kursi yang cukup signifikan.

Karena itulah kalau pada tahun 2017 nanti Gayo memutuskan untuk ikut Pilgub dan Gayo bisa menyatukan semua suara ke satu calon. Bukan tidak mungkin sejarah akan tercipta.

Kalau Gayo memutuskan ikut, mulai saat ini Gayo sudah boleh mulai menyeleksi salah satu putra terbaiknya dari salah satu wilayah Gayo untuk dipasangkan dengan salah satu calon dari pesisir. Entah itu Irmawan, Ibnu Hasim, Abu Bakar Karim, Ruslan Abdul Gani, Tagore sendiri atau yang paling tidak punya beban karena sudah tidak boleh lagi ikut pemilihan Bupati tahun ini Nasaruddin.

Terlepas dari kekurangan masing-masing calon dan perseteruan mereka dengan sesama orang Gayo sendiri. Tetap saja siapapun dari tokoh-tokoh Gayo ini yang bisa duduk di pusat kekuasaan provinsi. Itu akan memberi jauh lebih banyak manfaat bagi Gayo daripada tokoh non Gayo manapun yang duduk di pos itu.

Hal ini sudah kita buktikan dengan duduknya Tagore di Senayan. Terlepas dari belum tercapainya beberapa harapan yang dibebankan Gayo ke pundaknya. Sejauh ini kita bisa timbang dan rasakan, keberadaan Tagore di Senayan tentu jauh membuat kita merasa lebih terwakili dibanding ketika kita misalhnya diwakili oleh Firmandes. Paling tidak Tagore masih pulang ke Gayo di masa reses, dan kita masih lebih gampang untuk kita hubungi.

Tapi bagaimanapun, pada akhirnya yang memutuskan adalah masyarakat Gayo sendiri. Mau ikut atau memboikot Pilgub 2017.

*Pengamat politik

Comments

comments