Opini Sara Sagi Terbaru

Mengenal lebih dekat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) 2016 menjelang 2020

(Part I)

Oleh : Syamsul Ishad* 

Syamsul Ishad
Syamsul Ishad

TANTANGAN Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau sering juga disebut Asean Economic Community (AEC) yang telah dirancang oleh 10 pemimpin ASEAN pada masa lalu akan segera tiba. Disadari atau tidak oleh para pemimpin-pemimpin terutama di daerah Aceh, kompetisi ini akan semakin tajam di kawasan Asia Tenggara walaupun MEA itu sendiri dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua anggota ASEAN.

Tahun 2016 sudah di depan mata, pemerintah dan segenap aparatur birokrasi akan menjadi katalisator untuk menentukan nasip setelah MEA diberlakukan pada awal 2016 ini. Apakah Indonesia akan keluar menjadi pemenang dibanding 9 anggota ASEAN lainnya menghadapi perkembangan China dan India atau hanya akan menjadi pasar besar bagi mereka? Pertanyaan ini belum ada satu jawaban yang jelas secara komperhensif tentang kesiapan pemerintah sendiri.

Menghadapi MEA sistem kerja birokrasi harus mengalami perubahan. Proporsi ekspor Indonesia berada jauh dibawah rata – rata negara ASEAN lainnya. Dalam kapabalitas pengembangan teknologi, Indonesia hanya mengandalkan ekspor bahan komoditi mentah saja. Untuk impor justru termurah di ASEAN. Tanpa intervensi yang tepat dari pemerintah, MEA hanya menguntungkan importir dan corporate besar ASEAN lainnya tanpa nilai tambah untuk komoditi ekspor dan hanya menguntungkan negara lain.

Setidaknya ada pendekatan untuk mereform regulasi kedepan untuk mengidentifikasi perkembangan kedepan. Memahami implikasi perubahan sosial ekonomi dan menentukan investasi, kebijkakan strategis maupun menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat serta meminimalisir ancaman dari luar.

Untuk memahami dinamika relasi antara birokrasi dan pasar misalnya: harus merubah paradigma lama, meminimalisasi peran birokrasi untuk merespon globalisasi.

Kemudahan teknologi dan integrasi perbankan membuat modal cepat berpindah serta kualitas respon sector publik terhadap perbaikan pelayanan, percepatan infrastruktur, harmoni regulasi menjadi hal yang sangat penting karena akan menentukan arah investment.  Walau kita tau pengurusan investasi mendapat nilai terendah di banding negara ASEAN yang lain.

Kita patut mempersoalkan bagaimana arah dan cara kerja reformasi dan birokrasi yang berjalan selama ini terkait dengan tantangan eksternal yang muncul dalam menghadapi MEA. Perlu adanya pembenahan paradigma aparatur birokrasi, harus mampu bersiap menghadapi dan merespon transformasi ekonomi ASEAN ini. Paradigma tersebut dapat diperkenalkan dengan cara pandang yang kompetitif and representative government.

Dalam hal ini pemerintah Aceh harus memiliki kapasitas untuk merepresentasi kepentingan publik yang representative, konsisten dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendorong partisipasi swasta atau publik. Sudah saatnya standar pelayanan birokrasi mengakomodasi kepentingan sector swasta ataupun publik.

Tenaga kerja terampil Indonesia akan bebas berkeliaran di ASEAN saat diberlakukannya MEA dimana pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengantisipasi banyaknya professional Indonesia yang pergi ke luar negri terutama Singapura, Brunei dan Malaysia demi mencari upah yang lebih. Hal tersebut akan mengakibatkan kekeringan tenaga professional yang terlatih di Indonesia. Para professional yang berprofesi tinggi akan tertarik mengembangkan karir di luar Indonesia disebabkan karena upah yang lebih tinggi dari Indonesia. Sebaliknya professional dan tenaga kerja asing akan membanjiri Indonesia.

Kami menyarankan saat ini pemerintah harus segera membuat program peningkatan nilai tambah tingkat profesionalitas, standar upah serta kondisi lingkungan kerja dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya menciptakan kebijakan yang pro bisnis, memangkas birokrasi yang menghambat dunia usaha serta meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah atau kita akan menjadi negara pensuplai TKI dan TKW terbesar di dunia.

Tentu hal ini dilakukan agar daya saing meningkat serta bisa menyaingi negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam hal ini pemerintah Aceh khususnya Aceh Tengah harus menyediakan sarana, pelatihan dan fasilitas serta lecturer (pengajar) yang professional untuk pengembangan SDM dan tenaga kerja serta para entrepreneurship yang qualified agar dapat mengantisipasi peperangan bisnis ditingkat anggota negara ASEAN ini. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing khususnya bahasa inggris juga sangat dibutuhkan agar kita tidak menjadi korban pasar untuk MEA. Justru sebaliknya pemerintah Aceh melihat ini sebagai peluang besar. Dalam bidang teknologi khususnya IT (pengoperasian komputer) serta sentra-sentra bisnis atau tempat pelatihan lainnya untuk mendidik tenaga terampil dibidang swasta atau bisnis juga harus dikembangkan agar SDA kita tidak tergerus seperti apa yang terjadi di Papua saat ini.

Walaupun peran dominan dalam menghadapi MEA ini bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kami menghimbau kepada para pelaku bisnis, entrepreneur, pedagang dan masyarakat swasta pada umumnya harus mengambil bagian untuk menyikapi fenomena MEA 2016 sampai dengan 2020 ini agar kita tidak hanya sekedar menjadi penonton di daerah kita Aceh yang sangat potensial SDA nya. Semoga bermanfaat.[]

*Analis Ekonomi, tinggal di Jakarta

Comments

comments