Jurnalis Warga Opini Terbaru

G2T Information Macet, Akibat Minimnya Apresiasi

Catatan : Fathan Muhammad Taufiq*

(Share untuk tulisan Ismid Ridha Isma di LintasGayo.co)

Cukup menarik menyimak tulisan rekan Ismid Ridha Isma bertajuk “ Website Pemerintah Sarana Komunikasi Efektif Untuk G2C” yang dimuat dalam LintasGayo.co kemarin (14/11/2015). Sebuah tulisan bagus menurut saya, sampai saya jadi tertarik untuk sedikit menanggapi tulisan tersebut, sekedar menambah sedikit informasi dengan share dari pengalaman yang selama ini saya rasakan terkait dengan tema tersebut.

Betul apa yang ditulis Ridha, bahwa salah satu wahana efektif bagi instansi pemerintah untuk membuka akses informasi kepada publik, adalah dengan membuat website pemerintah. Tapi kalau kita menyimak dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, meski pemerintah kabupaten sudah memiliki website sendiri, tapi informasi tentang 5W + 1H yang terjadi di setiap SKPK yang dapat diakses oleh publik masih sangat minim. Padahal satu instansi SKPK saja memeiliki ratusan informasi yang dapat “dibagikan” kepada publik, tapi kalau kita kilas balik berita atau informasi yang dimuat dalam website resmi pememerintah kabupaten tersebut, baru satu dua SKPK saja yang memuat informasi tentang kegiatan dalam instansinya melalui website ini.

Saya jadi “tergelitik” untuk berbagi pengalaman saya, karena dalam tulisan tersebut, Ridha juga menyebut salah satu tulisan saya bertajuk “Puluhan PNS Serbu Kantin Batas Kota”, sebuah berita pendek yang saya tulis terkait kegiatan pelatihan jurnalistik yang digelar oleh Bagian Humas Setdakab. Aceh Tengah beberapa waktu yang yang lalu. Tidak ada salahnya, kalau Ridha menyebut kegiatan itu sebagai “entry point” untuk lebih mengoptimalkan penyampaian informasi G2C dari isntansi atau unit organisasi pemerintah kepada publik. Tapi sejatinya itu bukanlah gelaran pertama untuk memberikan pembelajaran bagi aparatur sipil negara agar lebih aktif mempublikasikan kegiatan apapun yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh instansi mereka. Beberapa kali Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menggelar pelatihan serupa. Bahkan sebagai tindak lanjut dari pelatihan-pelatihan tersebut, di setiap SKPK juga sudah terbentuk Pejapat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diharapkan mampu menjadi publikator bagi instansi masing-masing.

Tapi apa realita yang terjadi?, meski sudah beberapa kali dilakukan pelatihan yang tentunya menyerap anggaran yang tidak sedikit, tapi tetap saja belum ada perubahan signifikan terhadap G2C pada SKPK yang ada. Begitu juga dengan pembentukan PPID di setiap instansi, menurut saya tidak lebih dari sekedar upaya simbolis, karena nyatanya sampai sekarang PPID juga belum berfungsi secara optimal. Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah secara gambling mengamantkan bahwa setiap instansi, lembaga dan unit organisasi pemerintah hraus membuka akses informasi kepada publik. Kalaupun kemudian ada satu dua aparatur yang kemudian eksis mempublikasikan informasi dari instansinya, itu tidak lebih hanya berangkat dari sebuah idealisme individu yang merasa terpanggil untuk mengimplementasikan amant dari undang undang tersebut, bukan dari dukungan instansi dimana dia bernaung.

Mengapa hal itu terjadi?

Dari pengalaman saya yang dalam beberapa tahun terakhir ini agak rutin mengirimkan artikel maupun berita ke beberapa media online maupun media cetak, semua permasalahan di atas berpunca pada satu persoalan, yaitu minimnya apresiasi, khususnya dari pimpinan instansi yang punya kewenangan puncak dalam penetuan kebijakan di instansinya . Bayangkan saja, sudah puluhan bahkan ratusan artikel maupun berita terkait dengan aktifitas di instansi saya yang saya publikasikan melalui media, tapi nyaris tidak ada respos maupunapresiasi dari pimpinan instansi. Di media online LintasGayo ini saja, sudah puluhan tulisan saya tentang berbagai kegiatan dan aktifitas para penyuluh yang sudah dimuat, belum lagi tulisan-tulisan saya yang kemudian terbit dalam edisi cetak di Tabloid Sinar Tani yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dan disebar luaskan ke seluruh Indonesia. Tapi jangankan mendapatkan apresiasi berupa insentif atau sejenisnya, bahkan sampai saat ini sekalipun saya belum pernah ditanya oleh pimpinan instansi saya tentang apa yang sudah saya tulis dan saya publikasikan, saya tidak tau apakah kejadian serupa juga terjadi di instansi lain. Itulah sebabnya kemudian saya berpraduga, bahwa ini adalah salah satu sebab mengapa para aparatur “malas” untuk menulis dan mempublikasikan apapun yang terjadi di instansi mereka, padahal kalau dilihat dari kemampuan menulis, saya yakin di setiap instansi pasati ada satu dua orang yang penya kemampuan untuk itu.

Miris, atau lebih tepatnya ironis, mungkin kata itu yang lebih tepat untuk menggambarkan realita yang terjadi, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini. Contoh lainnya, ketika beberapa waktu yang lalu salah satu tulisan saya entang kiprak penyuluh kretaif di media ini kemudian diangkat ke layar kaca oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional, padahal konon kalau mengundang broadcast kaliber nasional untuk membuat liputan khusus di daerah, dibutuhkan dana puluhan juta rupiah, tapi meski sudah saya fasilitasi tanpa harus mengeluarkan dana sepeserpun, saya juga nyaris tidak mendapatkan apresiasi apapun dari instansi saya (baca artikel saya di LG.co “Mengangkat Marwah Penyuluh dan Petani Gayo, Dari LG.co Ke Layar Kaca). Begitu juga ketika geliat dunia pertanian dan kreativitas para penyuluh di Kabupaten Aceh Tengah kemudian dibaca oleh ratusan ribu pembaca Tabloid Sinar Tani yang setiap edisinya beroplah 1 juta eksemplar itu, juga tidak ada respons maupun apresiasi dari pimpinan.

Padahal untuk menulis dan mengirimkan tulisan saya tersebut, saya lebih banyak merogoh kocek pribadi, khususnya untuk mengirim tulisan-tulisan tersebut melalui email. Tidak jarang saya harus “menyetor” ke warnet atau harus rela mengeluarkan anggaran untuk membeli paket pulsa internet yang kalau dikalkulasikan setiap bulan bisa mencapai ratusan ribu rupiah, karena fasilitas WiFi yang ada di kantor kondisinya lebih sering ofline dengan berbagai sebab, yang lebih sering akibat keterlambatan pembayaran tagihan karena fasilitas WiFi dianggap bukan prioritas. Tapi lagi-lagi, jangankan mendapatkan penggantian dana dari kocek yang sudah saya keluarkan, ditanya oleh pimpinan saja tidak pernah. Jadi jangankan untuk membuat website instansi yang tentu membutuhkan biaya, untuk aparatur yang sudah rela beswadaya untuk dapat menyamaikan informasi kepada public saja, nyaris tidak pernah ada apresiasi sedikitpun dari pimpinan instansi.

Tentu patut diduga, bahwa “ketidak pedulian” itu berakar dari ketidak tahuan dan ketidak pahaman dari sebagian pimpinan instansi terhadap teknologi informasi. Itu dapat terlihat kasat mata ketika kita membuka media sosial seperti facebook, banyak penulis yang kemudian menautkan artikelnya melalui jejaring social tersebut, tapi ketika melihat komnetar dari para “petinggi” itu, kita akan segera tau bahwa mereka hanya melihat judul dari tautan tersebut tanpa membuka atau membaca tautan itu sendiri, wajar kalo komentar yang mereka lontarkan akhirnya melanceng bahkan “tidak nyambung”. Kalau misalnya ada yang iseng-iseng melakukan survey, berapa pimpinan instansi yang sudah familiar dengan teknologi informasi, saya yakin hasilnya masih dapat dihitung dengan jari.

Undang-undang itu sejatinya dibuat untuk dipatuhi dan mempunyai konsekwensi hokum bagi yang melanggarnya, begitu juga dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidak tahuan dan ketidak pahaman yang berujung pada ketidak pedulian, membuat undang undang tersebut belum sepenuhnya bisa terimplementasikan oleh insatansi, lembaga dan unit organisasi pemerintah. Sudah berulang kali pimpinan daerah membuat surat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik yang memerintahkan semua SKPK agar aktif mempublikasikan aktifitas instansi, tapi surat-surat itu akhirnya hanya berkahir di bundel arsip, nyaris tidak ada tindak lanjut. Kalaupun kemudian ada satu dua aparatur yang menaggapinya dengan aksi nyata secara swadaya dan swadana, tidak lebih hanya karena sebuah idealisme yang melekat pada diri aparatur tarsebut.

Mestinya tulisan Ismid Ridha bisa jadi referensi yang sangat baik bagi para pimpinan SKPK untuk lebih peduli terhadap G2C Information pada instansi masing-masing, tapi saya agak pesimis apakah ada pimpinan instansi yang menyimak tulisan bagus ini, kalaupun ada yang mebacanya, saya kira hanya satu dua orang saja, itupun mereka yang memang selama ini sudah punya kepedulian terhadap hal ini, kalau boleh menyebut nama, mungkin nama pak Karimansyah dan pak Muhammad Syukri, boleh disebut sebagai segelintir nama dari pejabat yang punya kepedulian terhadap informasi publik ini. []

Comments

comments