Opini Terbaru

Mekanisme Perlindungan Hukum Panitia Lelang

*Sabela Gayo, S.H, M.H, Ph.D

SabelaTidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau digugat di muka hukum. Tetapi ada prinsip hukum yang berlaku bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan baik administratif maupun teknis menjadi salah satu faktor utama yang dijadikan alasan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana tertentu.

Tanpa adanya unsur kesalahan tersebut maka seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan terjadi suatu tindak pidana tertentu. Kemudian, dalam penetapan tersangka, penyidik juga wajib mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mensyaratkan adanya mininal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup di dalam proses penetapan tersangka. Di dalam Pasal 184 (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sehingga ketika suatu tindak pidana terjadi maka penyidik tetap akan mengacu kepada 5 (lima) alat bukti tersebut untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum.

Tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan suatu tindak pidana khusus yang memerlukan keahlian khusus dalam menangani perkara tersebut. Penyidik maupun advokat harus benar-benar memahami tentang karakteristik tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa karena disitu banyak terlibat berbagai pihak mulai dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Demikian banyaknya unsur yang terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga penyidik harus benar-benar cermat dalam menentukan dan menetapkan status tersangka dalam proses penyidikan adanya dugaan tindak pidana di dalam pengadaan barang dan jasa.

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada panitia lelang dengan menciptakan suatu sistem perlindungan hukum terpadu bagi para pelaksana pengadaan barang dan jasa baik dari tingkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sampai dengan tingkat Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Proses perlindungan hukum tidak hanya dilakukan ketika sudah terjadinya suatu tindak pidana melainkan juga dapat diberikan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Proses pembelaan di sidang pengadilan merupakan upaya perlindungan hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh advokat terhadap pelaksana pengadaan barang dan jasa yang terkena permasalahan hukum. Oleh karena itu sekali lagi perlu diciptakan suatu sistem perlindungan hukum terpadu bagi para pelaksana pengadaan barang dan jasa agar mereka dapat bekerja secara nyaman dan tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa.

Perlindungan hukum dimaksud dapat dilakukan mulai tahap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau hanya pada tahap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan. Kemudian, perlindungan hukum dapat dilakukan mulai dari tahap non-litigasi sampai dengan tahap litigasi.

Proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain akan semakin memperkuat sistem perlindungan hukum itu sendiri. Dengan adanya sistem perlindungan hukum yang baik maka diharapkan dapat terwujud Good Procurement Governance (Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik) di Indonesia. oleh karena sangat diperlukan jasa hukum advokat dalam menyusun konsep dan modul mengenai mekanisme perlindungan hukum tersebut sehingga perlindungan hukum yang diberikan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pelaksana pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Sistem perlindungan hukum yang ingin dibangun setidak-tidaknya harus berusaha untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel yaitu suatu proses dimana setiap penyedia barang dan jasa diberikan hak yang sama untuk mengajukan penawaran terhadap objek pekerjaaan yang ditawarkan dan disertai dengan sistem skoring yang objektif maka hal itu dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam proses perlindungan hukum panitia pengadaan barang dan jasa harus diperkenalkan asa responsibiltas terbatas yaitu suatu asas dimana pelaksana pengadaan barang dan jasa hanya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ia tidak dapat dituntut di muka hukum terhadap suatu perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya.

Dengan adanya asas tersebut maka para penyidik akan semakin hati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap pengadaan barang dan jasa. Kebiasannya, penyidik selalu menggunakan unsur “kerugian negara”, unsur “memperkaya orang lain atau korporasi” dan tindak pidana penyertaan di dalam Pasal 55 (1) KUHP untuk menjerat panitia pengadaan barang dan jasa agar dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut di muka pengadilan.

Kedua unsur tersebut merupakan unsur pidana korupsi yang terkandung di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sistem perlindungan hukum terpadu bagi para pelaksana pengadaan barang dan jasa mutlak diperlukan dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir munculnya dugaan tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa dan sekaligus memperlancar proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia. []

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *