Opini Terbaru

Pemkab Aceh Tengah Disarankan Revisi Qanun Tentang Retribusi Daerah

Oleh : Achmad Surya, S.H., M.H.Li .

Pasti Anti KorupsiPemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebaiknya segera merevisi Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, menurut kajian kami Qanun ini sudah saat nya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Karena ada beberapa bagian dalam Qanun ini bertentangan dengan Undang-Undang. Pertama, Bagian Ketiga tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pasal-Pasal dalam bagian ini mencantumkan pemungutan tarif restribusi untuk pengantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sedangkan berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (gratis)”.

Karena segala Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kedua, Bagian Keempat tentang Retibusi Parkir Ditepi Jalan Umum yakni Pasal 43 ayat (2) tarif parkir kendaraan roda dua. Setiap kali parkir dikenakan biaya parkir Rp. 500,.

Tapi kenyataan setiap kendaraan roda dua yang parkir di pungut oleh petugas parkir 1000,-. Bagian ini menurut kajian kami ada pelanggaran hukum yakni pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Daerah, seharusnya apa yang tercantum dalam aturan itu yang berlaku (asas legalitas) untuk pemungutan tarif restribusi parkir. Karena restribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu sebaiknya Pemkab Aceh Tengah untuk menyesuaikan biaya parkir tersebut, karena Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan :

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Kami harap pemerintah daerah segera untuk merevisi Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Daerah agar terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

*Pusat Studi Anti Korupsi STIHMAT dan Dosen STIHMAT

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *