Free songs
Home / Inilah Gayo / Tengku Ilyas Lebé Dalam Pentas Politik

Tengku Ilyas Lebé Dalam Pentas Politik


Yusra Habib Abdul Gani

Tgk. Ilyas Leube

Tgk. Ilyas Leube

JIKA ada seseorang yang tiada jeda berkelana untuk menemukan identitas dan pengakuan hidup; … kutu buku; …selalu haus dengan kajian sejarah Aceh dan Gayo; … komandan dalam perang gerilya; … juru dakwah yang memukau ribuan orang saat berorasi; … berpengetahuan agama luas, dihormati, disegani dan hidup sederhana; beliaulah Tengku Ilyas Lebé, berasal dari kampung Kenawat, Takengen Aceh Tengah.

Sejak berusia belasan tahun, sudah merantau menuntut ilmu agama ke Dayah Tanoh Mirah–Pulokitun, Bireuën; bersama Aman Rasyad, dan lain-lain dari kampung Kenawat. Masa remajanya sarat dengan pergolakan pemikiran nasionalisme Aceh dan ke-Gayo-an demi mewujudkan suatu masyarakat madani; padahal di Dayah-dayah (institusi pendidikan agama di Aceh), kala itu tidak diperkenalkan kurikulum politik –terutama pergerakan menegakkan negara berbasis Islam– yang beorientasi kepada aliran politik Pan-Islamisme di Arab. Jadi, naluri politik Tengku Ilyas Lebé adalah autodidak–sekaligus merupakan pengecualian dari kelaziman memahami politik– yang berlaku. Tiada guru politik yang mendidik secara khusus dan akademi, hingga beliau bersama Hasan Gayo tiba-tiba muncul dalam kancah politik nasional di Batavia dan mendapat kepercayaan membawa kabar berita kemerdekaan Indonesia ke tanah Gayo.

Dengan naluri politik autodidak yang dimilikinya, beliau bertandang keseorangan dan meredah gelora ombak lautan politik tanpa mengenal pasti darimana titik awal hendak dimulai. Bakat berpolitik mengalir secara natural, tidak dirintis dan tidak bersabung melawan politisi asal Jawa dan Sumatera di Batavia. Tidak juga bertarung dalam pentas politik di tanah Gayo, hingga kemudian “muatan kapal” politik-nya berlabuh di pantai perairan Pidie –Bereunun– yang disambut mesra dan dipapah oleh Tengku Muhd. Daud Beureuéh. Berbekal pengalaman selama belajar di Dayah Pulokitun, tidak menyukarkan beliau berkomunikasi dalam bahasa Aceh dengan politisi asal Aceh Pesisir. Oleh itu, sejak awal kemerdekaan RI, tidak lagi menetap di Kenawat, tetapi berkelana menemukan identitas dan pengakuan melalui dialog/diskusi dengan pihak lain.

Dalam perjalanan sejarahnya, beliau terus menggali khazanah sejarah gayo. “Untuk menemukan nama reje Linge pertama saja dari seorang wanita, mesti rebah satu Kambing, baru diberitahu. Nama itu ialah Genali.”[1] . Pada gilirannya, beliau pernah menantang HM. Zainuddin (seorang penulis sejarah Aceh) yang mempertikaikan asal-usul kerajaan Linge. “Setelah disepakati jadwal pertemuan, HM Zainuddin berpulang kerahmatullah, sehingga debat itu gagal.”[2] Dalam pentas politik Aceh, Tengku Ilyas Lebé pernah memimpin perang ke Medan Area, Medan Sumatera Utara, mengusir serdadu ‘Koninklijk Nederlands-Indische Leger’ (KNIL),[3] atas perintah dari Tengku Muhd. Daud Beureueh (Gubernur Militer daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo). Berperang ke negeri orang, sementara negeri sendiri (Aceh) tidak menentu statusnya pada ketika itu. Jangankan Tengku Ilyas Lebé, Tengku Muhd. Daud Beureueh sendiri tidak mengerti; apa tujuan di sebalik pengangkatan diri beliau sebagai Gubernur Militer daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Setelah Panglima Tertinggi TNI dan Panglima perang Sumatera memberi perintah, maka berdasarkan perintah itu pula Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengeluarkan peraturan untuk melebur seluruh pasukan Divisi militer di Aceh untuk digabung kedalam TNI. Kemudian baru kita tahu bahwa pengangkatan tersebut ada kaitannya dengan taktik pengosongan kekuatan meliter dari Aceh. Bahkan, tidak lama kemudian, giliran Tengku Muhd. Daud Beureueh ditendang sebagai Gubernur Militer daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1949, tanpa ‘salam’ tanpa ‘kum’.

Rupanya status Aceh dalam NKRI tidak jelas dalam perundingan Linggarjati, Renville dan Roem-Royen dan KMB, sebab Aceh bukan merupakan salah satu negara bagian RIS yang menerima jatah kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada 27 Desember 1949. Berhubung itulah, kunjungan DK-PBB –yang dikenali dengan Komisi Tiga Negara (KTN)–ke Aceh  tahun 1947 dan 1948, bertanya kepada Tengku Muhd Daud Beureueh tentang status Aceh: mahu berpisah dengan Indonesia atau merdeka? Karena tiada jawaban yang pasti-pasti, maka KTN menganggap secara diam-diam, Aceh setuju menjadi bagian daripada Indonesia. Jawaban yang langtang dari Tengku Muhd Daud Beureueh baru terungkap saat Wali Negara Sumatera Timur (Tengku Mansyur) mengundang Aceh untuk meminta klarifikasi: masihkah Aceh mau hidup bersama Indonesia atau berpisah. Jawaban Aceh adalah: “Aceh tidak bermaksud mendirikan Aceh raya, sebab kami disini berjiwa republiken”.

Ketika Jabatan Tengku Muhd Daud Beureueh diangkat menjadi Gubenur sipil Aceh (1949-1950) –yang hanya berumur 8 bulan– Tengku Ilyas Lebé tidak dilibatkan dalam pemerintahan Aceh. Setelah beberapa tahun (1945-1953) hidup bersama Indonesia; Tengku Muhd. Duad Beureueh bangkit melawan pemerintah pusat Indonesia dan memproklamirkan berdirinya gerakan Darul Islam pada 21 September 1953. Disini, mekar semula “Renggali” Tengku Ilyas Lebé, sebab beliau diangkat menjadi Kepala Resimen VII Aceh Tengah, yang pasukannya 80% orang Kenawat, seperti Bakri, Aman Mastani, Tengku Bahaqi AK, Kompi Thamrin, Aman Firdaus, dll. Ditambah lagi dari kampung lain, seperti Reje Linge ke-18, Tengku Saleh Adri, Pang Alim, Abdullah Sali, Sali Gobal, Radot, Tengku Harun Gelelungi, Tengku Harun Bebesen, dll. “Dalam preceden adat Gayo, seorang lelaki yang belum menikah, dianggap tabu menjadi pemimpin. Sehubungan dengan itu, untuk memenuhi kriteria adat Gayo ini, Tengku Ilyas Lebé dinikahkan terlebih dahulu, baru kemudian dilantik menjadi pemimpin militer di tanah Gayo.”[4]

Tengku Ilyas Lebé dikenal sebagai sosok yang sangat setia kepada pemimpin. Terbukti, ketika Hasan Saleh, dan kawan-kawan, menolak menghadiri rapat penting di Lham Tamot, tahun 1958, karena dalam pertemuan sebelumnya; Tengku Muhd. Daud Beureueh dengan terang-terangan menyindir bahwa inisiator perundingan (Hasan Saleh, Amir Husen Mujahid dan Ayah Gani) yang menghasilkan “Perjanjian Lamtéh” 1957, terbukti korupsi, yang menggunakan dana kerajaan Indonesia untuk dinikmati sendiri. Disusul dengan kudeta atas kepemimpinan Tengku Muhd. Daud Beureueh, yang dilakukan oleh Hasan Saleh pada tahun 1959. Tengku Ilyas Lebé, Hasan Ali, Tengku Baihaqi AK dan Razali Idris, membela kepemimpinan Tengku Muhd. Daud Beureueh, walau pun kemudian, satu demi satu berguguran, seperti Hasan Ali dan Razali Idris berkhianat kepada perjuangan Darul Islam tahun 1961.

Tengku Ilyas Lebé juga bijasana dalam mengambil keputusan pada situasi genting, saat Tengku Saleh Adri dan Aman Mastani berpihak kepada faksi Hasan Saleh dan menyerahkan senjata kepada TNI. Dalam suatu pertemuan tertutup dan terbatas di sebuah “Seladang” di Samar Kilang; Tengku Ilyas Lebé mencoba membujuk kedua tokoh DI-Aceh dari Aceh Tangah itu, untuk tidak berkhianat kepada pemimpin, akan tetapi mereka menolak secara halus. Ketika itulah Tengku Ilyas Lebé berucap: “Ke beta, keta genap ingen nini hubungen perjuangan te, gelah aku taring orom jema si masih setie kin aku den kam rowanmè terserah. Aku gere ara hak munentun pilihen.”Dalam peristiwa itu memang terjadi pertumpahan darah, dimana Pang Alim membacok Aman Mastani dengan rencong yang mencederai bahunya, akan tetapi kemudian didamaikan.

Epilog dari perjuangan DI-Aceh adalah dicapainya perjanjian damai, yang dinamakan dengan “Missi Hardi”. Naskah damai itu dicapai dengan dasar hukum Surat Keputusan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo, ditandatangani oleh Mr. Hardi, 1962. Tengku Muhd. Daud Beureueh bersama Tengku Ilyas Lebé (Kepala Resimen VII Aceh Tengah) dan beberapa anak buah saja yang setia, akhirnya turun gunung dari kèm “Mardhatillah”, disambut oleh Syama’un Gaharu (Penguasa perang Indonesia di Aceh) dan A. Hasjmy (gubernor Aceh). Bersamaan dengan perjanjian damai itu, pemerintah Indonesia memberi kompensasi dan amnesti. Tengku Ilyas Lebé mendapat lahan perkebunan kopi dan fabrik penggiling kopi di Bener Lampahan. Di atas tanah pemberian Sukarno (baca: pemerintah Indonesia) inilah Tengku Ilyas Lebé menyara anak-anak dan saudaranya. Namun, beliau secara peribadi, beliau nampak tidak betah menduduki fasilitas ini. Ini terbukti, pabrik Kopi ini menjadi besi tua, yang bangkai pabrik kopi tersebut masih dapat disaksikan sampai sekarang. Berawal dari tahun 1962-1975, beliau lebih memilih berkelana hingga ke daerah Batak Karo dan berhasil meng-Islam-kan lebih dari 1.500 penduduk Pak-Pak, Batak Karo. Upacara pen-syahadat-an disertai dengan “rebah”-nya 17 kerbau untuk jamuan, sekaligus meresmikan Tengku Ilyas Lebé sebagai Reje Linge ke-19.

Pada awal tahun 1970-an, Tengku Hasan di Tiro datang berkunjung ke Aceh dan berjumpa dengan Tengku Ilyas Lebé di Takengen. Sejak pertemuan itulah, bercambah gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang buat pertama sekali dicetuskan di Tanah Gayo, disertai oleh beberapa Ulama. Dalam struktur pemerintahan GAM, Tengku Ilyas Lebé menempati posisi sebagai Menteri Keadilan (1976-1982). Setelah Dr. Muchtar Hasby Geudông (Perdana Menteri) mati syahid tahun 1982, Tengku Ilyas Lebé menempati jabatan tersebut. Dengan kata lain, merangkap jabatan –Perdana Menteri dan Menteri Keadilan– hingga beliau mati syahid tahun 1984.[]

Yusra Habib Abdul Gani, Pemerhati Sejarah dan Budaya, tinggal di Provinsi Århus, Denmark


[1]. Testimoni Tengku Ilyas Lebé dalam cassette rekaman sejarah kerajaan Linge (tidak ada tarikh dan tahun).
[2]. Testimoni Tengku Ilyas Lebé dalam cassette rekaman sejarah kerajaan Linge (tidak ada tarikh dan tahun).
[3]. Anggota KNIL mencapai 33 ribu orang pada tahun 1936 dan 71% daripada seluruh anggota KNIL, 4.000 orang berasal dari Ambon, 5.000 orang dari Manado dan 13.000 orang dari Jawa. Selama berlangsung perang di Indonesia (1945–1949) jumlah anggota KNIL mencapai 60.000 orang. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS tahun 1949, anggota KNIL masuk kedalam satuan tentera ‘Angkatan Perang Republik Indonesia Syarikat’ (APRIS). Ramai anggota Tentera Nasional Indonesia (TNI) yang menyertai KNIL ini berpangkat Jenderal, pada dekade tahun 70-an. Sebagian daripadanya dibawa oleh pemerintah Belanda ke negeri Belanda. KNIL baru dibubarkan pada 26 Juli 1950.
[4]. Wawancara penulis dengan Bakri (Camat Bur Kul), Aceh Tengah versi Darul Islam Aceh, tahun 1976.

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Comments are closed.

Scroll To Top