Jakarta-LintasGayo.co: Mantan Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh (PA) yang kini juga tercatat sebagai politisi DPP Partai Golkar Kasah Hakim menilai koalisi Aceh Bertmartabat sangat menyinggung perasaan, karena seakan-akan mantan DPR Aceh adalah kelompok yang tidak bermartabat.
“Dari namanya saja sudah menyakiti, bagaimana mau membangun Aceh, ” kata Kassah Hakim ketika dihubungi LintasGayo.co, Rabu siang (19/11/2014) di Jakarta.
Katanya, yang dimaksudkan dengan koalisi itu adalah kebersamaan bukan keberpihakan kecuali untuk masyarakat sesuai dengan amanah setelah dipilih rakyat, Jadi 6 Anggota DPR Aceh asal Aceh Tengah dan Bener Meriah harus bersama dan berpihak untuk masyarakat.
“Jadi koalisi itu hanya mengada-ngada saja,” ujarnya.
Menurut Kassah, menjaga Aceh yang luas melalui sebuah koalisi itu positif, namun bila ada tuntutan pemekaran itupun harus dikaji, karena harus dimegerti oleh pemerintah Aceh bahwa tuntutan pemekaran lebih sebagai tidak terakomodirnya pemerataan pembangunan di wilayah itu.
“Saya pikir harus objektif, tuntutan pemekaran pasti tidak adanya pemerataan pembangunan,” jelas Kasah.
Untuk itu, katanya, dalam hal ini dia sangat berkeyakinan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah orang yang punya kemampuan memimpin Aceh, apalagi dibantu oleh SKPA yang bergelar Doktor dan Profesor, itu sudah kuat.
“Nilai tambahnya Gubernur Aceh itu berasal dari luar negeri, dan bisa dibilang awan soal Aceh. Ini bisa objektif dalam memeratakan pembangunan di Aceh, dan soal pemekaran patut dikaji,” jelasnya.
Menyangkut koalisi yang berkomitmen menjaga Aceh secara luas, itu ada bahasa politik yang harus dicermati dan diteliti lagi, terutama oleh dewan yang berasal dari dapil IV, bahwa pemekaran diminta karena ada sebabnya, yakni tidak terakomodirnya pembangunan di wilayah Tengah. (tarina)
