Opini Parlemen & Pilkada Tafakkur

Mempertanyakan Kualitas DPRA

Oleh: Alfiandi[*]

AlfiandiSUNGGUH memalukan tingkah laku dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru saja dilantik itu. Sebanyak 17 dari 24 anggota DPRA Priode 2014-2019 yang masuk ke dalam Tim Pansus Penyusun dan Tata Tertib (Tatib) harus terbang ke pulau Jawa hanya untuk belajar Tatib.(Serambi Indonesia, 13/11/2014).

Sontak isu perginya anggota dewan ini mendapat kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh diantaranya Koalisi NGO HAM dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mereka sepakat bahwa hal ini merupakan tindakan yang sarat untuk menghabiskan anggaran semata.

Studi banding untuk melihat Tatib ke DPRD DKI Jakarta, Yogyakarta dan Papua baru kali ini dilaksanakan dalam sejarah percaturan politik Aceh. Tentu kita akan mempertanyakan bagaimanakah sebenarnya kompetensi dari para legislator Aceh priode kali ini. Apakah kita telah salah memilih mereka? Atau justru memang setiap dewan tidak memiliki kualitas, hingga hanya untuk merumuskan penyusunan tatib pun harus belajar dari orang lain.

Seharusnya sebagai sosok wakil rakyat di parlemen Aceh, tentu mereka sebelumnya telah memiliki skill dan kemampuan dalam merumuskan berbagai peraturan yang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, minimal jika mereka tidak mampu akan hal tersebut tentu dapat meminta pendapat dari staff ahlinya bukan justru mereka yang terbang beramai-ramai ke pulau tetangga.

Daerah Model
Tentu kita setuju bahwa Aceh menjadi sebuah provinsi yang sangat banyak dilirik oleh provinsi lain, dengan kekhususan serta keunikan daerahnya, Aceh bak menjadi daerah model untuk ditiru. Selain itu pemberian otonomi khusus dengan Syariat Islam-nya menjadi faktor utama ciri khas daerah yang satu ini, namun jika kita melihat dari permasalahan di atas maka akan timbul di benak masyarakat luas apakah pantas Aceh untuk menjadi daerah model?

Sebagai daerah model tentunya kita yang menjadi rujukan daerah lain. Peraturan derah, kebijakan dan tata kelola daerah akan selalu diikuti orang lain. Seharusnya Aceh mampu mewarnai sistem parlemen di setiap derah di negeri ini, bukan justru kita diwarnai orang lain lebih parahnya lagi jika kita salah memilih warna.

Anggota DPRA memiliki tugas yang besar dalam membangun Aceh selama lima tahun kedepan disamping peran Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Berbagai qanun turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akan dilahirkan dari lembaga tersebut. Bayangkan jika mereka salah dalam menafsirkan ketika perumusan qanun, bisa jadi implementasi kesepakatan dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki sebagai tonggak awal perdamaian Aceh hanya akan menjadi ilusi dan angan semata.

Kita tidak dapat terlalu naif dalam bersikap! Untuk mencapai kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan tingkat kualitas sumber daya manusianya dan juga kompetensi dari pemimpin daerah tersebut apakah itu di ranah eksekutif maupun juga legislatif.

Pendidikan untuk Dewan
Memang benar pendapat banyak kalangan bahwa politik tidak akan melihat orang yang memiliki kualitas. Dalam politik akan memilih mereka yang memiliki kuantitas lumbung suara terbanyak.

Ketika kotak suara dibuka saat pemilu, siapa yang paling banyak mendapatkan suara dari rakyat dialah pemenangnyaa apakah itu dilakukan secara jujur atau tidak, intinya merekalah yang akan menjadi represntatif rakyat selama lima tahun mendatang. Politik bak bumerang, seharusnya mereka dapat mengelola Aceh secara lebih baik namun justru kehancuran perlahan menghadang kita.

Menurut penulis ada 2 strategi yang dapat kita sikapi dalam melihat permasalahan kualitas para dewan kedepannya. Pertama, para anggota dewan harus diberikan pendidikan dan pelatihan secara maksimal terlebih dahulu tentang bagaimana tupoksi dan kerja mereka. Kita dapat memberdayakan para ahli hukum dan pakar politik di beberapa universitas yang ada di Aceh.

Tak perlu rasanya kita menghamburkan uang untuk terbang ke daerah lain jika memang kualitas SDM dari pakar hukum dan pakar politik di Aceh dapat diandalkan. Penghematan anggaran untuk biaya keberangkatan mereka lebih bermanfaat jika digunakan oleh anak-anak Aceh untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik

Kedua, proses seleksi dewan harus benar-benar dilakukan oleh partai politik pengusungnya, agar kelak mereka yang berkompeten saja seharusnya layak untuk mengurus Aceh. Sungguh celaka rasanya jika kita memiliki orang-orang yang mewakili rakyat di tiap daerah tidak memiliki daya inelektual yang tinggi. Seakan kita sedang krisis orang-orang cerdas akibatnya wajah buruk mereka yang dipercayai sebagai wakil di parlemen Aceh terus terlihat.

Beranjak dari kasus ini seharusnya para dewan harus melakukan introspeksi sejak dini jangan sampai kedepannya hanya untuk merumuskan Tatib pun harus studi banding.

Bertindak impulsif pergi ke pulau tetangga merupakan sebuah kebodohan bagi mereka yang diberi gelar terhormat itu. Jika sekedar tatib saja mereka tak bisa merumuskan bagaimana dengan pembentukan qanun? wajar jika banyak Qanun Aceh yang diverifikasi oleh Mendagri. Bukan hanya substansi saja yang akan dikritisi oleh Mendagri prosedur pembuatannya pun harus ditinjau kembali sebab prosesnya sudah salah dari awal.

Padahal anggota dewan memiliki tiga fungsi pokok yang sangat perlu kematangan dalam bertindak baik dalam hal penganggaran, pembentukan qanun serta pengawasan terhadap eksekutif harus benar-benar dikuasai dengan baik.

Sudah saatnya para anggota DPRA yang menjadi representatif rakyat ini harus memiliki kemampuan dalam kualitas ilmunya, bukan justru kemampuan mengelabui rakyat yang selalu diperlihatkan.[]



[*] Penulis adalah mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh dan siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV. Saat ini aktif di KSM Creative Minority. Email:alfiande_pii[at]yahoo.com

Comments

comments